Muhidin selaku ketua DPC LSM Seroja mengatakan, proyek betonisasi tersebut diduga melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Pantauan kami di lokasi proyek tersebut, adanya dugaan pihak pelaksana atau pemborong di lapangan dengan sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat. Sangat kecewa dan geram dengan pelaksana yang tidak transparan seperti itu,” kata Muhidin ketua DPC LSM Seroja, kepada awak media, Minggu (13/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa para pekerja di lokasi proyek tersebut mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kita telah melihat bersama di lokasi proyek tersebut, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), ini seakan-akan pelaksana dan pengawas lalai dalam memberikan arahan kepada para pekerja di lapangan,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan di lokasi proyek tersebut, juga kepada pihak – pihak terkait untuk segera menegur pelaksana itu.

“Dalam hal ini, saya akan melayangkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, bahkan ke inspektorat, bahwa proyek tersebut diduga tidak sesuai spek dan teknis,” ujarnya.

(Bandi Badut)

Artikel Parah! Proyek Betonisasi di Desa Salembaran Jaya Kosambi Diduga Tidak Sesuai Spek dan Teknis pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dikatakan Enjang Yuda selaku ketua Kappercam Pakuhaji pada LSM GPRUKK, bahwa pihak pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya merealisasikan pembangunan jalan paving block usulan permohonan, agar jalan tersebut bisa dibangun.

“Tujuan dari pada itu, sudah pastinya masyarakat bisa menggunakan akses jalan menjadi nyaman. Namun sangat disayangkan, ketika saya bersama rekan-rekan media di lokasi, terlihat pekerjaan proyek paving block itu diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan juga terkesan asal jadi,” kata Enjang Yuda selaku ketua Kappercam Pakuhaji pada LSM GPRUKK, kepada awak media, Sabtu (5/8/2023).

Lanjutnya, Enjang juga menuturkan bahwa pekerjaan proyek paving block yang dikerjakan oleh CV. Banjar Suvarna Sejahtera, dengan nilai Rp. 98.870.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang tahun 2023 itu diduga banyak kejanggalan.

“Dengan nilai rupiah yang sangat fantastis, tetapi pekerjaannya sungguh miris, pihak pelaksana adanya dugaan meminimalisir pengeluaran anggaran agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jelas itu saya ucapkan, karena pihak pelaksana tidak bisa memperhitungkan spek dan mutu, sehingga pada bagian sisinya dan material paving block banyak yang retak, tetapi dipaksakan dipasang,” tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Enjang, ada beberapa jumlah kastin yang cara pengerjaan nya itu diduga amburadul.

“Sangat jelas, kastin itu tidak digali lagi saat hendak pemasangan, seharusnya pihak pelaksana harus memberikan arahan kepada pekerja untuk menggali terlebih dahulu, agar paving block itu kuat atau kekar. Ini malah di lokasi proyek saya melihat hanya sebatas dipasang ditutupi abu tanah pada pinggirnya, agar mereka bisa memanipulasi para sosial kontrol dan media,” sambungnya.

Di lokasi proyek, masih Enjang, sejumlah kastin yang dipasang diduga asal jadi itu banyak ketidak selarasan, melainkan banyaknya perbedaan.

“Jadi, temuan saya bersama rekan-rekan media di lokasi proyek yaitu ada kastin yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), pihak pelaksana dengan sengaja memakai kastin ukuran 17 centimeter, yang seharusnya itu pakai 20 centimeter,” tegas Enjang.

Selain itu, pihak pengawas dari Pemkab Tangerang melalui Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman saat proyek tersebut dimulai tidak ada dilokasi.

“Jelas ini ada dugaan pihak pengawas Dinas Perkim Kabupaten Tangerang dengan pelaksana atau kontraktor bermain mata, agar mereka bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal itu bisa terjadi, karena saat pemasangan atau pekerjaan dimulai, pengawas dari Dinas Perkim tidak ada di lokasi,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Enjang, kepada pihak pengawas Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, harus tegas melakukan tindakan kepada pelaksana proyek, agar masyarakat tahu kinerja pengawas terkait proyek paving block tersebut.

“Apabila pihak pengawas Dinas Perkim Kabupaten Tangerang membiarkan atau mengabaikan begitu saja, tanpa bertindak tegas, maka masyarakat akan kecewa karena telah membayar pajak tetapi digunakan pembangunan yang tidak berkualitas dan bermutu. Besar kemungkinan, proyek tersebut segera hancur, jadi manfaatnya pun tidak terasa lama oleh masyarakat,” bebernya.

Terlebih lagi, Enjang mengungkapkan, proyek tersebut nantinya akan berdampak kepada para pengguna jalan, yang menyebabkan warga merasa tidak nyaman dengan hasil pajak yang dibayarkan tetapi akses jalan pun tidak berkualitas dan bermutu.

“Tak hanya itu, para pekerja pun tidak menggunakan APD terkesan abaikan K3. Saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi, akan memberikan surat kepada Dinas Perkim Kabupaten juga inspektorat,” tukasnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi salah satu pihak Dinas Perkim Kabupaten Tangerang melalui WhatsApp, namun tidak dapat jawaban atau respon.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak-pihak terkait masih belum bisa memberikan keterangan.

(Bandi Badut)

Artikel Proyek Paving Block Dinas Perkim Kabupaten Tangerang Yang Berada di Kampung Pelonco Pakuhaji Asal Jadi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menurutnya, pekerjaan proyek drainase u-ditch tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan asal jadi.

“Ketika saya ke lokasi proyek para pengawas dan oknum pelaksana tidak ada di lokasi, sehingga para pekerja pun dengan leluasa memasang material u- ditch asal asalan,” katanya kepada Matapantura.id, Senin (7/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Muhidin, pemasangan material u-ditch tersebut terkesan adanya unsur kesengajaan saat air banjir.

“Pantauan saya bersama rekan-rekan media di lokasi malam hari, itu terlihat tidak adanya hamparan pasir, pemasangan u-ditch juga asal jadi, seharusnya air itu di kisdam terlebih dahulu barulah material u-ditch di pasang. Namun semua itu tidak di jalankan oleh para pekerja dan oknum pelaksana,” jelasnya.

“Terlebih lagi, material u-ditch yang pecah atau rusak di pasang saja, dalam hal ini saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi ke pihak terkait, sudah pastinya akan saya surati,” sambungnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi Ropiko selaku kepala seksi (Kasi) Ekonomi Dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Pakuhaji terkait proyek tersebut.

Dia (rdk- Ropiko) hanya mengatakan “Wa alaikum salam ada bang, sudah saya sampaikan juga kepada pihak ketiganya yah”, ucap Kasi Ekbang Kecamatan Pakuhaji Ropiko, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (7/8).

(Bandi Badut)

Artikel Lagi lagi! Ketua LSM Seroja Angkat Bicara Terkait Proyek Drainase U-ditch di Desa Laksana Pakuhaji pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dikatakan Bauk Aktivis Pantura, bahwa proyek irigasi itu diduga tidak transparan atau melalaikan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Dalam hal ini, pihak pelaksana atau orang ketiga telah melanggar undang – undang keterbukaan informasi publik (KIP), karena saat saya ke lokasi pekerjaan tersebut sebuah papan proyek tidak terpasang. Seharusnya, sebelum pekerjaan itu dimulai papan proyek sudah di pasang oleh pihak pelaksana atau orang ketiga, agar semua masyarakat baik di dalam wilayah maupun luar wilayah mengetahui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek irigasi tersebut,” kata Bauk Aktivis Pantura kepada awak media, Minggu (30/7/2023).

Perlu diketahui bersama, lanjut Bauk, proyek irigasi tersebut senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani, bahkan keuangan Negara yang dihambur-hamburkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, masih Bauk, terlihat jelas di lokasi proyek irigasi tersebut, para pekerja pun tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terkesan melalaikan keselamatan kesehatan kerja (K3).

“Sungguh miris, para pekerja di lapangan pun tidak memikirkan K3, seakan-akan mereka kebal kecelakaan, entah itu dari para pekerja yang mengabaikan atau oknum pelaksana yang dengan sengaja tidak peduli,” tandasnya.

Dalam hal itu, kata Bauk, para pengawas lapangan BBWSC untuk mengontrol proyek yang saat ini sedang berjalan. Karena, banyak sosial kontrol juga berpendapat bahwa proyek irigasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah pun seperti ada dugaan tidak digali, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi,” sambungnya.

Terlebih lagi, tambah Bauk, proyek irigasi tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa saja wahai para pengawas BBWSC, banyak pondasi tidak di gali, seperti halnya ketinggian saja akibat tidak digali itu menjadi beda. Temuan saya di lokasi yaitu ketinggian luar hanya 30 centimeter seharusnya sama dengan ketinggian dalam itu 80 centimeter, adukan pasirnya terlihat agak pucat seakan-akan kurang semen,” jelasnya.

“Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut,” tandasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Lagi-lagi! Aktivis Pantura Kritisi Proyek Irigasi Program P3 TGAI di Desa Kedaung Barat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Enjang Yuda selaku ketua Kappercam Pakuhaji LSM GPRUKK mengatakan bahwa proyek irigasi senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, diduga pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani,” kata Enjang Yuda kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).

Lanjutnya, Enjang menuturkan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah.

“Terlihat jelas oleh saya dan rekan-rekan media di lokasi, bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak dilakukan penggalian tanah terlebih dahulu, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi. Tak hanya itu, dilokasi pekerjaannya pun tidak terpasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi, bahkan nama kelompok pun diduga tidak jelas,” tuturnya.

Lanjutnya, Enjang menyampaikan hal yang dilakukan oleh oknum pelaksana (rdk- ketiga) diduga kuat dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok yang sebesar-besarnya.

“Dalam hal ini, semuanya itu jelas dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang dalam pekerjaan proyek tersebut sangat disengaja oleh oknum pelaksana yaitu tanah tidak digali tidak sesuai spesifikasi agar pondasi dasar kuat,” tandasnya.

Tak hanya itu, masih Enjang, proyek tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi. Selain itu, para pekerja pun tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terkesan abaikan K3.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa, banyak pondasi tidak di gali, dan ukuran pondasi dasar yang seharusnya 80 cm namun dibuat tinggi hanya ada 43 cm, serta lebar 24 cm. Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut,” bebernya.

Di sisi lain, saat di lokasi, Matapantura.id mencoba untuk mengkonfirmasi pelaksana proyek tersebut namun pihak terkait tidak ada di lokasi pengerjaan.

Selain itu, Matapantura.id menghubungi pihak pelaksana melalui WhatsApp atau seluler, namun tak mendapatkan respon.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek P3 TGAI masih belum bisa dihubungi atau tidak ada respon.

(Bandi Badut)

Artikel Rugikan Negara, Ulah Licik Oknum Pelaksana Proyek P3 TGAI di Desa Pondok Kelor pertama kali tampil pada Mata Pantura.