Selain itu, ia mengatakan, regulasi telah mengatur dengan jelas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena aturannya sudah jelas, kita itu harus netral, tidak boleh berpihak, mana yang berpihak pun sudah dijelaskan, apa yang boleh dan tidak boleh, tinggal menjalankan aturannya di lapangan,” jelas Suhajar saat menjadi narasumber pada Webinar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertajuk ‘Dilema Camat dan Lurah: Antara Profesionalisme dan Politik Tahun 2024’, Rabu (14/6/2023).

Meski begitu, Suhajar menyadari masih ada camat dan lurah yang belum mampu bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Hal ini misalnya terjadi pada Pilkada Serentak 2020 yang masih diwarnai pelanggaran oleh camat dan lurah.

Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen.

Jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kampanye atau sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.

Lebih lanjut, Suhajar membeberkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga netralitas camat dan lurah.

“Pertama, camat dan lurah harus berintrospeksi diri karena regulasi sudah mengatur dengan jelas, mereka harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga netralitas. Kedua, mendorong partai politik agar tidak melibatkan ASN termasuk camat dan lurah dalam berpolitik. Ketiga, jajaran pengawas seperti Bawaslu, KASN, BKN, Kementerian PANRB dan Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi kepada camat maupun lurah yang melanggar,” bebernya.

“Peran KASN dan Kemendagri kita menjaga ini dengan objektif menegakkan aturan ini yang bermuara pada sanksi, kita juga perlu pikirkan reward,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Sekjen, perlu juga memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih calon pemimpin. Dengan begitu, masyarakat tidak akan memilih calon pemimpin yang melibatkan ASN untuk memperoleh kemenangannya.

Suhajar juga menekankan agar camat dan lurah tidak perlu khawatir bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Berdasarkan pengalamannya, ASN yang mampu terus bertahan di tengah dinamika gelombang politik, sebagian besar adalah yang bekerja secara profesional.

“Siklus kariernya akan naik dan stabil, berbeda dengan ASN yang menggadaikan netralitasnya yang cenderung kariernya akan tenggelam,” pungkasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Jelang Pemilu 2024, Sekjen Kemendagri Tegaskan Camat dan Lurah Harus Netral pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal ini dinilai penting mengingat masyarakat, utamanya kalangan pemuda memiliki peran yang fundamental dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sengaja Ditjen Polpum Kemendagri melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya kembali menarasikan ini (penguatan gerakan antinarkoba), supaya kita membangun kesadaran bersama bahwa kita semua ini memiliki ancaman (bahaya penyalahgunaan Narkoba),” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar saat membuka Webinar Mingguan yang mengusung tema ‘Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024’, Rabu (17/5/2023).

Bahtiar melanjutkan, dalam konteks Pemilu dan Pilkada serentak 2024, pihaknya mendorong agar upaya penanganan bahaya Narkoba mendapat perhatian serius dari calon pemimpin bangsa, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Upaya tersebut diharapkan dapat terus memperkuat penanganan penyalahgunaan Narkoba, terutama di kalangan pemuda.

Menurut Bahtiar, gerakan masyarakat dan pemuda antinarkoba sangat dibutuhkan. Hal ini lantaran Indonesia didominasi generasi emas yang diperkirakan dapat mendukung suksesnya Indonesia Emas 2045.

“Oleh karenanya kesadaran ini harus terus digelorakan, dibicarakan, di setiap waktu, di setiap kesempatan. Harus ada kesadaran bersama,” tambahnya.

Di samping itu, Bahtiar juga terus menekankan bahwa pihaknya berencana bakal mendorong agar upaya penanganan bahaya Narkoba dapat menjadi salah satu muatan materi debat calon presiden di masa mendatang.

Upaya tersebut juga terus dipacu agar dapat dibicarakan oleh para calon pemimpin di daerah.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Aang Witarsa Rofik mengatakan, potensi para pemuda, khususnya di lingkup mahasiswa dalam upaya penguatan gerakan antinarkoba cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemendikbud Ristek, pada tahun 2022, jumlah mahasiswa di Indonesia diketahui sebanyak 9,32 juta orang, ini potensi atau sumberdaya untuk gerakan antinarkoba bersama generasi muda yang justru bukan sebaliknya .

Di lain sisi, berdasarkan data dari KPU RI, potensi pemilih muda rentang usia 17 – 40 tahun pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diketahui sekitar 107 juta orang atau sebanyak 53-55 persen dari keseluruhan pemilih.

“Artinya kita menyiapkan para pemilih muda ini benar-benar siap dalam konteks bagaimana kita terus bergerak dalam penanggulangan pencegahan dan peredaran Narkotika serta zat adiktif lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut menghadirkan para narasumber kompeten di bidangnya. Di antaranya, Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Brigjen Pol Edi Swasono, Asdep Pemberdayaan Pemuda Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Linda Restaningrum, serta Ketua Dewan Pertimbangan DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Komjen Pol. (Purn) Ahwil Loetan. Hadir pula Ketua TPPN Hein Wangania, dan Ketua Umum Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Trisakti Raihan Syaukani.

(Bandi Badut)

Artikel Songsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kemendagri Dorong Penguatan Gerakan Masyarakat Pemuda Antinarkoba pertama kali tampil pada Mata Pantura.