Bahwa pada tanggal 14 November 2024 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6945/Panunggangan Barat atas nama PT. Bina Sarana Mekar, telah dilepaskan haknya oleh Hendry Widjaja selaku Direktur PT. Bina Sarana Mekar kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang untuk dijadikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Usman Muhammad dan kawan-kawan yang tinggalnya di Jl. Kavling Pemda Bawah RT.004/006 Panunggangan Barat, Kota Tangerang yang sangat dekat dengan Proyek Perumahan Palem Semi milik PT. Bina Sarana Mekar yang berlokasi di Desa Panunggangan Barat, Desa Bencongan, dan Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang ingin ikut mempergunakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diterima oleh Walikota Tangerang dari PT. Bina Sarana Mekar tersebut di atas, pada hari Rabu, 12 Februari 2025 Usman Muhammad bersama beberapa kawan datang ke kantor Walikota Tangerang minta diberitahu alamat fasos fasum luas 3.029m2 yang diterima oleh Walikota Tangerang dari PT. Bina Sarana Mekar tersebut.

Jawaban dari pejabat Pemkot Tangerang:
“Puspem (Pusat Pemerintahan) Walikota Tangerang belum menerima penyerahan, baru cek lokasi. Keterangan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ BPN itu keliru, baru cek lokasi dan belum ada penyerahan lahan PSU. Maka saya nyatakan keterangan dari Kementerian ATR/BPN itu jelas keliru.”

Usman cs telah minta Walikota Tangerang menunjukkan tanah 3.029m2 yang katanya baru di cek lokasi tersebut. Akan tetapi pihak Walikota Tangerang tidak bersedia menunjukkan. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN juga menolak menunjukan fisik tanah 3.029m2 yang bersertifikat SHGB nomor 06945/Panunggangan Barat atas nama PT Bina Sarana Mekar tersebut diatas. Patut diduga Walikota Tangerang, BPN Kota Tangerang dan Inspektur Jenderal ATR/BPN telah melindungi PT. Bina Sarana Mekar menguasai tanah luas 3.029m2 ber-SHGB nomor 06945/Panunggangan Barat yang cacat hukum karena mempunyai 4 alamat di:

Jalan Palem Merah Raya titik koordinat googlemap -6.22029242, 106.60999828

tanah HGU No. 1 PT. Perkebunan Karawaci Sejati

Jalan Palem Semi Raya dan Jalan Palem Raja Selatan, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.

Tanah negara asal dari sebagian HGU No. 1/Karawaci peruntukan Prasarana dan Sarana.

Usman Muhamad dkk berencana adakan permohonan kepada Bapak Yusron Wahid Menteri ATR/BPN yang perintahkan BPN Kota Tangerang an PT Bina Sarana Mekar adakan pematokan fisik tanah 3.029m2 sertifikat tanah 6945/Panunggangan Barat a/n PT. Bina Sarana Mekar yang sudah dilepaskan haknya kepada Walikota Tangerang tanggal 14 November 2024, agar segera tanah 3.029m2 tersebut agar bisa dipergunakan oleh seluruh warga termasuk Usman dkk.

(Red)

Artikel BPN Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang dan Irjen Kementerian ATR/BPN Tidak Bersedia Tunjukkan Lokasi Tanah PSU SHGB Panunggangan Barat, Bela Korporasi? pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam kedatangannya tersebut, Usman Muhamad salah satu pihak yang merasa dirugikan melaporkan
banyaknya bangunan liar di sekitar kawasan PT. Satu Setop Sukses (SSS) yang harus ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Usman mengatakan, bahwa pembongkaran bangunan liar sebelumnya pernah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Selain itu, aksi pemagaran kembali tanah fasos fasum yang telah diajukan permohonan penyerahannya sejak tahun 2007 dan 2013, hingga penghentian pembongkaran bangunan liar di atas tanah proyek Karawaci CBD secara misterius.

Tak hanya itu, pada tahun 2012 dan 2015, Bupati Tangerang telah menerbitkan surat perintah bongkar untuk bangunan-bangunan liar di area proyek Karawaci CBD yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun demikian, pelaksanaan pembongkaran selalu terhenti di tengah jalan. Sehingga tersisa 20 bangunan, pembongkaran dihentikan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Pada saat itu, Satpol PP Kabupaten Tangerang seolah-olah enggan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sementara itu, Agus Suryana Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang mengatakan, bahwa pihaknya siap melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan tersebut.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, sebelum melakukan tindakan, kami perlu mendapatkan surat resmi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang sebagai dasar hukum untuk melakukan penertiban,” kata Agus kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa setelah menerima surat dari BPKAD, pihaknya akan melakukan survei lapangan dan mendokumentasikan bangunan-bangunan yang akan ditertibkan.

“Setelah itu, barulah kami akan menurunkan tim untuk melakukan penertiban,” tambahnya.

Dengan adanya komitmen dari Satpol PP ini, diharapkan permasalahan bangunan liar di Kabupaten Tangerang dapat segera teratasi dan lingkungan menjadi lebih tertib dan teratur. Masyarakat pun merasa lebih tenang karena keluhan mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Sebagai informasi, PT SSS telah mendapatkan Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN Kabupaten Tangerang pada 2012. Pada tahun yang sama, PT SSS juga telah mendapatkan SK Izin Lokasi dari Bupati Tangerang.

Pada 2013, PT SSS telah membebaskan tanah luas 6,6 Ha sesuai dengan SK Izin Lokasi Bupati Tangerang tersebut. Kemudian, pada 2014 PT SSS telah menunjuk PT Pandega Desain Weharima (PDW) untuk membuat master plan di tanah tersebut. Site Plan untuk Proyek Karawaci CBD tersebut telah diterbitkan oleh Pemkab Tangerang pada tanggal 9 Juli 2015.

PT SSS kemudian menunjuk kontraktor PT PP (Persero) untuk melaksanakan pembangunan tahap pertama proyek Karawaci CBD pada 2015. Kontrak senilai Rp 392 miliar telah disepakati, dan uang muka pertama sejumlah Rp 2,75 miliar pun telah dibayar.

*

Artikel Satpol PP Kabupaten Tangerang Siap Tertibkan Bangunan Liar di CBD Bencongan Kelapa Dua pertama kali tampil pada Mata Pantura.