Salah satu keberhasilan tersebut adalah dalam akselerasi pemetaan serta pendaftaran bidang tanah yang saat ini mencapai kurang lebih 112 juta bidang tanah. Angka tersebut merupakan salah satu capaian yang terbesar di dunia.

Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendaftaran bidang tanah baru mencapai sekitar 500.000 bidang tanah per tahun. Dengan percepatan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berhasil memetakan serta mendaftarkan bidang tanah rata-rata mencapai 10 juta bidang per tahunnya.

Percepatan ini akan terus berlangsung hingga target memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terealisasikan pada tahun 2025.

Selain itu, Menteri AHY juga akan menyuarakan mengenai transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang. Salah satu wujudnya, Indonesia pada saat ini berhasil mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menteri AHY akan menyuarakan semua itu saat menjadi narasumber dalam Global Policy Forum yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Ia akan mengisi Panel I pada bahasan Global Land Agenda: Global Land Policy Forum dengan tema “Strategies for Success by Government Champions”.

Menteri AHY menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara lainnya seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez, First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili, dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone, Dr. Turad Senesie.

Di Amerika Serikat Menteri AHY juga akan melakukan sejumlah pertemuan lain, termasuk dengan The Netherlands Cadastre. Selain itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS) New York City dan Washington DC, beberapa lembaga negara di Amerika Serikat, serta melakukan dialog dengan sejumlah diaspora di Amerika Serikat.

Menteri AHY dan rombongan dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada hari Rabu (8/5) dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Adapun selama kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN akan didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.

(*)

Artikel Dinilai Berhasil Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sebanyak 5.000 perwakilan penerima sertipikat memenuhi lokasi penyerahan, yaitu Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi pada Selasa (30/4/2024).

Di hadapan ribuan masyarakat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sertipikat tanah benar-benar sampai di tangan masyarakat. Pembagian sertipikat hasil Redistribusi Tanah ini adalah yang pertama dilakukan oleh presiden sejak ia menyerahkan SK Biru pada akhir tahun 2023.

“Ini adalah Redistribusi Tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini,” terang Presiden RI yang disambut sorak-sorai seluruh masyarakat yang hadir.

Para penerima sertipikat kali ini berasal dari 17 desa di Banyuwangi yang mana sebelumnya masuk dalam kawasan hutan. Saat ini tanah tersebut sudah dilepaskan dan memiliki legalitas hak atas tanahnya.

“Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU (Hak Guna Usaha, red). Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Sertipikat yang saat ini diterima masyarakat merupakan Sertipikat Tanah Elektronik pertama dari hasil Redistribusi Tanah di Indonesia. Dengan sertipikat ini diharapkan, tidak ada oknum yang bisa bermain dalam penentuan subjek Redistribusi Tanah.

“Tapi kalau sudah pegang sertipikat, semuanya aman. Ini sertipikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” terang Joko Widodo seraya menunjukkan tampilan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertipikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya.

“Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena panjenengan tidak punya sertipikat,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Terkait sertipikat elektronik yang jadi salah satu tugas utama dari Presiden RI kepada Menteri AHY saat dilantik 21 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sebanyak 33.553 Sertipikat Tanah Elektronik dan 34.929 Buku Tanah Elektronik.

“Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga akan ditunjang dengan Kabupaten/Kota Lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,” lapor Menteri AHY.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, hadir mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta jajaran.

Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani beserta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.

(*)

Artikel Menteri AHY Dampingi Presiden Joko Widodo Serahkan 10.323 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat Banyuwangi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Ini memang kita harus tepuk tangan untuk kerja keras PPATK dan kementerian lembaga karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima, karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ujar Presiden dalam pengarahannya pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada Rabu, 17 April 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden pun berharap keanggotaan penuh tersebut dapat menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk terus meningkatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, kredibilitas ekonomi nasional juga semakin meningkat dan persepsi mengenai sistem keuangan semakin baik serta positif.

“Akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting,” ungkap Presiden.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF pada akhir Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, tanggal 27 Oktober 2023. Sebelumnya memiliki 39 anggota, yang terdiri atas 37 yurisdiksi dan dua organisasi internasional.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Jaksa Agung St. Burhanuddin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Selain itu, turut hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha M. Afif Hasbullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Marthinus Hukom.

(1st)

Artikel Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia dalam FATF pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuannya dengan para kepala desa se- Banten, berlangsung di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Senin (8/1/2024).

“Saya harapkan uang anggaran yang sudah masuk ke desa itu betul-betul jadi sesuatu untuk desa, bisa men-trigger produktivitas produksi yang ada di desa,” kata Presiden dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang sudah terbangun dan memberikan manfaat dari penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan jalan desa yang telah mencapai 350.000 kilometer.

“Berarti per desa kurang lebih empat kilometer, karena desa ada 75.000, itu ada 350 dibagi kurang lebih jadi empat sampai lima kilometer per desa. Ini hasil yang sangat baik. Kemudian juga jembatan desa yang sudah terbangun data yang ada di saya 1.900.000 meter jembatan desa. Dan ini harus meningkat terus, meningkat, meningkat,” papar dia.

Presiden juga menuturkan bahwa pembangunan jalan desa sepanjang 350.000 kilometer tersebut juga merupakan bukti nyata pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur besar.

Menurut Presiden, jumlah jalan desa yang telah terbangun jauh lebih panjang dibandingkan pembangunan jalan tol di seluruh tanah air.

“Supaya kita semuanya tahu, jangan nanti hanya berpikir yang diurus yang gede-gede, justru yang lebih banyak itu yang kecil-kecil, nyatanya jalan desa tadi 350.000 kilometer. Kemudian juga pasar desa 14.600 yang terbangun,” ujarnya.

“Kemudian juga embung (Cekungan penampung air), embung yang dibangun dari dana desa sudah 6.700. Embung ini juga bukan jumlah yang kecil,” sambungnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada para kepala desa untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, salah satunya melalui penyusunan desain bangunan.

Presiden menyebut, pemerintah pusat melalui Bappenas akan siap membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut.

“Mereka siap untuk membantu bapak, ibu semuanya untuk mendesainkan, yang penting bapak, ibu semuanya, kepala desa itu memiliki antusias yang tinggi, pasti akan dibantu, insya Allah akan dibantu,” kata dia lagi.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Oleh karenanya, Presiden mengimbau kepada para Kades untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

“Jangan hanya meniru-meniru, fotokopi saja, belum tentu setiap desa itu memiliki keunggulan dan potensi yang sama. Sehingga betul-betul kita harus mengerti kekuatan desa apa, potensi desa apa, itu yang harus dikalkulasi, sehingga menjadi sebuah barang yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Presiden menegaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut mengimbau para Kades agar dapat menjaga perputaran uang di daerahnya. Salah satunya adalah dengan membeli dan menggunakan barang atau produk asli desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa.

(*)

Artikel Presiden Jokowi Tegaskan Kades se-Banten Dalam Mengelola Dana Desa pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Diketahui, Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut untuk meresmikan Jembatan Cisadane yang telah rampung direvitalisasi oleh kementerian PUPR.

Jembatan Cisadane itu merupakan penghubung tiga wilayah yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.

Letkol. Inf Endik Hendra mengatakan, pasukan yang disiagakan dalam pengamanan Presiden Jokowi dilibatkan 1.084 personil gabungan TNI-Polri Pemkot Tangerang.

“Pasukan yang disiapkan ada 1.084 personil gabungan. Pengamanan ini terdiri dari ring 1, 2 dan 3, Mulai dari kedatangan hingga Presiden meninggalkan lokasi,” katanya.

Lanjut Endik, pihaknya memohon maaf dan pengertian masyarakat pengguna jalan atas upaya sterilisasi dan penutupan jalan yang dilakukan TNI-Polri dan Pemkot Tangerang.

Kegiatan tersebut akan dimulai pada 17.00 WIB hingga selesai setelah itu lalulintas akan kembali normal. Ia menegaskan tidak ada pembentangan spanduk atau penyampaian pendapat tanpa izin saat kedatangan Presiden Jokowi.

“Mari kita sambut dengan baik dan positif kedatangan dari Presiden kita Ir. Joko Widodo. Beliau datang dengan kebaikan untuk pembangunan di Kota Tangerang ini,” ujarnya.

Ditambahkan Kapolres, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengamanan yang akan berlangsung hari ini, Senin, 8 Januari 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar dan Kondusif. Sehingga diharapkan tidak ada suatu kejadian apapun.

“Kami, melalui Satlantas Polres Metro Tangerang Kota bersama dengan Dishub Kota Tangerang sejak kemarin telah melakukan imbauan terkait pengamanan hari ini,” tutur Zain.

(*)

Artikel Gelar Apel Pengamanan Kedatangan Presiden Jokowi di Kota Tangerang, 1.084 Personil Gabungan Disiagakan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan tingkat stunting di setiap daerah terus menurun.

“Hari ini saya datang ke Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam rangka memastikan anak-anak kita, balita kita sehat semuanya, kita ingin memastikan dalam rangka hari anak nasional bahwa stunting itu selalu turun setiap tahunnya, tidak bisa langsung hilang, tetapi turun,” ucap Presiden.

Lanjutnya, Presiden Jokowi pun mengapresiasi upaya yang dilakukan di Kabupaten Seluma yang telah berhasil menurunkan angka stunting senilai 4 persen dari sebelumnya.

“Saya senang di Kabupaten Seluma turunnya 4 persen, bagus,” ucapnya.

Di posyandu tersebut, Presiden bersama Iriana meninjau rangkaian pemeriksaan fisik terhadap bayi dan balita yang hadir di sana. Presiden Jokowi pun menilai bahwa kegiatan pemeriksaan fisik yang rutin dilaksanakan tersebut merupakan hal yang baik untuk memastikan anak-anak tetap tumbuh dengan sehat.

“Ini untuk memastikan anak-anak kita semuanya sehat dan memiliki masa depan yang baik sebagai sebuah SDM unggul nantinya,” tandasnya.

Selain itu, Presiden kembali menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target tingkat stunting secara nasional pada tahun 2024 dapat berada di bawah 14 persen dan hal tersebut akan didukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah.

“Dari pusat setiap tahun karena kita punya target tahun depan 2024 harus di angka 14 persen, di bawah 14 persen, jadi memang anggaran kita selalu naik, karena memang kita ingin itu,” katanya.

Presiden juga turut menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu memantau dan mengecek penurunan stunting secara rutin guna mengendalikan tingkat stunting di setiap daerah.

“Kita cek setiap dua minggu, setiap bulan kita cek dan kelihatan siapa yang tinggi, siapa yang turun akan kelihatan, kita selalu kontrol dengan cara-cara yang seperti itu,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Bupati Seluma Erwin Octavian.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Presiden Tegaskan Upaya Pemerintah Turunkan Tingkat Stunting di Tanah Air pertama kali tampil pada Mata Pantura.