Dikatakan Asep Setiadi selaku Ketua Umum LSM DPP GPRUKK, bahwa proyek irigasi itu diduga tidak transparan atau melalaikan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Dalam hal ini, pihak pelaksana atau orang ketiga telah melanggar undang – undang keterbukaan informasi publik (KIP), karena saat saya ke lokasi pekerjaan tersebut sebuah papan proyek tidak terpasang. Seharusnya, sebelum pekerjaan itu dimulai papan proyek sudah di pasang oleh pihak pelaksana atau orang ketiga, agar semua masyarakat baik di dalam wilayah maupun luar wilayah mengetahui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek irigasi tersebut,” kata Asep Setiadi Ketua Umum LSM GPRUKK kepada awak media, Minggu (30/7/2023).

Perlu diketahui bersama, lanjut Asep, proyek irigasi tersebut senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani, bahkan keuangan Negara yang dihambur-hamburkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, masih Asep, terlihat jelas di lokasi proyek irigasi tersebut, para pekerja pun tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terkesan melalaikan keselamatan kesehatan kerja (K3).

“Sungguh miris, para pekerja di lapangan pun tidak memikirkan K3, seakan-akan mereka kebal kecelakaan, entah itu dari para pekerja yang mengabaikan atau oknum pelaksana yang dengan sengaja tidak peduli,” tandasnya.

Dalam hal itu, kata Asep, para pengawas lapangan BBWSC untuk mengontrol proyek yang saat ini sedang berjalan. Karena, banyak sosial kontrol juga berpendapat bahwa proyek irigasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah pun seperti ada dugaan tidak digali, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi,” sambungnya.

Terlebih lagi, tambah Asep, proyek irigasi tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa saja wahai para pengawas BBWSC, banyak pondasi tidak di gali, seperti halnya ketinggian saja akibat tidak digali itu menjadi beda. Temuan saya di lokasi yaitu ketinggian dalam yaitu 1 meter tetapi sangat disayangkan tinggi luarnya hanya ada 30 centimeter hingga 40 centimeter, sudah jelas semua itu ada dugaan oknum pelaksana dengan sengaja melakukannya,” bebernya.

“Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut, bahkan menyurati ke pihak BBWSC,” tegasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Lagi-lagi! Proyek Irigasi Program P3 TGAI di Desa Gempol Sari Disoroti LSM GPRUKK pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dikatakan Bauk Aktivis Pantura, bahwa proyek irigasi itu diduga tidak transparan atau melalaikan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Dalam hal ini, pihak pelaksana atau orang ketiga telah melanggar undang – undang keterbukaan informasi publik (KIP), karena saat saya ke lokasi pekerjaan tersebut sebuah papan proyek tidak terpasang. Seharusnya, sebelum pekerjaan itu dimulai papan proyek sudah di pasang oleh pihak pelaksana atau orang ketiga, agar semua masyarakat baik di dalam wilayah maupun luar wilayah mengetahui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek irigasi tersebut,” kata Bauk Aktivis Pantura kepada awak media, Minggu (30/7/2023).

Perlu diketahui bersama, lanjut Bauk, proyek irigasi tersebut senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani, bahkan keuangan Negara yang dihambur-hamburkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, masih Bauk, terlihat jelas di lokasi proyek irigasi tersebut, para pekerja pun tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terkesan melalaikan keselamatan kesehatan kerja (K3).

“Sungguh miris, para pekerja di lapangan pun tidak memikirkan K3, seakan-akan mereka kebal kecelakaan, entah itu dari para pekerja yang mengabaikan atau oknum pelaksana yang dengan sengaja tidak peduli,” tandasnya.

Dalam hal itu, kata Bauk, para pengawas lapangan BBWSC untuk mengontrol proyek yang saat ini sedang berjalan. Karena, banyak sosial kontrol juga berpendapat bahwa proyek irigasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah pun seperti ada dugaan tidak digali, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi,” sambungnya.

Terlebih lagi, tambah Bauk, proyek irigasi tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa saja wahai para pengawas BBWSC, banyak pondasi tidak di gali, seperti halnya ketinggian saja akibat tidak digali itu menjadi beda. Temuan saya di lokasi yaitu ketinggian luar hanya 30 centimeter seharusnya sama dengan ketinggian dalam itu 80 centimeter, adukan pasirnya terlihat agak pucat seakan-akan kurang semen,” jelasnya.

“Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut,” tandasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Lagi-lagi! Aktivis Pantura Kritisi Proyek Irigasi Program P3 TGAI di Desa Kedaung Barat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dikatakan Toyon Aktivis Pantura, bahwa proyek irigasi itu tidak transparan atau melalaikan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Dalam hal ini, pihak pelaksana atau orang ketiga telah melanggar undang – undang keterbukaan informasi publik (KIP), karena saat saya ke lokasi pekerjaan tersebut sebuah papan proyek tidak terpasang. Seharusnya, sebelum pekerjaan itu dimulai papan proyek sudah di pasang oleh pihak pelaksana atau orang ketiga, agar semua masyarakat baik di dalam wilayah maupun luar wilayah mengetahui anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek irigasi tersebut,” kata Toyon Aktivis Pantura kepada awak media, Kamis (27/7/2023).

Perlu diketahui bersama, lanjut Toyon, proyek irigasi tersebut senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani,” jelasnya.

Dalam hal itu, kata Toyon, para pengawas lapangan BBWSC untuk mengontrol proyek yang saat ini sedang berjalan. Karena, banyak sosial kontrol juga berpendapat bahwa proyek irigasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah pun seperti ada dugaan tidak digali, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi,” sambungnya.

Terlebih lagi, tambah Toyon, proyek irigasi tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa, banyak pondasi tidak di gali, seperti halnya ketinggian saja akibat tidak digali itu menjadi beda. Temuan saya di lokasi yaitu ketinggian dalam memang 1 meter, tetapi sangat disayangkan tinggi luarnya hanya ada 30 centimeter hingga 40 centimeter, sudah jelas semua itu ada dugaan oknum pelaksana dengan sengaja melakukannya,” jelasnya.

“Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut,” tandasnya.

Dilain sisi, Matapantura.id mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana (rdk- ketiga), namun saat dilokasi tidak ada.

Selanjutnya, mencoba konfirmasi melalui WhatsApp kepada pihak pelaksana proyek tersebut pada Sabtu (29/7/23) masih belum ada jawaban atau respon.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek tersebut masih belum merespon.

(Bandi Badut)

Artikel Aktivis Pantura Kritisi Proyek Irigasi Program P3 TGAI di Desa Gempol Sari pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Enjang Yuda selaku ketua Kappercam Pakuhaji LSM GPRUKK mengatakan bahwa proyek irigasi senilai Rp. 195.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, diduga pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi.

“Memang betul proyek P3 TGAI ini merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi yang pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Tetapi setelah saya telusuri di lokasi, apabila pengerjaannya itu banyak kejanggalan terkesan asal-asalan kedepannya akan merugikan para petani,” kata Enjang Yuda kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).

Lanjutnya, Enjang menuturkan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut banyaknya kekurangan seperti dari pemasangan pondasi dasar maupun galian tanah.

“Terlihat jelas oleh saya dan rekan-rekan media di lokasi, bahwa pekerjaan proyek tersebut tidak dilakukan penggalian tanah terlebih dahulu, sehingga pemasangan pondasi dasar itu bisa dikatakan tak sesuai spesifikasi. Tak hanya itu, dilokasi pekerjaannya pun tidak terpasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi, bahkan nama kelompok pun diduga tidak jelas,” tuturnya.

Lanjutnya, Enjang menyampaikan hal yang dilakukan oleh oknum pelaksana (rdk- ketiga) diduga kuat dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok yang sebesar-besarnya.

“Dalam hal ini, semuanya itu jelas dapat berpotensi merugikan keuangan negara. Terlebih lagi, ada beberapa hal yang dalam pekerjaan proyek tersebut sangat disengaja oleh oknum pelaksana yaitu tanah tidak digali tidak sesuai spesifikasi agar pondasi dasar kuat,” tandasnya.

Tak hanya itu, masih Enjang, proyek tersebut banyak sekali penyimpangan mulai dari ketinggian dan lebar pondasi. Selain itu, para pekerja pun tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terkesan abaikan K3.

“Proyek tersebut tak memenuhi sarat bahkan banyak penyimpangan, silahkan periksa, banyak pondasi tidak di gali, dan ukuran pondasi dasar yang seharusnya 80 cm namun dibuat tinggi hanya ada 43 cm, serta lebar 24 cm. Kami akan menindaklanjuti proyek yang tak sesuai spesifikasi tersebut,” bebernya.

Di sisi lain, saat di lokasi, Matapantura.id mencoba untuk mengkonfirmasi pelaksana proyek tersebut namun pihak terkait tidak ada di lokasi pengerjaan.

Selain itu, Matapantura.id menghubungi pihak pelaksana melalui WhatsApp atau seluler, namun tak mendapatkan respon.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pelaksana proyek P3 TGAI masih belum bisa dihubungi atau tidak ada respon.

(Bandi Badut)

Artikel Rugikan Negara, Ulah Licik Oknum Pelaksana Proyek P3 TGAI di Desa Pondok Kelor pertama kali tampil pada Mata Pantura.