Sudaryanto mengatakan perolehan sertipikat Situ Cihuni ini melalui proses hukum yang cukup panjang, dimana pada tahun 2015 terdapat klaim dari pihak lain kemudian berproses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan Situ Cihuni milik pihak lain.

Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten melakukan langkah hukum peninjauan kembali membuahkan hasil dimana Situ Cihuni ditetapkan sebagai aset negara dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 330/HP/BPN-36.03/IX/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai dasar penerbitan Sertipikat Elektronik Situ Cihuni NIB 28.04.000012489.0 atas nama Pemprov Banten.

Sertipikat diterima oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar saat acara Roadshow Bus KPK 2024, Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (5/9/2024).

Situ Cihuni adalah aset Pemprov Banten yang sebelumnya menjadi perkara di pengadilan, dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 27 September 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2019/PT BTN tanggal 12 Juli 2019 Situ Cihuni milik pihak lain.

Kemudian berdasarkan Putusan MA Nomor 1284 PK/Pdt/2022 tanggal 22 Desember 2022, Majelis Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan membatalkan kedua putusan di atas.

Dengan adanya putusan MA tersebut, Situ Cihuni ditetapkan sebagai aset negara dan merupakan aset Pemprov Banten dengan luas 324.442 m2.

(*)

Artikel Kakanwil BPN Banten Serahkan Sertipikat Elektronik Situ Cihuni pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili masyarakat hukum adatnya menerima sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa.

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami masyarakat hukum adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang ditempati masyarakat adatnya bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan.

“Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat macam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang.

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara diantaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos;

Selain itu, hadir juga perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand, perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia, peserta dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari kementerian terkait, para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia.

(*)

Artikel Kades Batu Lintang Hadiri Penyerahan Sertipikat Tanah Ulayat pada Acara Konferensi Internasional pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan sertifikasi wakaf se-Provinsi Banten, yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Selasa 27 Maret 2024.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut dihadiri pula oleh ketua Badan Wakaf Nasional, M. Nuh, Plt. Gubernur Banten, dan pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN. Penyerahan tersebut digelar di Pendopo Provinsi Banten.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa kementerian ATR/BPN akan terus menjalankan gerakan nasional tersebut dengan menyasar masjid, musala, pura, kelenteng, vihara, dan gereja yang belum memiliki sertifikat wakaf.

“Kami akan fokus juga mensertifikatkan tanah-tanah wakaf. Karena kita menjalankan program nasional,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN.

Sementara di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Joko Susanto mengatakan, sertifikat tanah wakaf yang dibagikan tersebut meliputi sertifikat pesantren, madrasah, rumah ibadah, dan tempat pemakaman umum. Pasalnya, masih banyak fasilitas umum itu belum memiliki sertifikat tanah.

“Semua tanah wakaf ini sebelumnya belum bersertifikat. Kami melakukan sertifikasi tanah-tanah tersebut, dan itu tanah wakaf yang diperuntukan untuk fasilitas masyarakat seperti tempat ibadah, madrasah dan TPU,” kata Kepala Kantor Pertanahan, Joko Susanto, Rabu, 29 Maret 2024.

Dalam pen sertifikasi program tanah wakaf tersebut, BPN Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan sebanyak 26 sertipikat tanah wakaf.

“Ada 26 tanah wakaf yang sudah di sertifikat kan, dan ini kami serahkan nanti ke para pemohon nadzir tanah wakaf,” terangnya.

Joko berharap, dengan adanya program nasional sertifikasi tanah wakaf ini bisa mempercepat target.

Ia menambahkan, mendaftarkan tanah wakaf seperti melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dilakukan untuk menghindari aksi penyerobotan tanah wakaf dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai tanah-tanah wakaf ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini juga jadi komitmen kami dari BPN Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.

(Bas/rdk)

Artikel BPN Kabupaten Tangerang dan Kementerian ATR/BPN Serahkan 26 Sertifikasi Tanah Wakaf pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan sertipikat dilakukan di BOSF Office Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (16/1/2024).

Sertipikat ini merupakan perpanjangan hak dengan luas lahan 685,9 hektare di antaranya 476 hektare di Kelurahan Margomulyo dan 209,9 di Kelurahan Karya Merdeka. Tak hanya orangutan, BOSF juga melestarikan satwa beruang madu di dalam kawasan hutannya.

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung langkah BOSF untuk memasukkan lahannya kepada Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami sangat (concern) terhadap konservasi orangutan ini apalagi kawasan ini masuk dalam kawasan IKN. Ini kami selamatkan dulu, karena kita takutkan nantinya dalam pengembangan IKN ini bisa ada masalah maka kami sudah bisa memitigasi permasalahan-permasalahan tersebut,” ujarnya.

Hadi Tjahjanto berharap dengan adanya sertipikat ini, BOSF dapat terus menjaga kelestarian kawasan yang memiliki total luas 900 hektare ini. Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian, tanah BOSF sama dengan tanah yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang subur, dapat mendatangkan air, dan menjadi rumah bagi para satwa.

“Seperti yang kita lihat, ini akan menjadi pusat bagi kehidupan satwa di sini. Kami akan terus mendukung apa yang BOSF lakukan apalagi ini termasuk kawasan IKN yang memiliki konsep (forest city), sehingga ini adalah menjadi percontohan untuk kita bisa melestarikan hutan dan habitat yang ada di kawasan hutan,” tutur Menteri ATR/BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN juga menanam bibit pohon ulin atau disebut juga sebagai pohon kayu besi. Penanaman tersebut bertujuan agar kawasan BOSF semakin subur dan nyaman bagi para satwa.

Masih di Kabupaten Kutai Kartanegara, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sungai Merdeka. Sertipikat tanah diserahkan secara (door to door) kepada warga setempat.

Adapun dalam kunjungan kerja ini Menteri ATR/BPN didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran. Turut hadir, Camat dan Lurah serta jajaran BOSF Samboja.

Artikel Lindungi Konservasi Satwa di Kalimantan, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat kepada Borneo Orangutan Survival Foundation pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sudaryanto bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Shinta Purwitasari menyerahkan sertipikat kepada 11 orang penerima sertipikat simbolis di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.

“PTSL dimulai sejak tahun 2017, sampai saat ini di seluruh Indonesia diperkirakan ada 126 juta bidang tanah dan yang sudah tersertipikasi sebanyak 90 juta bidang tanah, sisa bidang tanah yang belum tersertipikasi ditargetkan tahun 2025 terdaftar,” ujar Sudaryanto dihadapan 97 orang penerima sertipikat.

“Di Kota Tangerang Selatan sekitar 94,7 persen bidang tanahnya sudah bersertipikat, masih ada waktu dua tahun untuk melengkapi sisa tanah yang belum bersertipikat,” jelas Sudaryanto pada kegiatan yang dihadiri oleh lurah dan camat yang melaksanakan program PTSL tahun 2023.

Sudaryanto menuturkan tanah yang belum bersertipikat di Kota Tangerang Selatan diantaranya ada bidang-bidang tanah yang bermasalah, yang bersengketa batas tanahnya, tidak diketahui pemiliknya, atau ada bidang tanah yang di klaim lebih dari satu pihak sehingga ada simpul-simpul sengketa yang memerlukan penanganan khusus.

Pada kesempatan ini, Sudaryanto juga menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Camat, Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta masyarakat yang turut menyukseskan PTSL.

“Tanpa ada bantuan dari Pak Wali Kota, Camat, Lurah, Ketua RT, RW dan masyarakat, sertipikasi akan sulit dilakukan karena proses sertipikasi perlu kepastian letak tanah, kepastian batas tanah, kepastian alas hak, harus (clean and clear) dulu baru Bu Kakan berani tandatangan sertipikatnya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama juga diserahkan 52 sertipikat aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tangerang Selatan, Kepala Bagian Tata Usaha Osman Affan dan Kepala Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

(rdk)

Artikel 94,71 Persen Tanah di Kota Tangerang Selatan Sudah Bersertipikat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Suksesnya sertipikasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi antara kantor pertanahan dengan pemerintahan daerah setempat yakni mulai dari dukungan gubernur, bupati, camat juga kepala desa atau lurah setempat dan masyarakat peserta PTSL.

Mengapresiasi Camat Jambe dan 10 kepala desa di Kecamatan Jambe, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sudaryanto menyerahkan piagam penghargaan atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional PTSL Tahun Anggaran 2023.

Piagam penghargaan diberikan kepada Camat Jambe, Kepala Desa Tipar Raya, Taban, Pasir Barat, Jambe, Rancabuaya, Sukamanah, Kutruk, Daru, Ancol Pasir dan Mekarsari saat Penyerahan Sertipikat di Kantor Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (21/12/2023).

Mengutip dari laporan yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Joko Susanto menjelaskan, sebelumnya tanah yang bersertipikat di wilayah Kecamatan Jambe baru mencapai 14.278 bidang setelah adanya PTSL dalam kurun waktu Agustus hingga Desember 2023, kenaikan tanah bersertipikat cukup signifikan sebanyak 5.500 bidang lebih.

“untuk di Kecamatan Jambe sertipikat hak atas tanah yang terdaftar semula 14.278 bidang menjadi 19.701 bidang,” jelas Joko.

Joko menuturkan, terselesaikannya PTSL di Kecamatan Jambe berkat kerjasama Camat, kepala desa dan masyarakat Kecamatan Jambe yang sangat antusias sehingga dalam kurun waktu 4 bulan sebanyak 5.000 lebih sertipikat mampu diselesaikan.

“Semoga di tahun depan kita bisa melaksanakan PTSL di wilayah Kecamatan Jambe, kami menginginkan Kecamatan Jambe menjadi pilot project kecamatan lengkap melihat dari animo masyarakat dan dukungan perangkat desa yang sangat luar biasa,” tutupnya.

(rdk)

Artikel Atas Partisipasinya Dalam Percepatan PTSL, Kakanwil BPN Banten Apresiasi Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Jambe pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Namun belum terpetakan (KW 4,5 dan 6), 443 ribu atau 9% terpetakan namun belum bersertipikat (K3), dan 1,2 juta bidang tanah atau 24% belum bersertipikat.

Pensertipikatan tanah terus dikejar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jumlah bidang tanah bersertipikat pun bertambah dengan adanya PTSL di Provinsi Banten diantaranya dengan dilakukannya penyerahan 5.000 Sertipikat PTSL di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Sertipikat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto, Staf Khusus Wakil Menteri ATR/Kepala BPN Mikhail Gorbachev, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang Joko Susanto, dan Ketua Ajudikasi PTSL Kantah Kabupaten Tangerang kepada 10 (sepuluh) orang penerima sertipikat simbolis, Kamis (21/12/2023) di Kantor Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Di hadapan penerima sertipikat Sudaryanto menyampaikan PTSL adalah salah satu program strategis nasional dimana masyarakat mendapatkan kemudahan dan kemurahan karena dibiayai langsung oleh negara.

“Petugas kami turun ke lapangan bersama masyarakat dan di Kabupaten Tangerang sendiri telah dibentuk klinik PTSL yang diketuai oleh mas Wendy,” ujarnya.

Ia menuturkan, berkat klinik PTSL diakuinya Kantah Kabupaten Tangerang menjadi kantah tercepat dalam menyelesaikan target PTSL se-Banten, bahkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang mendapatkan tambahkan target dari target semula 7.684 bidang menjadi 12.383 bidang yang telah selesai seluruhnya.

Ia berharap, kedepannya Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang agar bisa menjadi Kecamatan Lengkap.

“Lengkap seluruhnya, bidang-bidang tanah tidak ada yang bolong tersertipikatkan seluruhnya dan ini adalah prestasi yang luar biasa karena tidak banyak kecamatan yang sudah lengkap, mohon Bapak Camat, Kades (kepala desa-red) dan Masyarakat Kecamatan Jambe ikut menyukseskan mendorong,” ujar Sudaryanto.

Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Penjabat Bupati Tangerang, Para Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan 100 orang penerima sertipikat yang berasal dari 10 desa di Kecamatan Jambe.

Hotline/WhatsApp Kementerian ATR/BPN c.q. Kanwil BPN Banten: 0811-1068-0000 (ext 9, 2, 2)
Instagram/twitter: @kanwilbpnbanten
Fanpage Facebook/Youtube: Kanwil BPN Provinsi Banten
Situs Web: banten.atrbpn.go.id.

(rdk)

Artikel Bagikan Sertipikat, Kanwil BPN Banten Targetkan Kecamatan Jambe di Kabupaten Tangerang Menjadi Kecamatan Lengkap pertama kali tampil pada Mata Pantura.