Dalam sambutannya, Presiden RI mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke- 63 kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan RI. Presiden RI menyampaikan bahwa bakti seluruh insan Adhyaksa sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, yakni bakti menegakkan hukum, bakti menjunjung keadilan, dan bakti untuk kemajuan Indonesia.

Presiden RI menuturkan kewenangan Kejaksaan sangat besar yang meliputi penyidikan, penuntutan, perampasan dan pengembalian aset serta kewenangan lainnya. Oleh karenanya, kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, profesional dan tanggung jawab.

Selanjutnya, Presiden mengatakan rasa senangnya atas kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang terus mengalami peningkatan. Merujuk salah satu lembaga survei pada Agustus 2022 di angka 75,3 persen, sedangkan di Juli 2023 tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 81,2 persen.

“Ini persentase tingkat kepercayaan publik adalah angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya mengucapkan selamat, namun tetap hati-hati. Sebab mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tidak gampang. Jangan cepat berpuas diri,” ujar Presiden RI Joko Widodo.

Untuk itu, Presiden RI berpesan bahwa kepercayaan masyarakat harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja semakin baik, melalui kerja-kerja sistematis dan terlembaga, serta melakukan transformasi terencana dan komprehensif dari pusat ke daerah.

“Kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi modal penting untuk melakukan transformasi, menggerakkan reformasi Kejaksaan di semua aspek/tingkatan, dan meningkatkan kualitas SDM melalui perekrutan Jaksa yang selektif melalui pelatihan intensif, meningkatkan standar etika, profesionalitas dan integritas Jaksa,” ujar Presiden RI.

Presiden RI juga mengapresiasi kerja keras dan kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden RI berharap Kejaksaan mampu terus meningkatkan kinerjanya dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Selain itu, Presiden RI berpesan untuk terus meningkatkan efektivitas kerja, digitalisasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mempermudah akses masyarakat pada pelayanan hukum, meningkatkan keterbukaan informasi, serta responsif menangani laporan-laporan masyarakat.

“Aparat yang bersih dan akuntabel itu wajib. Perbaiki terus akuntabilitas aparat dan pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada oknum aparat Kejaksaan yang mempermainkan hukum, menitip rekanan proyek, menitip barang impor, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya,” sambung Presiden RI.

Selanjutnya, Presiden RI mengungkapkan bahwa peran Jaksa sebagai pengacara negara sangat penting untuk melindungi kepentingan negara, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, mempertahankan dan mengembalikan aset negara, termasuk menyelesaikan sengketa tanah negara dan sengketa perdagangan internasional.

Menutup sambutannya, Presiden RI menuturkan bahwa amanat yang disampaikannya tidak hanya berlaku untuk aparat Kejaksaan, namun juga untuk seluruh aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian Negara RI, KPK, pengawas, dan auditor pada tingkat pusat dan daerah.

“Selamat Hari Bhakti Adhyaksa, selamat menegakkan hukum, selamat menjunjung tinggi keadilan, serta selamat berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara,” ujar Presiden RI.

Hadir dalam upacara yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Purna Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji, HM Prasetyo, Purna Wakil Jaksa Agung Darmono, dan Ketua KBPA Noor Rochmad.

(Bandi Badut)

Artikel Presiden RI Memimpin Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke- 63 Tahun 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyebut Australia merupakan sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia dan Asean.

“Sejak implementasi Indonesia-Australia CEPA 3 tahun lalu, hubungan kedua negara saat ini sangat kuat. Perdagangan naik 90 persen, investasi juga naik 50 persen, dan berbagai kemajuan kerja sama lainnya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengharapkan dukungan Ketua Oposisi Peter Dutton agar kerja sama ekonomi antara dua negara lebih substantif dan lebih strategis di masa depan, termasuk kerja sama pengembangan industri EV baterai.

Presiden juga berharap adanya peningkatan kerja sama Indonesia dan Australia di Pasifik, antara lain melalui kerja sama trilateral.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Bertemu Ketua Oposisi Australia, Presiden Bahas Peningkatan Kerja Sama Strategis Kedua Negara pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Presiden Joko Widodo juga menekankan sejumlah sektor prioritas yang memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga,” ujar Presiden saat melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia di Ruang Pertemuan Cambridge, Hotel Shangri-La, Sydney, pada Selasa, 4 Juli 2023.

Sektor prioritas pertama yakni dalam bidang hilirisasi industri. Presiden menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik.

“Indonesia sudah targetkan untuk mulai produksi baterai EV tahun depan, serta produksi 1 juta mobil listrik dan 3,2 juta motor listrik di tahun 2035,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya.

“Saat ini, tengah dibangun 30 ribu hektare green industrial park,” sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Menurut Presiden, peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor.

“Nilai investasinya capai 25 miliar USD yang sangat terbuka, baik di sektor Pendidikan, Kesehatan, energi, dan lainnya,” tambahnya.

Terakhir, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Presiden meyakini potensi investasi bagi para investor juga sangat tinggi.

“Jumlah penerimaan mahasiswa, meningkat sekitar 20 persen setiap tahunnya. Hampir 2 juta orang Indonesia, masih pergi berobat di luar negeri. Sebuah peluang besar bagi investasi di bidang ini,” kata Presiden.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Presiden Jokowi Undang Investor Australia Investasi di Sektor Prioritas Indonesia pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Peluncuran program tersebut diselenggarakan di Rumah Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023.

“Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban,” ucap Presiden.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Presiden pun bersyukur program pemulihan tersebut dapat mulai direalisasikan.

“Kita bersyukur alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” lanjutnya.

Kepala Negara mengakui bahwa proses penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kebesaran hati para korban dan ahli waris korban menerima setiap proses yang berjalan.

“Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan alasan dipilihnya Provinsi Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia.

Selain itu, Mahfud melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu.

“Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis bantuan dan hak-hak korban maupun ahli waris kepada delapan perwakilan penerima. Presiden Jokowi juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

(1st)

Artikel Luncurkan Program Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat, Presiden: Untuk Pulihkan Luka Bangsa pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam upaya tersebut dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak realisasi APBD kita yang belum optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Lanjutnya, Suhajar mengatakan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama. Dalam konteks ini, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan,

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah daerah terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (rdk- optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Di lain sisi, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi. Hal yang sama juga diminta dapat dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di Fasker (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali yang sangat penting. Jadi izin-izin ke luar negeri agar dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” tandas Suhajar.

(Apip)

Artikel Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cermati Arahan Presiden pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam rapat terbatas (Ratas) tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 12 Juni Tahun 2023.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat.

“Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya selepas rapat.

Lanjut Abdullah, untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), dari awalnya 3.414 klasifikasi jabatan menjadi 3 kelompok jabatan saja.

Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.

“Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian,” jelasnya.

Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana, dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut MenPAN-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia.

“Maka atas saran Bapak Presiden kami pangkas ini sekarang dari 766 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersisa 48 terkait dengan pemberhentian, upaya banding, dan korps profesi pegawai dan 85 DIM tersebut dengan kesejahteraan, ini sedang dibahas melalui simulasi dengan Kementerian Keuangan. Kalau ini selesai maka PP ASN ini akan segera selesai,” ungkapnya.

Tak hanya itu, penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga juga kini lebih sederhana, dari awalnya terdapat 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi hanya 26 dampak.

MenPAN-RB berharap, dengan reformasi birokrasi yang bagus bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi.

“Jadi kalau RB-nya bagus kira-kira kalau kemiskinannya turun investasinya meningkat. Kalau dulu fokus di hulu sekarang kita fokus di hilir sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, MenPAN-RB juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). MenPAN-RB menjelaskan bahwa arsitektur SPBE nasional sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI).

“Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” ujar MenPAN-RB.

Lebih lanjut, MenPAN-RB menuturkan bahwa arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru karena saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) terkait hal tersebut.

“Sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani Perpres di mana di sini MenPAN-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, di situ juga ada Menteri Bappenas sebagai CDO, kemudian Menteri Keuangan sebagai CFO, Kepala BSSN sebagai CISO-nya, kemudian Menteri Kominfo sebagai CTO, Menteri Dalam Negeri sebagai CRGO, dan Kepala BRIN sebagai CRIO-nya,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Artikel Pimpin Ratas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital, Presiden Dorong Birokrasi Berdampak dan Lincah pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Jembatan sepanjang 2,7 kilometer yang menyebrangi Sungai Opak tersebut dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp364 miliar.

“Hari ini alhamdulillah kita segera akan meresmikan Jembatan Kretek kedua yang menyebrangi Sungai Opak sepanjang 556 meter dan memiliki empat jalur dibangun dengan biaya 364 miliar (Rupiah),” ujar Presiden dalam keterangannya.

Pembangunan Jembatan Kretek 2 termasuk dalam upaya pemerintah membangun koneksi jalan dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa melalui jalur lintas selatan.

Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan di beberapa wilayah Jawa telah selesai 100 persen.

“Di Provinsi Yogyakarta kurang sedikit, tahun ini akan selesai insya Allah kurang 14 kilometer dan yang di Jawa Timur masih kurang 24 kilometer, insya Allah akan kita selesaikan tahun ini,” imbuhnya.

Presiden pun berharap pembangunan infrastruktur jalan lintas di Pulau Jawa dapat memperlancar distribusi logistik antar daerah.

“Kita harapkan dengan tiga jalur yang ada di Pulau Jawa di selatan, di tengah, kemudian di utara kelancaran logistik, daya saing produk-produk yang ada akan makin baik,” sambungnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai dari jalan hingga infrastruktur lainnya.

Selain itu, percepatan tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Permasalahan yang berkaitan dengan daya saing, percepatan ekonomi di daerah, dan pemerataan pembangunan,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian kali ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng–DIY Rien Marlia.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Kretek Dua di Kabupaten Bantul pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Setibanya di Pasar Kelapa, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi pedagang daging, pedagang sayuran dan juga pedagang bahan-bahan sembako untuk menanyakan terkait harga-harga kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan untuk stok ketersediaan bahan pokok saat ini berlangsung dengan baik. Akan tetapi hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Stok gak ada masalah, tapi yang paling penting kita kan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Daerah juga sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Daerah tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menjaga inflasi harus intervensi, seperti apa mereka tahu semua,” imbuhnya.

Selain meninjau harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah bantuan sosial baik kepada pedagang dan juga para pembeli di Pasar Kelapa Kota Cilegon tersebut.

(Dian)

Artikel Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Cilegon pertama kali tampil pada Mata Pantura.