Hal itu dikatakan oleh Camat Mauk Kholid Mawardi, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan dinas-dinas yang melakukan silaturahmi sekaligus melaksanakan acara buka bersama dan tarawih keliling (Tarling).

“Alhamdulillah hari ini, kami kedatangan Kadis Pertanian dan Sekdis Perpustakaan Kabupaten Tangerang, kami bersama-sama melaksanakan acara buka bersama dan dilanjutkan dengan agenda salat tarawih keliling, di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

Ia menyampaikan, bahwa kegiatan yang dilakukannya tersebut bersama jajarannya serta para Kadis sebagai bentuk meningkatkan tali silaturahmi kepada masyarakat Mauk.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi nilai positif dan semua yang hadir mendapatkan ridho serta Rahmat dari Allah SWT, juga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita semua,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Ir. Asep Jatnika Sutrisno, M.M menuturkan, bahwa kegiatan tersebut rutinitas seluruh jajaran dan kepala UPT bersama rombongannya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Tangerang. Tak hanya itu, kami juga memberikan bantuan dana untuk Masjid Nurul Huda sebesar Rp. 20.000.000,” tuturnya.

“Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semuanya,” sambungnya.

Turut hadir Camat Mauk Kholid Mawardi, S.Sos., S.IP., M.M beserta jajarannya, Kadis DPKP Kabupaten Tangerang Ir. Asep Jatnika Sutrisno, Sekdis Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang H. Madani, S.IP, Lurah/Kades se- Kecamatan Mauk, tokoh agama dan masyarakat Kelurahan Mauk Timur, Kecamatan Mauk.

(Namin/rdk)

Artikel Pemerintah Kecamatan Mauk dan Pemda Laksanakan Bukber dan Tarling di Masjid Nurul Huda Kelurahan Mauk Timur pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief N Yusuf, S.H., S.I.K., M.H mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/11/2023). Usai videonya viral, kata Arief, jajarannya langsung bergerak menindaklanjuti.

“Empat orang yang kami amankan adalah S (44), K (28), SW (32), dan DM (45). Semuanya warga Tigaraksa,” kata Arief, Senin (20/11/2023).

Kata Arief, kawasan Puspemkab Tangerang memang kerap dijadikan lokasi berdagang. Kemudian, para empat orang itu mengaku memiliki ide untuk memungut uang kebersihan kepada para pedagang.

Berdasarkan informasi awal dari narasi video yang diterima, adanya dugaan pemungutan yang dilakukan oleh empat orang.

Kami dari penyidik segera lakukan klarifikasi keterangan kepada para saksi baik yang mendengar, melihat ataupun yang mengalami, dan mengumpulkan petunjuk agar peristiwa yang di alami menjadi sebuah fakta peristiwa.

Arief pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungutan tidak resmi. Dia juga mengimbau para pedagang untuk melaporkan apabila ada orang atau sekelompok orang yang meminta pungutan tidak resmi, apalagi dilakukan dengan cara adanya ancaman atau mengalami kekerasan baik fisik atau kekerasan verbal.

(Sumber Network.web.id)

Artikel Viral di Medsos, Satreskrim Polresta Tangerang Mengamankan Empat Orang Diduga Lakukan Pungli Kepada Pedagang di Kawasan Pemda pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro pada pertemuan pelaksanaan rapat pleno pimpinan Baznas Republik Indonesia (RI) dalam rangka penguatan dan dukungan kepala daerah dan APBD terhadap pengelolaan zakat daerah.

Pada pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (25/7/2023).

Suhajar mengatakan, sejumlah daerah dinilai belum memahami kelembagaan Baznas. Kondisi ini ditandai dengan masih kurangnya dukungan daerah terhadap Baznas misalnya dalam pengalokasian anggaran.

Karena itu, Kemendagri bersama Baznas bakal menggelar rapat koordinasi (Rakoor) khusus bersama kepala daerah yang dinilai belum memahami keberadaan Baznas.

“Kita buat Rakoor khusus untuk mengundang kepala daerah yang belum paham tentang Baznas ini dari pemetaan kita,” ujar Sekjen.

Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan, terkait dengan dukungan anggaran terhadap Baznas telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Regulasi itu mengatur, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, Pemda juga perlu pula memperhatikan hal khusus lainnya. Hal itu salah satunya Pemda dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD 2023 untuk Baznas provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk belanja hibah sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Di lain sisi, dia menambahkan, saat ini ada pula daerah yang telah memahami kelembagaan Baznas dan memberikan dukungan anggaran.

“Yang belum menganggarkan kita undang semua, ada dua kemungkinan yang belum menganggarkan, mungkin tidak ada duitnya atau belum paham,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Baznas RI Noor Achmad mengatakan, Baznas termasuk di daerah merupakan lembaga pemerintah nonstruktural. Namun sayangnya, masih ada pihak yang mengira Baznas di daerah adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Maka dari itu, hal ini menandakan belum semua pihak yang memahami kelembagaan Baznas,” katanya.

Dia menegaskan, Baznas mendapat tugas dari presiden untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Baznas di daerah baik provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Baznas RI.

“Baznas daerah membantu Baznas pusat dalam rangka pengelolaan zakat, sedekah, dan seterusnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Noor Achmad juga memaparkan sejumlah daerah yang mendapat manfaat dari dukungannya terhadap Baznas. Hal ini misalnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

“Terima kasih kepada Kemendagri yang terus mendukung keberadaan Baznas baik di pusat maupun daerah,” imbuhnya.

(Hapip)

Artikel Sekjen Kemendagri Dorong Daerah Pahami Kelembagaan Baznas pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam upaya tersebut dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak realisasi APBD kita yang belum optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Lanjutnya, Suhajar mengatakan sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama. Dalam konteks ini, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan,

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya.

Dia menambahkan, Pemerintah daerah terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (rdk- optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Di lain sisi, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi. Hal yang sama juga diminta dapat dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di Fasker (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali yang sangat penting. Jadi izin-izin ke luar negeri agar dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” tandas Suhajar.

(Apip)

Artikel Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Cermati Arahan Presiden pertama kali tampil pada Mata Pantura.