Dia mengatakan, turunnya kepala daerah ke pasar-pasar bakal membuat semua pihak tergerak melakukan langkah pengendalian harga.

“Sama seperti Bapak Presiden rajin turun ke mana-mana ke pasar, itu akan membuat isu penanganan inflasi stabilitas harga itu akan terus isunya akan naik, dan semua kita akan bergerak,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (17/7/2023).

Lanjutnya, ia menuturkan apabila terjadi kenaikan harga, kepala daerah diarahkan segera mencari akar permasalahan dan solusinya. Hal itu apakah disebabkan karena suplai yang kurang atau distribusinya terganggu.

Oleh karena itu, berbagai langkah pengendalian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau ada masalah-masalah hukum, keragu-raguan, manfaatkan betul kerja sama dengan Kejaksaan dan kemudian dengan teman-teman TNI dan Polri,” jelasnya.

Mendagri mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan penilaian terhadap daerah yang melibatkan lintas instansi.

Tak hanya itu, hasil penilaian itu nantinya bakal diumumkan dengan menggelar acara penghargaan yang melibatkan daerah. Dalam kesempatan tersebut juga nantinya bakal disampaikan sejumlah daerah yang terus-menerus tidak bisa mengendalikan inflasi.

“Jadi tolong ini mudah-mudahan akan bisa memotivasi rekan-rekan untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya.

(Hapip)

Artikel Mendagri Meminta Kepala Daerah Agar Aktif Blusukan ke Pasar pertama kali tampil pada Mata Pantura.