Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (1/9/2024).

“Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN optimis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia pun mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” tutur Menteri AHY.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Insya Allah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif,” pungkas Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertipikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) dan Ketua STPN. Kegiatan Fun Run ini juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Anggota KAPTI-Agraria, serta masyarakat dan taruna STPN sebagai peserta Fun Run.

(*)

Artikel Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Adanya program PTSL, disambut bahagia masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi peserta program sertifikasi tanah tersebut.

Namun anehnya, di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, ada warga yang ikut program PTSL pada 2022 lalu, tapi belum menerima sertifikatnya sampai sekarang. Hal itu dialami Haji Suandi.

Berdasarkan informasi yang dikutip Tangerang Ekspres, padahal Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sudah menerbitkan dua sertifikat tanah milik Haji Suandi, yang belum diterimanya hingga kini.

Anehnya lagi, setelah ditelusuri penyebabnya, ternyata karena hanya Kepala Desa Sukawali Suparman, sebagai salah satu anggota panitia ajudikasi PTSL, belum menandatangani dokumen risalah, dengan alasan tertentu.

Sementara, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Wendi Suparto, Wakil Ketua Bidang Fisik Panitia Ajudikasi PTSL Diki Medianto, Wakil Ketua Bidang Yuridis Panitia Ajudikasi PTSL Saipullah, Anggota Panitia Ajudikasi PTSL Dedi Mulyadi, Haji Sartono dan Benyamin Saputra, sudah menandatangani dokumen tersebut.

Saat ditemui wartawan, Rabu (29/5) sore, Suparman beralasan tidak berani menandatangani dokumen tersebut, karena alasan tertentu.

“Dari kemarin juga, dia, Haji Suandi dan menantunya, datang berkali-kali. Saya tolak,” ucapnya.

“Sebab saya kena tekanan dari pihak tertentu,” tambahnya, seraya mengakui sertifikat tanah milik Haji Suandi sudah terbit.

Suparman menuturkan, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Wendi Suparto, pun pernah mendatanginya sekaligus mempertanyakan alasannya belum menandatangani dokumen tersebut.

“Pak Kades, ini kenapa Pak Kades?,” tutur Suparman, menirukan pertanyaan Wendi Suparto. Saat itu, ia pun mempersilahkan Wendi Suparto mempertanyakan itu kepada pihak tertentu, mengapa dirinya tidak diperbolehkan menandatangani dokumen tersebut.

Sumber: Tangerang Ekspres.

Artikel Pengembang di Pantura Tangerang Dijadikan Alasan Sertifikat PTSL di Pakuhaji Belum Diserahkan sejak 2022 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Untuk biaya sertipikasi PTSL menurut SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri sebesar Rp. 150.000,” ujar Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Yayat Ahadiyat Awaludin saat menerima wartawan pada Kamis (29/2/2024) sore.

“Bahkan kemarin Kepala Desa Gunungsari, Kabupaten Serang mendapatkan penghargaan karena mendorong upaya percepatan sertipikasi tanah masyarakat dengan menggratiskan biaya materai untuk masyarakat ekonomi ke bawah,” tambahnya.

Pihaknya juga menyampaikan jika ada pungutan di luar itu, bukan berasal dari kantor pertanahan, “Kantor pertanahan tidak memungut biaya karena tahapan sertipikasi yang ada di kantor pertanahan sudah dibiayai oleh APBN,” tegas Yayat.

Merinci dari apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Biaya PTSL yang ditanggung oleh APBN adalah kegiatan penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak, pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat, supervisi serta laporan.

Sementara biaya penyiapan dokumen (fotokopi), pembuatan dan pemasangan tanda batas atau patok, materai, dan operasional petugas kelurahan/desa menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), batasan biaya yang boleh dipungut oleh pemerintah desa/kelurahan untuk wilayah Jawa dan Bali yang masuk dalam Kategori V hanya boleh sebesar Rp. 150.000.

(rdk)

Artikel Rincian Besaran Biaya Sertipikasi PTSL Menurut SKB pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Di Kota Tangerang Selatan misalnya, pendaftaran tanah di wilayah ini telah mencapai 98,6% atau berkisar 490.205 bidang dari estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 497.075 bidang.

“Artinya apa, yang sudah selesai 98,6%, sebentar lagi seluruh wilayah Tangerang Selatan ini sudah terdaftar,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertipikat tanah PTSL secara door to door di Gang Salem, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (13/2/2024).

Adapun tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari praktik mafia tanah.

“Kalau sudah terdaftar semua bidang tanahnya berarti di sini tidak ada lagi cekcok antar tetangga, dan tanahnya tidak bisa dicaplok oleh mafia tanah karena semua tanah sudah terdaftar,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Meningkatkan taraf ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya percepatan pendaftaran tanah.

Terbukti penambahan nilai ekonomi di Kota Tangerang Selatan mencapai Rp20,05 triliun yang didapat dari PPh, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan.

“Jadi di Tangerang Selatan ini ekonominya sangat maju sekali, masyarakatnya sejahtera,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan capaian 98,6%, Menteri ATR/Kepala BPN berharap pendaftaran tanah di Kota Tangerang Selatan terus dipercepat sehingga dapat segera dideklarasikan sebagai Kota Lengkap.

“Kita kebut hingga 2025 sudah selesai Kota Lengkap 100%,” imbuh Hadi Tjahjanto.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran.

Turut hadir, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie beserta Wakil, Pilar Saga Ichsan, serta jajaran Forkopimda setempat.

(*)

Artikel 98,6 Persen Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 Triliun pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Tak hanya itu, dilaksanakan juga pelantikan panitia ajudikasi PTSL tahun anggaran 2024, dan pemasangan patok tanda batas tanah secara simbolis sebagai tanda dimulainya Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas), serta Gerakan Masyarakat Pengumpulan Data Yuridis (Gemadadis).

Pada acara tersebut, berlangsung di Kampung Cipayung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Yayat Ahadiyat Awaludin menyampaikan,“Gemapatas dan Gemadadis merupakan amanah dari ketentuan dalam petunjuk teknis PTSL yang menerangkan bahwa tahap awal setelah pelantikan panitia ajudikasi PTSL hal pertama yang dilakukan adalah Gemapatas,” ujarnya.

Ditemui setelah acara, Yayat menjelaskan lebih lanjut teknis pemasangan patok secara simbolis yang dilakukan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto. Yayat meminta masyarakat yang tanahnya belum memiliki batas tetap seperti pagar atau tembok agar memasang tanda batas atau patok bidang tanah.

“Masyarakat memiliki kewajiban dalam menjaga batas tanahnya dengan memasang tanda batas tanah atau yang lebih dikenal dengan patok sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Yayat melanjutkan bahan patok, dapat terbuat dari beton, kayu, pipa besi atau pipa paralon dengan.

“Ukuran panjang sekurang-kurangnya 50 centimeter dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 centimeter. Cara pemasangannya, patok dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 centimeter, sedang selebihnya 20 centimeter sebagai tanda di atas tanah,” bebernya.

Yayat juga menuturkan masyarakat memastikan penanda batas tanah bidang yang dimiliki dipasang pada titik yang sudah di setujui oleh pemilik tetangga batas.

“Pemasangan tanda batas ini, selain membantu dalam memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan mengukur serta memetakan tanah dalam rangka sertipikasi, pemasangan patok juga meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat,” sambungnya.

“Sudah tahukan pentingnya Gemapatas…yuk partisipasi amankan tanahmu dengan langkah awal pasang patok tanah, biar anti caplok, anti cekcok,” pungkasnya.

(*)

Artikel Apa Itu Gemapatas yang Dilaksanakan Sebagai Tahap Awal Pelaksanaan PTSL pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sudaryanto dan Ratu Tatu Chasanah didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Yayat Ahadiyat Awaludin menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 7 penerima sertipikat.

“Sertipikat ini merupakan Program Strategis Nasional yaitu PTSL dan Lintas Sektor juga disampaikan oleh ibu Bupati program ini merupakan program unggulan dari pemerintah kita,” ujar Sudaryanto dalam sambutannya

Jumlah bidang di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang, sebelum ada program PTSL dalam 1 tahun hanya dianggarkan sertipikasi untuk 500.000 bidang, setelah adanya program sertipikasi melalui PTSL kurang lebih 10 juta bidang tanah di sertipikatkan setiap tahunnya.

“Jika tidak ada program PTSL, 126 juta bidang tanah di Indonesia akan terdaftar dalam kurun waktu 100 tahun, namun dengan adanya PTSL insya Allah 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar termasuk di Provinsi Banten terdaftar semua,” ujarnya.

Sudaryanto menuturkan, jumlah bidang di Provinsi Banten kurang lebih 9.970.000 bidang dan sudah terdaftar 79 % nya sisanya 21 % akan di sertipikasi di tahun 2024 dan tahun 2025.

“Kita mengapresiasi Ibu Bupati Serang mendukung kegiatan PTSL, karena kegiatan PTSL jika tidak didukung oleh pemerintah daerah, kepala desa, camat dan jajaran, serta masyarakat maka tidak akan berjalan lancar,” kata Sudaryanto.

Dikutip dari laporan yang disampaikan oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Tahun 2024 Kabupaten Serang mendapatkan target Sertipikasi Hak atas Tanah sebanyak 46.500 bidang, dimana target ini 2 kali lipat lebih besar dari target tahun sebelumnya 19.000 bidang.

Menanggapi target PTSL yang naik 2 kali lipat, Ratu Tatu Chasanah mengatakan program PTSL patut disyukuri, masyarakat harus manfaatkan secara maksimal.

“ini adalah program pemerintah Jokowi yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki surat yang legal terhadap tanahnya,” ujar Tatu.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Serang, Forkopimda Kabupaten Serang, Camat lokasi PTSL Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2023 dan 2024, Kepala Desa atau Lurah Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2023 dan 2023 serta tamu undangan lainnya.

(rdk/*)

Artikel Target PTSL Kabupaten Serang Naik Dua Kali Lipat, Bupati Minta Agar Masyarakat Manfaatkan Program Ini pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan sertipikat dilakukan di BOSF Office Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (16/1/2024).

Sertipikat ini merupakan perpanjangan hak dengan luas lahan 685,9 hektare di antaranya 476 hektare di Kelurahan Margomulyo dan 209,9 di Kelurahan Karya Merdeka. Tak hanya orangutan, BOSF juga melestarikan satwa beruang madu di dalam kawasan hutannya.

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung langkah BOSF untuk memasukkan lahannya kepada Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami sangat (concern) terhadap konservasi orangutan ini apalagi kawasan ini masuk dalam kawasan IKN. Ini kami selamatkan dulu, karena kita takutkan nantinya dalam pengembangan IKN ini bisa ada masalah maka kami sudah bisa memitigasi permasalahan-permasalahan tersebut,” ujarnya.

Hadi Tjahjanto berharap dengan adanya sertipikat ini, BOSF dapat terus menjaga kelestarian kawasan yang memiliki total luas 900 hektare ini. Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian, tanah BOSF sama dengan tanah yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang subur, dapat mendatangkan air, dan menjadi rumah bagi para satwa.

“Seperti yang kita lihat, ini akan menjadi pusat bagi kehidupan satwa di sini. Kami akan terus mendukung apa yang BOSF lakukan apalagi ini termasuk kawasan IKN yang memiliki konsep (forest city), sehingga ini adalah menjadi percontohan untuk kita bisa melestarikan hutan dan habitat yang ada di kawasan hutan,” tutur Menteri ATR/BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN juga menanam bibit pohon ulin atau disebut juga sebagai pohon kayu besi. Penanaman tersebut bertujuan agar kawasan BOSF semakin subur dan nyaman bagi para satwa.

Masih di Kabupaten Kutai Kartanegara, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sungai Merdeka. Sertipikat tanah diserahkan secara (door to door) kepada warga setempat.

Adapun dalam kunjungan kerja ini Menteri ATR/BPN didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran. Turut hadir, Camat dan Lurah serta jajaran BOSF Samboja.

Artikel Lindungi Konservasi Satwa di Kalimantan, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat kepada Borneo Orangutan Survival Foundation pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu terbukti, bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang menjadi Pioneer dalam progres penuntasan target berjumlah 7.684 bidang yang pada hari ini, Senin (10/4/2023) telah diserahkan sebanyak 1.407 sertifikat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang Joko Susanto menuturkan bahwa pihaknya pastikan setiap hari akan selalu ada kemajuan tahapan yang nantinya secara bertahap dapat mempercepatnya penyelesaian pekerjaan.

“Kami berusaha untuk terus memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dan selalu lakukan pekerjaan dengan cepat, sigap, tepat, profesional,” tuturnya.

Lanjutnya, Joko Susanto juga mengungkapkan masih banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari pengukuran dan lainnya. Pasalnya di lapangan masih banyak kendala mengenai hal itu.

“Maka dalam kendala di lapangan terkait pengukuran pihak ketiga berupa pemotretan drone dan masih berjalannya proses pengumpulan data atay berkas dokumen di Desa,” ungkapnya.

Kendati demikian, Joko Susanto menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai cara atau strategi dalam pelayanan yang terbaik atau kinerja yang lebih maksimal.

“BPN Kabupaten Tangerang terus berupaya untuk menggali strategi pelayanan untuk memaksimalkan kinerja yang membuahkan hasil seperti saat ini dapat dilihat dan dirasakan di Desa Cengklong, Telagasari, Gelam Jaya, Tanjakan Mekar, Sukawali,” terangnya.

“Tak lupa kami ucapkan kepada Ketua Tim PTSL beserta jajarannya, para mitra kerja dan seluruh stakeholder yang selalu mendukung penuh atas terselenggaranya program ini,” imbuhnya.

Salah satu perwakilan masyarakat, Anda mengatakan terimakasih kepada BPN Kabupaten Tangerang atas apa yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih juga kepada BPN Kabupaten Tangerang yang selalu bersemangat melayani masyarakat dengan baik dan cepat, serta dalam pembuatan sertifikat melalui PTSL di BPN Kabupaten Tangerang ini sangat mudah, gak ribet,” tukasnya.

(45/rdk)

Artikel Pertama di Banten, BPN Kabupaten Tangerang Launching 1.407 Sertifikat Melalui PTSL 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.