Penghargaan diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar kepada Kabag tata usaha Osman Affan dalam acara rapat koordinasi (Rakoor) pemberian penghargaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diselenggarakan di Aston Hotel & Convention Center, Kamis (21/12/2023).

Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto yang ditemui sesaat setelah penyerahan sertipikat di Kabupaten Tangerang menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang sangat luar biasa dari Pj Gubernur Banten.

Kanwil BPN Banten terus mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam mewujudkan peningkatan investasi, kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang seperti dalam hal pendaftaran bidang tanah serta ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Banten.

“Dengan dukungan pemerintah daerah setempat, kami terus berupaya melakukan sertipikasi hak atas tanah dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan hingga seluruh kabupaten/kota menjadi lengkap terpetakan,” ujar Sudaryanto.

Diharapkan dengan pendaftaran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai di tahun 2017 terjadi pertumbuhan nilai ekonomi (Economic Value Added) semakin meningkat yang diperoleh dari PBB, BPHTB, Hak Tanggungan, dan sebagainya.

“Kanwil BPN Banten juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat Banten, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pengguna layanan dengan melakukan transformasi digital secara bertahap akan melaksanakan pelayanan pertanahan elektronik,” pungkasnya.

(rdk)

Artikel Kakanwil BPN Banten Raih Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Andi Ony Prihartono dilantik untuk menggantikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan dengan SK Nomor 100 2.1.3-3724 tahun 2023, Andi dilantik sebagai Pj Bupati Tangerang, hingga menghantarkan Kabupaten Tangerang sampai Pemilu 2024 nanti.

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengucapkan, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa, sehingga Kabupaten Tangerang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Banten, sangat mengapresiasi juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sebelumya, atas pencapaian kinerja sangat luar biasa serta banyak prestasi yang diraih,” ucapnya.

Al Muktabar mengatakan, momen pelantikan tersebut menjadi sebuah program kerja pembangunan antara Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Jadi ini merupakan program yang nantinya kita terus melakukan kerjasama yang baik,” katanya.

Di tempat yang sama, Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintah, serta memastikan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik.

“Tugas kami seperti yang diamati oleh bapak Presiden dan Mendagri itu yaitu untuk menjamin terselenggaranya serta jalannya pemerintahan juga pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Diwaktu yang sama, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang memasuki purna tugas mengungkapkan rasa syukur atas apa yang dilakukan selama ini, sehingga Pemkab Tangerang bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan juga pembangunan.

“Terima kasih kepada Pj Gubernur Banten dan Gubernur Banten sebelumnya, yang selama ini telah memberikan dukungan serta saran terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Tangerang,” ungkapnya.

Sebagai informasi bahwa, selain pelantikan dan serah terima jabatan Pj Bupati Tangerang dalam acara tersebut juga dilakukan pelantikan ketua PKK Kabupaten Tangerang.

(Red)

Artikel Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono: Tugas Dari Presiden Jokowi dan Mendagri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Peluncuran PPDB ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani.

PPDB dibuka melalui jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi melalui https: ppdb.bantenprov.go.id mulai Senin (19/6/2023) Pukul 00.00 WIB.

“Menjadi hajat besar kita, penerimaan murid baru SMAN/SMKN dan SKhN yang menjadi tugas Pemprov Banten. Tugas kita bersama,” ungkap Al Muktabar dalam keterangan resminya.

Dikatakan, ada beberapa hal teknis yang berubah tapi pada dasarnya sama. Perubahan itu bagian dari proses penyempurnaan untuk mencapai asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sistem yang telah dibangun akan memandu proses penerimaan murid baru.

“Saya titip kepada Bapak/Ibu semua karena ini tanggung jawab kita bersama,” pesan Al Muktabar kepada para Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SKhN se- Provinsi Banten.

Presiden Joko Widodo, lanjut Al Muktabar, menekankan strategi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. Bangsa Indonesia yang memiliki bonus demografi harus mampu mengelola dengan benar melalui peningkatan kapasitas.

“Diantara upaya itu melalui pendidikan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka peningkatan kapasitas manusia momen seperti ini penting sekali,” ujarnya.

“Kita berharap proses penerimaan murid baru berjalan sukses dengan tenaga yang kita tingkatkan kapasitasnya. Sikap, nilai individu kita, agar amanah dalam menjalankan tugas ini,” tambah Al Muktabar.

Al Muktabar juga apresiasi kepada para Kepala Sekolah yang telah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memandu sekolahnya. Meski demikian, dirinya berharap para Kepala Sekolah tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

Para Kepala Sekolah juga dipesankan untuk merawat sekolah dengan baik. Melaksanakan dana BOS dengan baik.

Di samping memantau transformasi knowledge, Pemprov Banten juga memantau pengelolaan lingkungan sekolah. Agar penataan lingkungan sekolah turut melibatkan para siswa sehingga memiliki kepedulian lingkungan.

“Harap Bapak dan Ibu menjaga betul marwah sebagai Kepala Sekolah,” ucap Al Muktabar.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani memaparkan, PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten tahun ajaran 2023/2024 untuk pendaftaran jalur afirmasi dibuka pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023, verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 20 hingga 27 Juni 2023. Pengumuman hasil seleksi 30 Juni 2023. Daftar Ulang tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2023.

Pendaftaran jalur zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi dibuka pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi tanggal 11 Juli 2023. Daftar Ulang tanggal 12 hingga 14 Juli 2023.

(Bandi Badut)

Artikel Al Muktabar Launching PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten tahun 2023/2024, Catat Tanggalnya! pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Pada arus mudik lebaran tahun 2023 tersebut, Pelabuhan Ciwandan melayani para pemudik berkendaraan roda dua dan lainnya.

Setelah itu, Al Muktabar bersama Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto dan Wakapolda Banten Brigjen Pol. M. Sabilul Alif melakukan peninjauan pelayanan arus mudik lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Ciwandan, yang melayani pemudik dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi roda empat.

“Kita terus lakukan langkah-langkah pengecekan bila ada hal-hal yang dipandang penting untuk semua keadaan. Ini kita persembahkan kepada saudara-saudara yang melakukan arus mudik,” ungkap Al Muktabar.

Lanjutnya, Al Muktabar juga menuturkan bahwa peninjauan yang dilakukan secara terus menerus tersebut untuk memastikan kesiapan dua Pelabuhan yang dioperasikan berjalan dengan baik, sehingga para pemudik bisa menjalaninya dengan aman, nyaman dan berkesan.

“Secara umum kita melihat bersama mulai dari kemarin. Hari ini cukup tertata dengan baik, terlihat dari alur kendaraan yang masih pada batas-batas itu,” tuturnya.

Kendati demikian, Al Muktabar juga menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut sebagai upaya penguatan dalam perbaikan pelayanan arus mudik dan arus balik tahun 2023 ini.

“Ini untuk melihat bila ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penguatan,” sambungnya.

Di Pelabuhan Ciwandan, Al Muktabar juga menyapa dan berbincang langsung dengan para pemudik berkendaraan roda dua yang sedang menunggu masuk ke dalam kapal.

“Kepada para pemudik, untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan menuju kampung halamannya, apabila kondisi badan dan kendaraan tak memungkinkan, bisa langsung istirahat di pos-pos yang sudah disediakan,” imbuhnya.

(Bandi Badut)

Artikel Al Muktabar Dampingi Menteri PMK Saat Meninjau Arus Mudik 2023 di Pelabuhan Ciwandan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Setibanya di Pasar Kelapa, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi pedagang daging, pedagang sayuran dan juga pedagang bahan-bahan sembako untuk menanyakan terkait harga-harga kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan untuk stok ketersediaan bahan pokok saat ini berlangsung dengan baik. Akan tetapi hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Stok gak ada masalah, tapi yang paling penting kita kan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Daerah juga sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Daerah tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menjaga inflasi harus intervensi, seperti apa mereka tahu semua,” imbuhnya.

Selain meninjau harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah bantuan sosial baik kepada pedagang dan juga para pembeli di Pasar Kelapa Kota Cilegon tersebut.

(Dian)

Artikel Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Cilegon pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan BPK ini, bisa dijadikan  pedoman dalam melakukan kegiatan yang harus menyiapkan keuangan daerah sehingga bisa terukur dengan baik.

“Tentu saja kita bersyukur atas penerimaan buah hasil dari sinergitas kita. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kali ini mari kita jadikan bahan evaluasi bagi Provinsi Banten untuk meningkatkan akuntabilitas pembelanjaan Provinsi Banten,” kata Al Muktabar seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. Selasa (11/4/2023).

Sebelumnya, dalam sambutannya Al Muktabar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dan ini merupakan ikhtiar bagi kita dalam melaksanakan perundang-undangan dengan menyerahkan laporan keuangan,” jelas Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menjelaskan dalam menindaklanjuti beberapa temuan dalam LHP BPK. Pemprov Banten telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya akan tetap dalam bimbingan BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan dengan tepat waktu selama 60 hari kerja, terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Dan beberapa diantara itu akan kita tindak lanjuti yang merupakan upaya kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mencapai asas efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan kembali mampu membangun keseriusan dalam membangun sinergitas di masa transisi ini.

“Saya harap dengan apa yang kita capai mampu menjadi pedoman untuk membangun ekosistem baru dengan mudah sebagai ikhtiar untuk perpaduan antara BPK Perwakilan  Banten dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tugas pengawasan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Anggota V Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten ini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, termasuk kepada implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dalam kesempatan itu BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal.

“Dengan demikian, Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian  untuk ketujuh kalinya,” kata Ahmadi.

Selain itu, bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten, BPK menyampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana pada kesempatan itu, BPK berharap dapat menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya.

“Dan saya harap kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya juga, Ahmadi Noor Supit menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi lap.

(Dian)

Artikel Pemprov Banten Tujuh Kali Berturut-turut Raih WTP pertama kali tampil pada Mata Pantura.