Berita  

Proyek Drainase U-ditch di Kampung Duri Pakuhaji Dikritisi Ketua DPC LSM Seroja

Avatar photo
Proyek U ditch
Proyek drainase u ditch yang berada di Kampung Duri Rt 003/001, Desa Pakualam, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dikritisi Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroenting Jaya Indonesia (Seroja).
banner 120x600

Matapantura.id – Proyek drainase u ditch yang berada di Kampung Duri Rt 003/001, Desa Pakualam, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dikritisi Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroenting Jaya Indonesia (Seroja).

“Terlihat jelas saat saya dan rekan-rekan media di lokasi proyek tersebut, diduga pihak pelaksana telah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),” kata Muhidin selaku ketua DPC LSM Seroja kepada awak media, Kamis (17/8/2023).

Lanjutnya, Muhidin juga menjelaskan bahwa pihak pelaksana sebelum melakukan pekerjaan itu, sudah terpasangnya sebuah papan proyek.

“Sudah seharusnya para pelaksana sadar dengan undang-undang KIP, namun masih banyak para kontraktor yang mengabaikan bahkan diduga ada unsur kesengajaan tidak dipasangnya papan proyek,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, masyarakat menginginkan adanya sebuah transparansi publik, agar mengetahui hasil pajak yang dibayarkan tersebut peruntukannya.

“Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan transparan. Perlu diketahui bersama, bahwa transparan atau keterbukaan informasi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan,” ujarnya.

Muhidin menambahkan, pentingnya sebuah papan nama informasi tersebut, yaitu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, serta waktu atau lama pekerjaan proyek.

“Terlebih lagi, saat saya dan rekan-rekan media di lokasi proyek, para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seakan-akan diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3),” tukasnya.

“Perlu diketahui bersama, bahwa pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), maka dari itu sangatlah penting menggunakan APD. Namun ini merupakan sebuah kelalaian pelaksana dan pengawas ketika para pekerja tidak menggunakan APD,” sambungnya.

Baca juga:  Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

Tak hanya itu, kata Muhidin, proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan diduga asal jadi.

“Pantauan saya bersama rekan media di lokasi proyek tersebut, saat pemasangan material u ditch itu terkesan asal jadi, karena dasar bawah tidak menggunakan hamparan pasir,” tukasnya.

 

“Dalam hal itu, saya harap pihak pengawas bisa menegur pihak pelaksana, bahkan saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi dengan menyurati pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak-pihak terkait masih belum bisa memberikan keterangan.

(Bandi Badut)