Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Jadi permasalahannya beras naik tidak cukup dijawab dengan stok cukup. Karena apa? Masyarakat ya [tentunya bertanya], ‘sudah kalau stok cukup, kenapa naik?’ Kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat, dan kita harus bisa menjawab fakta yang ditemukan yang dialami oleh masyarakat,” imbuh Tomsi.

Selain kenaikan harga, Tomsi juga menyoroti soal pembatasan pembelian beras yang diberlakukan di sejumlah ritel modern. Hal ini, menurutnya, mesti menjadi perhatian seluruh stakeholder.

“Dua hal yang dirasakan masyarakat, ini harus kita jawab,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tomsi meminta instansi terkait agar terus memastikan ketersediaan beras di masyarakat. Ia berharap semua pihak dapat bekerja optimal dengan langkah-langkah yang konkret, sehingga harga beras menjadi lebih terkendali.

Ia pun menekankan tentang pentingnya menetapkan target dalam bekerja. Dengan begitu, semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai dan jangka waktu yang dibutuhkan.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, Tomsi meminta kepada Bapanas agar segera menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa stok beras pemerintah aman dan terkendali.

“Melaksanakan Gerakan Pangan Murah itu di mana? Kapan? Sehingga kepala daerah ini bisa membantu untuk mensosialisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok kita cukup,” tandasnya.

(rdk)

Artikel Irjen Kemendagri Minta Stakeholder Lakukan Langkah Pengendalian Harga Beras pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Penghargaan itu diberikan pada acara penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori kinerja pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (31/7/2023).

Pada kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah.

“Kita hari ini melaksanakan Rakor yang sedikit agak luar biasa, karena tadi baru saja penyerahan atau pemberian dulu namanya dana insentif daerah (atau) DID, sekarang namanya insentif fiskal kinerja dari Kemenkeu,” ujar Mendagri.

Atas nama seluruh kepala daerah, Kemendagri, dan kementerian/lembaga terkait, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Menkeu yang telah memberikan dukungan berupa pemberian insentif.

“Mudah-mudahan dengan adanya insentif reward ini akan memberikan semangat bagi kita untuk terus mampu mengendalikan inflasi di Indonesia,” harap Mendagri.

Dia mengatakan, inflasi Indonesia pada akhir tahun lalu hampir mencapai 6 persen, yaitu 5,9 persen. Namun, berkat berbagai upaya yang dilakukan tercatat pada Juni 2023 angka inflasi itu turun menjadi 3,52 persen. Upaya tersebut seperti koordinasi bersama baik tim pengendalian inflasi tingkat pusat dan daerah, Rakor tiap minggu, serta langkah konkret di lapangan.

“Mudah-mudahan ini akan bisa terus kita kendalikan,” sambung Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalam mengendalikan inflasi di daerah. Kedua, memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, serta memacu daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya.

“Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah kepada Pemda yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di daerah sehingga inflasi daerah pun dapat terkendali,” ujarnya.

Dia menambahkan, melalui Keputusan Menteri Keuangan, alokasi insentif fiskal diberikan kepada 33 daerah untuk kinerja kategori pengendalian inflasi daerah periode satu atau triwulan I. Jumlah tersebut terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten.

Luky menuturkan, kinerja Pemda dalam pengendalian inflasi dinilai berdasarkan empat hal. Pertama, pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi pangan yang dilakukan Pemda. Kedua, kepatuhan Pemda dalam menyampaikan laporan kepada Mendagri terkait pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota. Ketiga, peringkat inflasi masing-masing daerah. Keempat, rasio realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.

Dia menekankan, pemberian insentif fiskal ini diarahkan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, juga untuk mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kami berharap dengan adanya pemberian insentif fiskal ini khususnya untuk kinerja pengendalian inflasi seluruh daerah akan termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, 33 daerah yang menerima penghargaan itu di antaranya untuk tingkat kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues, Indragiri Hilir, Bungo, Merangin, Banyuasin, Ogan Ilir, Bengkulu Utara, Bekasi, Garut, Pangandaran, Jepara, Sleman, Banyuwangi, Sintang, Kayong Utara, Sukamara, Minahasa Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Bangka Tengah, dan Pohuwato.

Kemudian pemerintah kota yang menerima penghargaan yakni Langsa, Gunungsitoli, Payakumbuh, Dumai, Bitung, dan Serang. Sementara untuk pemerintah provinsi yang menerima penghargaan yakni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

(Hapip)

Artikel Kemendagri dan Kemenkeu Beri Penghargaan Insentif Fiskal kepada 33 Daerah yang Mampu Kendalikan Inflasi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Mendagri pada rakoor tersebut yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dalam rakoor itu, Mendagri mengatakan ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur ayam ras. Salah satunya, adalah naiknya harga pakan ayam terutama jagung.

“Kenaikan telur ayam ras tadi dua masalahnya adanya kenaikan demand permintaan karena adanya kegiatan hajatan, yang kedua adalah pakan ayam yang naik terutama jagung,” katanya.

Guna menstabilkan harga jagung, Mendagri menilai diperlukan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi terbaik sehingga dapat kembali normal.

Selain rapat, dirinya juga mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan distribusi hasil panen jagung. Hal ini penting diperhatikan karena saat ini masih ada beberapa wilayah yang mengalami defisit hasil panen jagung.

“Karena ini perlu ada upaya untuk menstabilkan harga jagung, daerah-daerah yang mungkin surplus itu bisa didorong untuk produksinya ke daerah yang minus (atau) defisit, entah melalui bantuan kementerian/lembaga pusat atau kerja sama antardaerah oleh para kepala daerah, dan pedagang jagung bisa dibantu mungkin subsidi transportasi dari Belanja Tidak Terduga, ini perlu kerja sama pusat dan daerah sekali lagi,” tegasnya.

Di lain sisi, Mendagri menegaskan, untuk menekan kenaikan harga telur pemerintah pusat khususnya Kementerian Perdagangan perlu memberikan dukungan terhadap kerja sama antardaerah. Bahkan, jika diperlukan pemerintah bisa mengeluarkan cadangan pangan.

“Misalnya kalau telur ayam ras dan daging ayam ras naik karena pakannya yang naik, jagung harganya naik, cadangan Bulog kita bila perlu kita keluarkan,” ujarnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian karena telur merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, Mendagri menekankan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

“Pertama adalah telur ayam ras yang terjadi kenaikan selama enam bulan terakhir, dan ini perlu menjadi warning bagi kita, karena telur ayam ras ini adalah salah satu kebutuhan yang cukup mendasar yang turunannya banyak sekali,” tandas Mendagri.

(Bandi Badut)

Artikel Harga Jagung dan Telur Tinggi, Mendagri Jelaskan Sejumlah Langkah Pengendalian pertama kali tampil pada Mata Pantura.