Nuryadi selaku Ketua DPP LIN mengatakan, bahwa proyek tersebut diduga asal jadi dan terkesan menutupi anggaran yang terealisasikan kepada publik.

“Sungguh miris melihat pekerjaan proyek tersebut yang disinyalir berasal dari salah satu aspirasi dewan provinsi Banten yang dikerjakan oleh pihak kontraktor inisial T,” katanya kepada awak media, Senin (2/10/2023).

Selain itu, proyek yang dikerjakan oleh pihak kontraktor inisial T tersebut sangat acak kadut atau amburadul.

“Sangat tidak pantas proyek disinyalir berasal dari aspirasi dewan itu dikerjakan asal jadi, banyaknya temuan di lapangan dalam proyek tersebut seperti kastin bervariasi ada yang lebih parah yaitu 16 centimeter, saat pemasangan kastin tidak di gali, lebar proyek bervariasi, bahkan ada yang menggunakan uskup dan juga tidak,” ujarnya.

Terlebih lagi, kata Nuryadi, proyek tersebut sudah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Tidak menutup kemungkinan, adanya dugaan korupsi oleh pihak kontraktor tersebut, karena saat pekerjaan berlangsung tidak adanya papan proyek. Seharusnya sebelum dikerjakan wajib memasang papan proyek. Sehingga masyarakat dan sosial kontrol bisa mengawasi besaran anggaran yang direalisasikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, para pekerja di lokasi proyek pun tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), seakan-akan adanya dugaan mengabaikan K3.

“Kurangnya pengawasan dari pihak pelaksana atau kontraktor kepada para pekerja yang abaikan K3, seharusnya perlu adanya teguran agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Setiap pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMK3 serta dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, karena keselamatan kerja harus menjadi prioritas bagi kontraktor,” tukasnya.

Pihak kontraktor saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan” Maaf bos saya hari ini lagi di Tigaraksa, silahkan saja kalau udah ngambil data mah. Saya mah gak bisa larang ente ngambil data, silahkan aja udah berapa orang yang absen ke saya tetep saya perhatiin, namanya rekan mah,” kata pihak kontraktor dalam keterangan tertulisnya melalui WhatsApp.

Di waktu yang berbeda, Johani Kepala Desa Daon membenarkan adanya proyek paving block tersebut, dan menyampaikan bahwa proyek itu berasal dari aspirasi dewan.

“Oh itu aspirasi dewan Provinsi Banten, yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau kontraktor yaitu inisial T,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (13/10/2023).

(Bandi Badut)

Artikel Proyek Paving Block di Desa Daon Rajeg Diduga Tidak Transparan dan Amburadul pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Muhidin selaku ketua DPC LSM Seroja mengatakan, proyek betonisasi tersebut diduga melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Pantauan kami di lokasi proyek tersebut, adanya dugaan pihak pelaksana atau pemborong di lapangan dengan sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat. Sangat kecewa dan geram dengan pelaksana yang tidak transparan seperti itu,” kata Muhidin ketua DPC LSM Seroja, kepada awak media, Minggu (13/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa para pekerja di lokasi proyek tersebut mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kita telah melihat bersama di lokasi proyek tersebut, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), ini seakan-akan pelaksana dan pengawas lalai dalam memberikan arahan kepada para pekerja di lapangan,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan di lokasi proyek tersebut, juga kepada pihak – pihak terkait untuk segera menegur pelaksana itu.

“Dalam hal ini, saya akan melayangkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, bahkan ke inspektorat, bahwa proyek tersebut diduga tidak sesuai spek dan teknis,” ujarnya.

(Bandi Badut)

Artikel Parah! Proyek Betonisasi di Desa Salembaran Jaya Kosambi Diduga Tidak Sesuai Spek dan Teknis pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menurutnya, pekerjaan proyek drainase u-ditch tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan asal jadi.

“Ketika saya ke lokasi proyek para pengawas dan oknum pelaksana tidak ada di lokasi, sehingga para pekerja pun dengan leluasa memasang material u- ditch asal asalan,” katanya kepada Matapantura.id, Senin (7/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Muhidin, pemasangan material u-ditch tersebut terkesan adanya unsur kesengajaan saat air banjir.

“Pantauan saya bersama rekan-rekan media di lokasi malam hari, itu terlihat tidak adanya hamparan pasir, pemasangan u-ditch juga asal jadi, seharusnya air itu di kisdam terlebih dahulu barulah material u-ditch di pasang. Namun semua itu tidak di jalankan oleh para pekerja dan oknum pelaksana,” jelasnya.

“Terlebih lagi, material u-ditch yang pecah atau rusak di pasang saja, dalam hal ini saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi ke pihak terkait, sudah pastinya akan saya surati,” sambungnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi Ropiko selaku kepala seksi (Kasi) Ekonomi Dan Pembangunan (Ekbang) Kecamatan Pakuhaji terkait proyek tersebut.

Dia (rdk- Ropiko) hanya mengatakan “Wa alaikum salam ada bang, sudah saya sampaikan juga kepada pihak ketiganya yah”, ucap Kasi Ekbang Kecamatan Pakuhaji Ropiko, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (7/8).

(Bandi Badut)

Artikel Lagi lagi! Ketua LSM Seroja Angkat Bicara Terkait Proyek Drainase U-ditch di Desa Laksana Pakuhaji pertama kali tampil pada Mata Pantura.