Dia mengatakan, turunnya kepala daerah ke pasar-pasar bakal membuat semua pihak tergerak melakukan langkah pengendalian harga.

“Sama seperti Bapak Presiden rajin turun ke mana-mana ke pasar, itu akan membuat isu penanganan inflasi stabilitas harga itu akan terus isunya akan naik, dan semua kita akan bergerak,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (17/7/2023).

Lanjutnya, ia menuturkan apabila terjadi kenaikan harga, kepala daerah diarahkan segera mencari akar permasalahan dan solusinya. Hal itu apakah disebabkan karena suplai yang kurang atau distribusinya terganggu.

Oleh karena itu, berbagai langkah pengendalian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau ada masalah-masalah hukum, keragu-raguan, manfaatkan betul kerja sama dengan Kejaksaan dan kemudian dengan teman-teman TNI dan Polri,” jelasnya.

Mendagri mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan penilaian terhadap daerah yang melibatkan lintas instansi.

Tak hanya itu, hasil penilaian itu nantinya bakal diumumkan dengan menggelar acara penghargaan yang melibatkan daerah. Dalam kesempatan tersebut juga nantinya bakal disampaikan sejumlah daerah yang terus-menerus tidak bisa mengendalikan inflasi.

“Jadi tolong ini mudah-mudahan akan bisa memotivasi rekan-rekan untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya.

(Hapip)

Artikel Mendagri Meminta Kepala Daerah Agar Aktif Blusukan ke Pasar pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Peninjauan tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja (Kunker) di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Juni 2023.

Selama kegiatan tersebut, Wempi bersama jajaran Komisi II DPR RI meninjau kondisi lokasi lahan yang direncanakan bakal menjadi Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Di tempat itu, rombongan disambut oleh jajaran kepala daerah se-Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para masyarakat yang terlihat antusias.

Tak hanya itu, rombongan juga menyimak paparan master plan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kesempatan ini pula, para perwakilan dari suku-suku yang ada di Wamena turut menyampaikan aspirasinya mengenai harapan atas pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

Wempi menuturkan, sebagaimana penjelasan para perwakilan suku yang hadir pada pertemuan tersebut, status lahan yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan telah clear. Para suku yang terdapat di kawasan itu menghibahkan lahan tersebut dengan harapan pemerintah dapat memperhatikan masa depan masyarakat dengan baik.

“Artinya juga mereka sebagai pemilik lahan ini, tetapi mereka juga mengisi pusat-pusat pemerintahan yang ada di sini. Jadi memang ada intelektual-intelektual direkrut di dalam kabinet pemerintahan di DOB (Provinsi Papua Pegunungan). Jadi baik kelompok atas dan kelompok bawah diakomodir masuk, sehingga ketika semua jalan (mereka) mengurus bersama-sama,” tambahnya.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Wempi, tidak ada kelompok suku yang merasa dirugikan. Wempi menyampaikan, sebagaimana keterangan para perwakilan suku yang hadir, para suku sepakat bahwa penyerahan lahan ini menjadi harapan bahwa pembangunan pusat pemerintahan itu nantinya bakal memberi manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

“Tadi Bapak-Bapak (perwakilan suku) sampaikan terima kasih untuk mewujudkan perhatian ini. Tadi Pak Ketua Komisi II dan seluruh anggota Komisi II DPR RI bisa mengunjungi di Lembah Baliem ini, harapan kita dengan kehadiran ini menambah semangat kita untuk bisa membangun masa depan di Papua Pegunungan lebih baik,” tambah Wempi.

Wempi menjelaskan, masyarakat juga memiliki harapan yang besar bahwa pembentukan Provinsi Papua Pegunungan bakal memberikan dampak pada pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Selain itu, masyarakat juga berharap hadirnya provinsi baru ini akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua Pegunungan.

Hadir pada kunjungan kali ini, ketua beserta anggota Komisi II DPR RI, jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan perwakilan Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Selain itu, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Papua Pegunungan, serta Asosiasi Kepala Daerah Papua Pegunungan.

(Red)

Artikel Wamendagri bersama Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Rencana Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan pertama kali tampil pada Mata Pantura.