Secara bersamaan, ia juga melantik Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN periode Juni 2022 – Februari 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam keterangannya, Presiden RI menyampaikan tiga fokus yang diamanahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

“Pertama, sertipikat (tanah) elektronik harus didorong agar lebih masif. Kedua, target untuk Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan perusahaan (PT) harus segera diselesaikan karena ini banyak yang ingin masuk. Ketiga, target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus bisa kita selesaikan,” tuturnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Presiden Joko Widodo yakin Agus Harimurti Yudhoyono dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat siap,” ujarnya.

Atas amanah yang diberikan kepadanya pada sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen akan memberi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang.

“Pertama, saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa dari presiden, pemerintah, dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN,” ucapnya.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang Insya Allah akan saya jalankan sekuat tenaga, walaupun kami menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, delapan bulan, tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam menjalankan tugasnya, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan tetap menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN yang menjabat sebelumnya.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Hadi sebagai Menkopolhukam yang baru, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih. Beliau selama ini luar biasa, telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR/BPN,” ungkapnya.

Terkait tiga amanah utama yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya, Menteri ATR/Kepala BPN yakin dengan segala daya dan upaya dapat menuntaskan tugas tersebut. Sehubungan dengan Sertipikat Tanah Elektronik, ia menyebut akan terus di masifkan karena bisa menjadi solusi berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan permainan oknum mafia tanah.

“Ini masalah keadilan bukan hanya bagi-bagi sertipikat tapi keadilan yang sangat fundamental. Kita juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak,” terang Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, jika investasi bergerak, maka akan memberi efek besar bagi bangsa, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Nanny Hadi Tjahjanto, Annisa Pohan Yudhoyono, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri. Hadir pula para Menteri, Kepala Lembaga, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju.

(rdk)

Artikel Presiden Joko Widodo Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Saat berdialog dengan masyarakat, Presiden memastikan bahwa masyarakat telah menerima bantuan beras pada bulan Januari 2024.

“Bulan Januari sudah terima? Ini yang bulan Januari. Berarti nanti Februari dapat lagi, Maret dapat lagi. Siapa yang enggak setuju? April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi,” ucap Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa setelah bulan Juni, bantuan pangan tersebut akan dilanjutkan apabila anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi.

“Nanti setelah Juni, kita lihat APBN-nya mencukupi tidak. Kalau mencukupi dilanjutkan lagi. Berarti sudah terima semua? Sudah terima semuanya,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan utamanya beras secara global yang masih terjadi hingga saat ini.

“Kenapa (harganya) naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik,” ujar Presiden.

Tampak mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Khrisna Murti, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

(Anggi)

Artikel Presiden Jokowi Berikan Bantuan Pangan kepada Masyarakat di Tangerang Selatan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana kemudian duduk sejenak seraya menunggu giliran untuk menuju bilik pencoblosan. Tak lama, Presiden dan Ibu Iriana dipanggil dan menerima sejumlah kertas suara yang akan dicoblos.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana terlebih dahulu membuka dan memeriksa kertas suara sebelum masuk ke bilik suara. Usai mencoblos, Presiden dan Ibu Iriana memasukkan surat suara ke masing-masing kotak suara yang telah disediakan.

Tidak lupa, Presiden dan Ibu Iriana menyelupkan jari kelingking ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024.

“Alhamdulillah baru saja saya bersama dengan Ibu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DRPD Jakarta,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai pencoblosan.

Presiden pun berharap Pemilu kali ini dapat menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Selain itu, pemilu juga dapat berjalan dengan jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas, rahasia (luber).

“Ini adalah pesta demokrasi, kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini adalah pestanya rakyat, pesta demokrasi,” ucap Presiden.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi saat menerima Ketua dan Anggota KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Februari 2024.

“Bapak (rdk- Presiden) juga menyampaikan pesan agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, cermat agar berlangsung Pemilu yang jujur, adil, dan karena pesta demokrasi ya jadi agar masyarakat Indonesia ini menikmati pesta demokrasi tersebut. Itu pesan dari Bapak tadi,” ujar Hamdi Basjar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir dalam keterangannya usai diterima Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Hamdi selaku Ketua KPPS juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir. Menurutnya, TPS tersebut akan berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara di Jalan Veteran Nomor 10.

“Bapak Presiden, Bapak Jokowi insyaallah katanya berkenan hadir,” imbuhnya.

Hamdi juga menjelaskan bahwa di TPS tempatnya bertugas terdapat 120 orang yang terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). TPS akan dibuka mulai pukul 07.00 WIB dan pemungutan suara akan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.

“Yang jam 1 (siang) itu mungkin untuk yang DPTb dan DPK, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus,” jelasnya.

“Jadi kemungkinan Pak Presiden dan Ibu (Iriana) akan datang antara jam 8 sampai jam 12,” tambahnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Artikel Presiden Jokowi Tekankan KPPS Bekerja Jujur, Adil, Tegas, dan Cermat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Surat tersebut ditandatangani di Jakarta pada Jumat (02/02) kemarin.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan pengganti definitif untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Presiden menekankan bahwa yang terpenting adalah organisasi bisa berjalan dengan baik.

“Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Presiden pun menyebut bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

“Secepatnya. Dari non-(parpol),” tutupnya.

(*)

Artikel Tunjuk Mendagri Tito sebagai Plt Menko Polhukam, Presiden: Punya Pengalaman pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dengan ditandai penekanan layar oleh Kepala Negara didampingi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

Dalam sambutannya, Joko Widodo menganggap sertifikat tanah elektronik penting bagi banyak pihak, baik itu masyarakat maupun dari pihak pemerintahan.

“Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko kehilangan, pencurian atau kerusakan karena bencana kebakaran dan bencana lainnya. Serta dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” ujarnya.

Dengan diimplementasikan sertifikat tanah elektronik, Presiden RI mengimbau jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air untuk mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat luas.

“Tidak hanya di perkotaan tapi sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia, beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti, tidak bingung,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo juga mengucapkan selamat dan mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai implementasi konsep Digital Melayani (DILAN).

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik menggunakan sistem block data yang siap diintegrasikan dengan sistem blockchain.

Selain itu, dengan sistem block data, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi.

“Sehingga, pemerintah dapat meningkatkan proteksi data pada sertifikat tanah versi elektronik,” ucapnya.

“Ke depannya, melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan, sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, sertifikat tanah elektronik diterbitkan menggunakan secure document dan disahkan melalui tanda tangan elektronik (TTE), sehingga kerahasiaan dan keamanan data pertanahan dapat terjamin.

“Jika diperlukan, dapat diberikan dalam bentuk fisik berupa security paper,” terangnya.

Sertifikat tanah elektronik juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya untuk mendapatkan informasi terkait data sertifikat di mana pun dan kapan saja secara real-time melalui aplikasi ‘Sentuh Tanahku.’

“Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat fitur notifikasi jika terjadi perubahan data dalam Sertifikat Tanah Elektronik,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, penerapan sertifikat tanah elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN/BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 Kabupaten/Kota lengkap dan selanjutnya di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan diimplementasikannya sertifikat tanah elektronik maka Hadi Tjahjanto menyatakan pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia.

“Hampir seluruh negara, baik di Benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan Sertifikat Tanah Elektronik,” tukasnya.

“Maka dari itu, dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya,” pungkas Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, diserahkan sertifikat tanah elektronik kepada tujuh perwakilan masyarakat dan tiga perwakilan instansi pemerintah.

Hadir menerima sertifikat tersebut diantaranya Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Turut hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah Kabupaten/Kota dari Jabodetabek.

(*)

Artikel Presiden Joko Widodo Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dirinya dipanggil langsung oleh Presiden Joko Widodo dan diajak foto bersama.

Ketika Presiden Jokowi tiba di Buperta Cibubur, ribuan peserta memang terlihat antusias untuk mengambil foto bersama Presiden termasuk Hafid-panggilan akrab Muhammad Hafid Peasso.

Namun dirinya yang memiliki keterbatasan dengan tinggi tubuh agak sedikit kesusahan ketika harus berhimpitan dengan peserta lainnya untuk mengambil foto.

Ketika dirinya berusaha mendapatkan foto Presiden Jokowi bersama peserta lainya, tiba-tiba Presiden memanggil dirinya langsung dan mengajak foto bersama.

“Saya benar-benar bangga dan terharu bisa dipanggil Presiden Jokowi langsung dan diajak foto bersama,” kata Hafid.

Hafid sendiri adalah salah satunya peserta asal SMA Negeri 9 Luwu, dirinya merasa bangga bisa mengikuti kegiatan Raimuna Nasional XII Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-62 yang berlangsung pada 14-20 Agustus 2023.

Dirinya sudah hampir 3 minggu mengikuti kegiatan Raimuna Nasional Tahun 2023.

“Saya bersama teman-teman kurang lebih ada 40 orang dari Sulawesi Selatan, datang ke sini pakai kapal laut dan sudah hampir 3 minggu mengikuti kegiatan ini. Rasanya bangga dan menyenangkan,” imbuhnya.

(Red)

Artikel Anggota Pramuka Asal Sulsel Muhammad Hafid Peasso Terharu dan Bangga Diajak Foto Bareng Presiden Jokowi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara pengukuhan peserta Paskibraka tingkat pusat tersebut, dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Pembina Upacara, Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, para anggota Paskibraka 2023 mengucapkan Ikrar Pemuda Indonesia yang dipandu oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Sementara itu, Kachina Ozora, Paskibraka putri asal Palangka Raya ditunjuk sebagai pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka Nasional tahun 2023.

Kemudian, Presiden Joko Widodo melanjutkan dengan penyampaian pernyataan pengukuhan Paskibraka Nasional tahun 2023.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini, saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” kata Presiden Joko Widodo.

Usai memberikan pernyataan pengukuhan, Presiden Joko Widodo memberikan penyematan lencana kepada pemimpin upacara. Penyematan ini dilakukan secara simbolis sebagai tanda pengukuhan Paskibraka tingkat Nasional Tahun 2023.

Usai pengukuhan, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin diikuti Menpora Dito, Kepala BPIP dan para tamu undangan memberikan ucapan selamat, tampak Presiden berbincang dan sekilas memberikan arahan.

Turut hadir pada kesempatan ini, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sesmenpora Gunawan Suswantoro dan Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh, serta para menteri dan tamu undangan lainnya.

(Aziz)

Artikel Menpora Dito Dampingi Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka Tahun 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Keputusan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2023.

“Tadi membahas tentang perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia. Dan kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kita akan coba review Undang-Undang 18/2017 ini melihat bagaimana penempatan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan terkait tata kelola penempatan para PMI, mulai dari waktu keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke Tanah Air.

Presiden berharap, perbaikan tata kelola penempatan ini dapat meningkatkan perlindungan kepada para PMI ke arah yang lebih baik lagi.

“Bapak Presiden meminta Pak Menko Perekonomian untuk memberi kesempatan dua minggu untuk mereview tata kelola penempatan. Kemudian meminta kepada Menko Polhukam law enforcement-nya,” ungkap Ida.

Selain itu, Ida bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan melakukan evaluasi terkait penempatan para PMI tersebut. Ida menyebut bahwa evaluasi tersebut akan melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

“Kita berharap masing-masing daerah ini menjalankan kewajibannya seperti yang diatur di Undang-Undang 18/2017. Jadi saya sama Pak Mendagri sudah sepakat untuk melakukan semacam rakor yang melibatkan pemerintah daerah,” ucap Ida.

(1st)

Artikel Pemerintah Akan Kaji Kembali Perbaikan Tata Kelola Penempatan PMI pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya menyampaikan bahwa ketersediaan beras nasional berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian cukup baik hingga bulan September.

“Sampai September kita masih punya over stock di atas 2,7 juta (ton). Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare itu menghasilkan cukup untuk kebutuhan kita setiap bulannya di atas 2 jutaan,” jelas Mentan kepada awak media.

Pada rapat tersebut, Presiden pun menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi di tengah fenomena iklim El Nino.

Menurut Mentan, fenomena El Nino berdampak pada keterbatasan air dan membuat produktivitas pertanian menurun.

“Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino. Walaupun dalam kenyataan sampai hari ini tentang El Nino dan lain-lain sebagainya yang digambarkan akan panas dan sebagainya. Saya habis cek beberapa waduk dan dam kita yang besar ternyata airnya cukup,” ujarnya.

Selain itu, Mentan meyakini bahwa komitmen bersama dari pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino.

Menurut Syahrul, sejumlah daerah di Tanah Air telah menyatakan mempersiapkan lahan pertanian untuk memastikan ketersediaan beras nasional terpenuhi.

“Ada enam daerah itu antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, tiga (daerah) Jawa, ditambah dengan Sulawesi Selatan. Kemudian ada penyangganya adalah Kalimantan Selatan, NTB, Banten, dan Lampung. Saya yakin kalau ini bisa bergerak 500 ribu hektare, kemungkinan imbas dari El Nino itu kita bisa kendalikan dengan baik,” lanjutnya.

(1st)

Artikel Hadapi El Nino, Pemerintah Pastikan Ketersediaan Beras Nasional Mencukupi pertama kali tampil pada Mata Pantura.