Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menyatakan, pihaknya siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan masukan yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022.

Rekomendasi itu penting sebagai petunjuk untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah.

“Kami yakin rekomendasi dan masukan itu pasti berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Karena itu, kami akan tindak lanjuti masukan dan rekomendasi tersebut bersama perangkat daerah lainnya,” ucapnya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan atas diraihnya opini WTP secara berturut-turut sejak 2008 tersebut.

“Alhamdulillah Pemkab Tangerang berhasil meraih nilai tertinggi dari hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan akhir tahun 2022, dengan nilai 92,75 persen dan insya Allah ke depan akan terus meningkat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat menerangkan upaya yang dilakukan dalam mempertahankan WTP untuk ke-15 secara berturut-turut dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Pemberian opini atas laporan keuangan tersebut didasarkan atas empat hal yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern.

“Untuk tindak lanjuti masukan dan rekomendasi dari BPK tentunya kami akan melakukan evaluasi dengan berkoordinasi bersama semua pihak dan menerima arahan dari pimpinan agar semuanya dijalankan secara kinerja sesuai peraturan,” ujarnya.

(Bandi Badut)

Artikel Raih WTP 15 Kali Berturut-turut Sejak 2008, Pemkab Tangerang Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan BPK ini, bisa dijadikan  pedoman dalam melakukan kegiatan yang harus menyiapkan keuangan daerah sehingga bisa terukur dengan baik.

“Tentu saja kita bersyukur atas penerimaan buah hasil dari sinergitas kita. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kali ini mari kita jadikan bahan evaluasi bagi Provinsi Banten untuk meningkatkan akuntabilitas pembelanjaan Provinsi Banten,” kata Al Muktabar seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. Selasa (11/4/2023).

Sebelumnya, dalam sambutannya Al Muktabar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dan ini merupakan ikhtiar bagi kita dalam melaksanakan perundang-undangan dengan menyerahkan laporan keuangan,” jelas Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menjelaskan dalam menindaklanjuti beberapa temuan dalam LHP BPK. Pemprov Banten telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya akan tetap dalam bimbingan BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan dengan tepat waktu selama 60 hari kerja, terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Dan beberapa diantara itu akan kita tindak lanjuti yang merupakan upaya kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mencapai asas efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan kembali mampu membangun keseriusan dalam membangun sinergitas di masa transisi ini.

“Saya harap dengan apa yang kita capai mampu menjadi pedoman untuk membangun ekosistem baru dengan mudah sebagai ikhtiar untuk perpaduan antara BPK Perwakilan  Banten dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tugas pengawasan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Anggota V Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten ini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, termasuk kepada implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dalam kesempatan itu BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal.

“Dengan demikian, Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian  untuk ketujuh kalinya,” kata Ahmadi.

Selain itu, bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten, BPK menyampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana pada kesempatan itu, BPK berharap dapat menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya.

“Dan saya harap kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya juga, Ahmadi Noor Supit menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi lap.

(Dian)

Artikel Pemprov Banten Tujuh Kali Berturut-turut Raih WTP pertama kali tampil pada Mata Pantura.