Lomba Proklim tersebut diikuti RW 5 Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Lomba tersebut sudah memasuki tahap verifikasi pada Jumat, (4/8/2023). Dalam proses verifikasi lokasi tersebut, Tim dari KLHK melakukan penilaian terhadap adaptasi dan mitigasi masyarakat berupa perubahan gaya hidup dalam mengurangi gas emisi rumah kaca untuk menurunkan suhu bumi 2 derajat.

Selain itu, penilaian lainnya adalah program kegiatan masyarakat setempat yang meliputi pengadaan bank sampah serta membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Perlu diketahui, bahwa Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk ketahanan iklim dan menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK).

Selain itu, memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang Susiyanti mengungkapkan, bank sampah Asyifa Berkah yang berada di RW 05 Desa Pete terpilih menjadi titik penilaian Proklim karena sudah mendapatkan pembinaan sejak 2012 dan pada tahun 2018 mendapatkan predikat proklim utama.

“Untuk bank sampah yang ada di RW 05 Desa Pete ini berdiri sejak 2015 dan sebelumnya diberikan pembinaan dari tahun 2012, sampai saat ini sudah ada 14 bank sampah yang telah beroperasi dan berhasil terpilih menjadi titik penilaian untuk mendapatkan predikat Proklim Lestari,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar perlombaan melainkan peran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat maka pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat dalam membangun lingkungan sekitar, agar terasa nyaman terutama kebersihan lingkungan, maka selanjutnya pemerintah yang akan memfasilitasi berupa pembinaan dan sosialisasi,” ujarnya.

Achmad Taufik berharap kegiatan yang dilakukan masyarakat RW 05 Desa Pete bisa tersebar ke berbagai desa di Kabupaten Tangerang agar masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Saya berharap masyarakat bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan asri sehingga mereka semua bisa nyaman untuk tinggal disini dan dampak positifnya mereka akan terus sehat jika selalu menjaga kebersihan,” ujarnya.

Sebagai informasi, perlombaan tersebut telah memasuki tahap kedua yang dimana terdapat 5 Provinsi yang terpilih salah satunya yaitu Provinsi Banten yang diwakili oleh Rw 05 Desa Pete.

Maka, untuk tahapan Proklim yaitu Tahapan  Pratama,  Madya,  Utama dan  Lestari.

(Dani)

Artikel KLHK Gelar Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kompetisi futsal tersebut bertempat di Bintang Futsal Citra Raya, Kecamatan Panongan, pada Kamis (20/7/2023).

Wabup Kabupaten Tangerang H. Mad Romli mengatakan bahwa kompetisi futsal tersebut merupakan upaya nyata untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Kegiatan kompetisi hari ini merupakan satu upaya mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan landasan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” kata H. Mad Romli.

Lanjutnya, ia menuturkan kegiatan tersebut bisa menguatkan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat demi terciptanya kualitas hidup yang lebih baik.

“Terima kasih kepada seluruh SDM PKH se- Provinsi Banten, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Semoga kegiatan ini bisa menguatkan kebersamaan kita dalam melayani masyarakat demi terciptanya kualitas hidup yang lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Cabang PKH Kabupaten Tangerang, Dede Jumiati mengungkapkan bahwa kompetisi futsal antar personil SDM PKH tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke- 16 PKH Provinsi Banten.

“Kegiatan ini diikuti oleh tim SDM PKH dari 8 Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten dengan Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah. Puncak HUT PKH nanti akan diselenggarakan pada 27 Juli 2023 mendatang,” ungkap Dede.

Perlu diketahui, adapun rangkaian acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke- 16 PKH Provinsi Banten yaitu lomba catur di Kabupaten Lebak, futsal di Kabupaten Tangerang, bulutangkis di Kota Tangerang, bola voli di Kota Serang, serta paduan suara dan karaoke di Kota Serang.

(Bandi Badut)

Artikel Rayakan HUT PKH ke- 16 Provinsi Banten, Wabup Buka Kompetisi Futsal Antar SDM PKH pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal tersebut diutarakan Sekda saat membuka pembinaan kafilah tahap III tahun 2023 yang digelar di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Jumat (26/5/2023).

“Harapan kami kepada masyarakat, minta doanya, juga support-nya sekaligus juga dimeriahkan MTQ tahun 2023 ini agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, ramah dan menghargai, menghormati tamu-tamu kita dari seluruh Propinsi Banten,” ujar Sekda.

Sekda juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang melalui usulan Bupati telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi melalui Gubernur dan juga oleh LPTQ provinsi untuk menjadi tuan rumah MTQ Propinsi Banten ke-20.

Untuk itu, Sekda berharap pembinaan tahap III kafilah Kabupaten Tangerang tersebut bisa menjadi momentum untuk silahturahmi sekaligus persiapan para kafilah Kabupaten Tangerang yang akan menunjukan kebolehan pada gelaran MTQ Tingkat Provinsi Banten.

“Kita akan melihat secara langsung, seberapa jauh persiapan para kafilah ini baik putra dan putri dari 9 cabang. Tapi yang terpenting bahwa pertemuan ini sekaligus mempersiapkan untuk MTQ tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang,” ungkapnya

Sementara itu, Sekretaris LPTQ Kabupaten Tangerang, H. Hariri melaporkan bahwa kegiatan pembinaan tahap III tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari sekaligus juga mempersiapkan panitia lokal MTQ Provinsi Banten ke-20 di Kabupaten Tangerang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang tahun ini ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur’an ke-20 Tingkat Provinsi Banten yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Juli 2023,” kata H. Hariri

Dia juga mengatakan segala bentuk persiapan panitia lokal terus dilakukan dan dimatangkan. Lanjutnya, dukungan doa dan bantuan dari semua pihak dan para kepala KUA, sehingga MTQ tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang dapat berjalan lancar dan sukses.

(Bandi Badut)

Artikel MTQ Ke-20 Banten, Sekda Minta Masyarakat Jadi Tuan Rumah yang Baik, Ramah dan Hormati Tamu pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Setibanya di Pasar Kelapa, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi pedagang daging, pedagang sayuran dan juga pedagang bahan-bahan sembako untuk menanyakan terkait harga-harga kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan untuk stok ketersediaan bahan pokok saat ini berlangsung dengan baik. Akan tetapi hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Stok gak ada masalah, tapi yang paling penting kita kan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Daerah juga sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Daerah tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menjaga inflasi harus intervensi, seperti apa mereka tahu semua,” imbuhnya.

Selain meninjau harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah bantuan sosial baik kepada pedagang dan juga para pembeli di Pasar Kelapa Kota Cilegon tersebut.

(Dian)

Artikel Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Cilegon pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan BPK ini, bisa dijadikan  pedoman dalam melakukan kegiatan yang harus menyiapkan keuangan daerah sehingga bisa terukur dengan baik.

“Tentu saja kita bersyukur atas penerimaan buah hasil dari sinergitas kita. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kali ini mari kita jadikan bahan evaluasi bagi Provinsi Banten untuk meningkatkan akuntabilitas pembelanjaan Provinsi Banten,” kata Al Muktabar seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. Selasa (11/4/2023).

Sebelumnya, dalam sambutannya Al Muktabar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dan ini merupakan ikhtiar bagi kita dalam melaksanakan perundang-undangan dengan menyerahkan laporan keuangan,” jelas Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menjelaskan dalam menindaklanjuti beberapa temuan dalam LHP BPK. Pemprov Banten telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya akan tetap dalam bimbingan BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan dengan tepat waktu selama 60 hari kerja, terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Dan beberapa diantara itu akan kita tindak lanjuti yang merupakan upaya kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mencapai asas efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan kembali mampu membangun keseriusan dalam membangun sinergitas di masa transisi ini.

“Saya harap dengan apa yang kita capai mampu menjadi pedoman untuk membangun ekosistem baru dengan mudah sebagai ikhtiar untuk perpaduan antara BPK Perwakilan  Banten dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tugas pengawasan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Anggota V Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten ini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, termasuk kepada implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dalam kesempatan itu BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal.

“Dengan demikian, Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian  untuk ketujuh kalinya,” kata Ahmadi.

Selain itu, bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten, BPK menyampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana pada kesempatan itu, BPK berharap dapat menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya.

“Dan saya harap kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya juga, Ahmadi Noor Supit menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi lap.

(Dian)

Artikel Pemprov Banten Tujuh Kali Berturut-turut Raih WTP pertama kali tampil pada Mata Pantura.