“Terlihat jelas saat saya dan rekan-rekan media di lokasi proyek tersebut, diduga pihak pelaksana telah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),” kata Muhidin selaku ketua DPC LSM Seroja kepada awak media, Kamis (17/8/2023).

Lanjutnya, Muhidin juga menjelaskan bahwa pihak pelaksana sebelum melakukan pekerjaan itu, sudah terpasangnya sebuah papan proyek.

“Sudah seharusnya para pelaksana sadar dengan undang-undang KIP, namun masih banyak para kontraktor yang mengabaikan bahkan diduga ada unsur kesengajaan tidak dipasangnya papan proyek,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, masyarakat menginginkan adanya sebuah transparansi publik, agar mengetahui hasil pajak yang dibayarkan tersebut peruntukannya.

“Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan transparan. Perlu diketahui bersama, bahwa transparan atau keterbukaan informasi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan,” ujarnya.

Muhidin menambahkan, pentingnya sebuah papan nama informasi tersebut, yaitu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, serta waktu atau lama pekerjaan proyek.

“Terlebih lagi, saat saya dan rekan-rekan media di lokasi proyek, para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seakan-akan diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3),” tukasnya.

“Perlu diketahui bersama, bahwa pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), maka dari itu sangatlah penting menggunakan APD. Namun ini merupakan sebuah kelalaian pelaksana dan pengawas ketika para pekerja tidak menggunakan APD,” sambungnya.

Tak hanya itu, kata Muhidin, proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan diduga asal jadi.

“Pantauan saya bersama rekan media di lokasi proyek tersebut, saat pemasangan material u ditch itu terkesan asal jadi, karena dasar bawah tidak menggunakan hamparan pasir,” tukasnya.

“Dalam hal itu, saya harap pihak pengawas bisa menegur pihak pelaksana, bahkan saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi dengan menyurati pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak-pihak terkait masih belum bisa memberikan keterangan.

(Bandi Badut)

Artikel Proyek Drainase U-ditch di Kampung Duri Pakuhaji Dikritisi Ketua DPC LSM Seroja pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menurutnya, pekerjaan proyek drainase u-ditch tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan asal jadi.

“Ketika saya ke lokasi proyek para pengawas dan oknum pelaksana tidak ada di lokasi, sehingga para pekerja pun dengan leluasa memasang material u- ditch asal asalan,” katanya kepada Matapantura.id, Senin (7/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Muhidin, pemasangan material u-ditch tersebut terkesan adanya unsur kesengajaan saat air banjir.

“Pantauan saya bersama rekan-rekan media di lokasi malam hari, itu terlihat tidak adanya hamparan pasir, pemasangan u-ditch juga asal jadi, seharusnya air itu di kisdam terlebih dahulu barulah material u-ditch di pasang. Namun semua itu tidak di jalankan oleh para pekerja dan oknum pelaksana,” jelasnya.

“Terlebih lagi, material u-ditch yang pecah atau rusak di pasang saja, dalam hal ini saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi ke pihak terkait, sudah pastinya akan saya surati,” sambungnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi Ropiko selaku kepala seksi (Kasi) Ekonomi Dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Pakuhaji terkait proyek tersebut.

Dia (rdk- Ropiko) hanya mengatakan “Wa alaikum salam ada bang, sudah saya sampaikan juga kepada pihak ketiganya yah”, ucap Kasi Ekbang Kecamatan Pakuhaji Ropiko, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (7/8).

(Bandi Badut)

Artikel Lagi lagi! Ketua LSM Seroja Angkat Bicara Terkait Proyek Drainase U-ditch di Desa Laksana Pakuhaji pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dikatakan oleh salah satu warga Kelurahan Pakuhaji Tatu S.H bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap para pelaksana atau pemborong di lapangan. Pasalnya, hal yang dilakukan oleh pihak tersebut (rdk- Pelaksana atau Pemborong) itu tidak transparansi kepada publik.

“Mestinya pihak pelaksana atau pemborong memasang papan proyek agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan secara baik di tempat kegiatan bukan untuk menutup-nutupi,” kata warga Kelurahan Pakuhaji Tatu S.H kepada Matapantura.id Rabu (24/5/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa dalam hal itu para pelaksana atau pemborong diduga menyalahi aturan undang-undang Republik Indonesia (RI).

“Padahal sudah jelas dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Namun masih banyak pala oknum pelaksana atau pemborong yang melanggar,” tuturnya.

Selain itu, Tatu S.H juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan drainase U-ditch tersebut adanya dugaan asal-asalan, karena dalam pemasangannya pun tidak sesuai spesifikasi rencana anggaran biaya (RAB).

“Saya melihat ke lokasi tidak adanya hamparan pasir seperti lantai dasar, pemasangan U-ditch pun dalam keadaan banjir tanpa dikeringkan dahulu airnya, inilah persoalan proyek pembangunan drainase U-ditch yang berada di Kampung Rawa Kalong Rt 01/02, Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Tak hanya itu, para pekerja di lapangan pun terlihat abaikan Safety K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) saat melakukan pekerjaannya. Sehingga rentan terhadap terjadinya kecelakaan dalam bekerja.

“Perlu diketahui, bahwa para pelaksana atau pemborong bahkan pengawas lapangan pun harus memikirkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja atau buruh bangunan tersebut. Dalam hal ini, kita melihat tidak adanya alat pelindung diri (APD) yang dikenakan oleh para pekerja/buruh bangunan,” tandasnya.

Tatu S.H menambahkan setiap kegiatan seharusnya para pengawas, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) harus berperan aktif untuk mengawasi kegiatan secara langsung, bukan membiarkan kontraktor atau pemborong bekerja sesuka hatinya untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

“Akibat lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan Pakuhaji pada saat pelaksanaan, saya menduga tidak adanya pengawas saat proses pekerjaan berlangsung malah memberi kebebasan kepada kontraktor atau pemborong,” imbuhnya.

Selanjutnya, Matapantura.id mencoba meminta keterangan dari pihak Kecamatan yaitu Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) melalui WhatsApp.

“Iya bang terima kasih informasinya, besok akan saya tindaklanjuti, terima kasih,” kata Ropiko selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pakuhaji kepada Matapantura.id (23/5/2023).

Sampai berita ini ditayangkan pihak pengawas dari Kecamatan Pakuhaji belum memperbaiki proyek pembangunan drainase U-ditch tersebut.

(Bandi Badut)

Artikel Warga Kelurahan Pakuhaji Mengeluhkan Cara Kinerja Kontraktor pertama kali tampil pada Mata Pantura.