Keputusan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2023.

“Tadi membahas tentang perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia. Dan kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kita akan coba review Undang-Undang 18/2017 ini melihat bagaimana penempatan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan terkait tata kelola penempatan para PMI, mulai dari waktu keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke Tanah Air.

Presiden berharap, perbaikan tata kelola penempatan ini dapat meningkatkan perlindungan kepada para PMI ke arah yang lebih baik lagi.

“Bapak Presiden meminta Pak Menko Perekonomian untuk memberi kesempatan dua minggu untuk mereview tata kelola penempatan. Kemudian meminta kepada Menko Polhukam law enforcement-nya,” ungkap Ida.

Selain itu, Ida bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan melakukan evaluasi terkait penempatan para PMI tersebut. Ida menyebut bahwa evaluasi tersebut akan melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

“Kita berharap masing-masing daerah ini menjalankan kewajibannya seperti yang diatur di Undang-Undang 18/2017. Jadi saya sama Pak Mendagri sudah sepakat untuk melakukan semacam rakor yang melibatkan pemerintah daerah,” ucap Ida.

(1st)

Artikel Pemerintah Akan Kaji Kembali Perbaikan Tata Kelola Penempatan PMI pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya menyampaikan bahwa ketersediaan beras nasional berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian cukup baik hingga bulan September.

“Sampai September kita masih punya over stock di atas 2,7 juta (ton). Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare itu menghasilkan cukup untuk kebutuhan kita setiap bulannya di atas 2 jutaan,” jelas Mentan kepada awak media.

Pada rapat tersebut, Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi di tengah fenomena iklim El Nino.

Menurut Mentan, fenomena El Nino berdampak pada keterbatasan air dan membuat produktivitas pertanian menurun.

“Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan sebagainya. Saya habis cek beberapa waduk dan dam kita yang besar ternyata airnya cukup,” ujarnya.

Selain itu, Mentan meyakini bahwa komitmen bersama dari pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino.

Menurut Syahrul, sejumlah daerah di Tanah Air telah menyatakan mempersiapkan lahan pertanian untuk memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi.

“Ada enam daerah itu antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, tiga (daerah) Jawa, ditambah dengan Sulawesi Selatan. Kemudian ada penyangganya adalah Kalimantan Selatan, NTB, Banten, dan Lampung. Saya yakin kalau ini bisa bergerak 500 ribu hektare, kemungkinan imbas dari El Nino itu kita bisa kendalikan dengan baik,” lanjutnya.

(1st)

Artikel Hadapi El Nino, Pemerintah Pastikan Ketersediaan Beras Nasional Mencukupi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam rapat terbatas (Ratas) tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 12 Juni Tahun 2023.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat.

“Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya selepas rapat.

Lanjut Abdullah, untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), dari awalnya 3.414 klasifikasi jabatan menjadi 3 kelompok jabatan saja.

Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.

“Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian,” jelasnya.

Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana, dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut MenPAN-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia.

“Maka atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersisa 48 terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai dan 85 DIM tersebut dengan kesejahteraan, ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai maka PP ASN ini akan segera selesai,” ungkapnya.

Tak hanya itu, penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga juga kini lebih sederhana, dari awalnya terdapat 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi hanya 26 dampak.

MenPAN-RB berharap, dengan reformasi birokrasi yang bagus bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi.

“Jadi kalau RB-nya bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu sekarang kita fokus di hilir sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, MenPAN-RB juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). MenPAN-RB menjelaskan bahwa arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI).

“Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” ujar MenPAN-RB.

Lebih lanjut, MenPAN-RB menuturkan bahwa arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru karena saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.

“Sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres di mana di sini MenPAN-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, di situ juga ada Menteri Bappenas sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO, Kepala BSSN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Artikel Pimpin Ratas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital, Presiden Dorong Birokrasi Berdampak dan Lincah pertama kali tampil pada Mata Pantura.