Tim Penyidik Kejati Sumsel Tetapkan Oknum Inspektorat Sumatera Selatan Sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi

Avatar photo
Tim penyidik
Oknum inspektorat Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka.
banner 120x600

Matapantura.id – Tim penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Senin (18/12/2023) menetapkan oknum inspektur pembantu investigasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel.

Adapun oknum inspektorat daerah Provinsi tersebut berinisial EK menjadi tersangka penerima suap (gratifikasi) beraroma ‘makelar kasus’ (markus).

Hal itu dibenarkan Kajati Sumsel Yulianto melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Vanny Yulia Eka Sari dalam keterangan tertulisnya.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, EK kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) Kelas I Pakjo Palembang dari tanggal 18 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024,” urai Vanny Yulia.

Menurutnya, dasar melakukan penahanan terhadap EK sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHPidana. Yakni dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu, bahwa sebelumnya tersangka telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan gratifikasi.

“Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka, menyusul keluarnya surat penetapan tersangka EK dengan Nomor; TAP-20 / L.6.5 / Fd.1 / 12 / 2023 tanggal 18 Desember 2023,” sambungnya.

Ia menjelaskan, adapun modus operandinya, tersangka mengatasnamakan Kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Juru Bicara Kejati Sumsel tersebut menambahkan, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.

Tim penyidik

EK dijerat dengan sangkaan primair, pasal 12 Huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga:  Akibat Korupsi Dana Desa, Eks Kades Pekayon Kecamatan Sukadiri Ditahan Kejari Kabupaten Tangerang

Subsidair, pasal 11 UU pemberantasan Tipikor atau pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah enam orang,” pungkas Vanny Yulia.

(rdk)