Sertipikat ia berikan langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, Jawa Timur pada Senin (2/9/2024). Nilai dari total aset seluas 6.904 m2 yang disertipikatkan mencapai Rp500 miliar.

“Alhamdulillah, artinya kita bisa menyelamatkan aset negara sekitar setengah Triliun Rupiah,” ujar Raja Juli Antoni di lokasi penyerahan sertipikat tanah.

Adapun sertipikat untuk Pemkot Malang ini sudah berupa Sertipikat Tanah Elektronik. Hal ini sejalan dengan penerapan pelayanan elektronik di Kantah Kota Malang sejak 3 Juni 2024 lalu.

Dalam kesempatan ini, diserahkan pula 10 Sertipikat Tanah Elektronik atas tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai masjid dan yayasan di sekitar Kota Malang.

Selain itu, ada pula 40 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan bagi warga Kelurahan Polehan.

Wamen ATR/Waka BPN menyebut, dengan Sertipikat Tanah Elektronik masyarakat akan lebih aman.

“Apalagi sekarang Sertipikat Tanah Elektronik, maka tingkat keamanan tanah ini meningkat dari (risiko, red) kejahatan para mafia tanah,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri melaporkan beberapa capaian program pertahanan di lingkungan Kanwilnya. Mulai dari capaian PTSL tahun 2024, penyerapan anggaran, pelayanan elektronik, hingga Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Timur.

“Dari tujuh karesidenan yang kami lakukan, alhamdulillah dari yang pertama kami datang ke sini ranking 15-an, sekarang ranking 3 seluruh Indonesia. Artinya dalam melaksanakan kunjungan atau monitoring evaluasi (monev) ini ada hasilnya Pak Wamen. Hasilnya dari yang kami targetkan Oktober jauh lebih ke depan. Ini berkat kerja keras teman-teman, sehingga capaian itu bisa dilakukan,” ungkap Lampri.

Adapun hadir dalam kegiatan ini, seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, perwakilan Forkopimda Kota Malang, Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, serta Ketua IPPAT Kota Malang.

(*)

Artikel Selamatkan Setengah Triliun Aset Negara, Wamen ATR/Waka BPN Serahkan Sertipikat Tanah ke Pemkot Malang pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sebanyak 10 nazir menerima sertipikat tanah wakafnya secara langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Masjid Nashrulloh, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (15/3/2024).

Dalam momen tersebut, Menteri AHY mengatakan, salah satu nazir mengaku telah menunggu sertipikatnya selama lebih dari 40 tahun.

“Saya menyerahkan sertipikat tanah wakaf yang tadi beliau sampaikan sudah ditunggu sejak 1986, artinya sudah puluhan tahun, alhamdulillah malam hari ini saya langsung sampaikan,” ujarnya.

Sertipikasi tanah wakaf merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah. Menteri AHY pun berharap, sertipikat yang diserahkan dengan peruntukan masjid, musala, yayasan, sekolah, dan rumah sakit ini dapat menghadirkan kebaikan bagi masyarakat.

“Ini bentuk dari keberpihakan negara dari pemerintah, utamanya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk terus hadir dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat juga untuk umat. Kita tahu keberadaan masjid ini sudah lama tentunya perlu kepastian hukumnya, dan di sini kita berharap dengan sudah ada kepastian hak atas tanah juga masjid ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk para jemaah dan juga masyarakat yang ada di sini,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Kepada para nazir dan jemaah masjid, ia mengimbau agar memperluas informasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakafnya.

“Untuk wakaf benar-benar gratis tidak ada pemungutan apa pun, jadi kalau ada di sekitar kita yang masih perlu diurus sertipikatnya, jangan ragu-ragu menyampaikan kepada Kantor Pertanahan setempat. Ini demi menertibkan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Surabaya,” ungkap Menteri AHY.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Hadir pula Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Anggota DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto.

(rls)

Artikel Momen Bulan Suci Ramadan, 10 Nazir di Surabaya Terima Sertipikat Tanah Wakaf dari Menteri AHY pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Program ‘Sipandu Gemilang‘ tersebut bertujuan agar pemetaan tanah dapat terafiliasi dengan sistem digital yang ada di kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, Lili Muhiri mengatakan, program ‘Sipandu Gemilang‘ tersebut bertujuan agar data yang telah bersertipikat dipetakan sesuai data yang ada dalam bidang tanah di lokasi.

“Nah dari data pemetaan itu kami masukan dalam program pemetaan desa demi desa, yang kami singkat jargonnya yaitu Sipandu Gemilang. Apa itu Sipandu Gemilang? Yaitu sistem pemetaan desa demi desa yang terintegrasi dan terpadu menuju Kabupaten Tangerang Gemilang,” kata Lili, Kamis 1 Februari 2024.

Diterangkan lebih jelas, kata Lili, dalam hal ini harus dianalisa dari jumlah 274 desa menuju desa lengkap, dalam hal lain adalah pemetaan bidang tanah.

Lanjutnya, sejauh ini sudah ada 125 desa yang telah dipetakan oleh badan pertanahan.

“Kami analisa kemarin ada kurang lebih 125 desa untuk tahap awal kami rapihkan dahulu dari data spasial yaitu peta,” jelasnya.

Namun menurut keterangannya masih ada 101 bidang tanah yang belum terpetakan.

“Kemarin kami angkat dashboard itu ada 101 bidang tanah yang belum dipetakan. Dan kami akan membentuk tim untuk melandingkan atau bidang tanah yang sudah bersertifikat di seluruh Kabupaten Tangerang terhadap peta desa digital dan untuk menuju layanan elektronik,” pungkasnya.

(Bas/rdk)

Artikel Permudah Pemetaan Bidang Tanah, BPN Kabupaten Tangerang Luncurkan Program Sipandu Gemilang pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan sertipikat dilakukan secara berkumpul bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, pada Rabu (31/1/2024).

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa masyarakat telah menempati dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan tersebut rata-rata selama 40 tahun.

“Baru saja kita serahkan 17 sertipikat dari pelepasan kawasan hutan atau SK Biru. Kita bersyukur hari ini kita bisa merealisasikan sertipikat itu digunakan untuk perumahan maupun untuk perkebunan,” ujarnya.

Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan sebanyak 182 bidang, dengan jumlah penerima sertipikat sebanyak 172 KK seluas 71.660 meter persegi yang terdistribusi di 13 desa/kelurahan. Adapun masyarakat di wilayah tersebut mayoritas bermata pencarian sebagai pekebun.

“Kabupaten Madiun juga memiliki target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah selesai hampir 80% dan terjadi penambahan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 Triliun dari Hak Tanggungan. Kami harapkan sertipikat ini dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang rata-rata mereka hidup dengan berkebun, mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Wisnu Priyagung (30) adalah salah satu penerima sertipikat redistribusi tanah berupa rumah seluas 383 meter persegi. Dalam kesempatan ini, Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas sertipikat yang diterima. Karena kini, ia bersama istri dan anaknya merasa tenang untuk menempati rumah serta menggarap lahan di desa tersebut.

“Terima kasih untuk seluruh pihak, bapak Hadi Tjahjanto dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah memerhatikan kami, masyarakat kalangan bawah. Proses sertipikat ini tiga bulan yang lalu alhamdulillah lancar. Dalam seluruh prosesnya tidak ada biaya dan tidak ada halangan apapun,” ungkapnya.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Turut hadir, perwakilan Bupati Madiun beserta jajaran Forkopimda setempat.

(rdk)

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan kepada Masyarakat Kabupaten Madiun pertama kali tampil pada Mata Pantura.