“Selama ini konsep wakaf produktif belum populer di Indonesia. Kalau di timur tengah sudah populer, bahkan ada bank wakaf. Karena itu, kita mendorong kerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mendorong pentingnya wakaf produktif ini,” kata Nusron Wahid saat berinteraksi dengan awak media, Kamis (28/11/2024) malam.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.

Dengan demikian, penghasilan dari tanah wakaf tersebut kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat.

Menteri Nusron memberikan contoh bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Arab Saudi. Tanah peninggalan Utsman bin Affan didirikan hotel megah yang kemudian membuka lapangan kerja, serta penghasilannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, Menteri Nusron mengusulkan untuk berkolaborasi dengan Bank Tanah sehingga tanah yang diwakafkan tetap terjaga. “Terkait ini bisa gandeng Bank Tanah, jadi bisa HPL-nya di bawahnya atas nama Bank Tanah, kemudian di atasnya bisa dilakukan kegiatan salah satu contohnya untuk menunjang ketahanan pangan,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah wartawan dari berbagai media nasional.

***

Artikel Menteri Nusron Kemukakan Gagasan Wakaf Produktif untuk Sejahterakan Rakyat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

“Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota.

(*)

Artikel 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Sampaikan akan Ada Sanksi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan ini ialah kegiatan pertama Kabinet Merah Putih di luar Istana Negara.

“Insya Allah kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyatukan visi agar bisa langsung bersinergi dan bekerja demi kemajuan bangsa. Mohon doa agar proses kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan, Aamiin Yaa Robbal Alamin,” kata Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Seluruh anggota kabinet pun berangkat menggunakan pesawat Hercules C130J dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertempat di Lembah Tidar, lokasi yang biasa difungsikan sebagai tempat pelatihan Akademi Militer, Retreat Magelang akan berlangsung hingga Minggu (27/10/2024).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai berbangsa dan bernegara,” tutur Nusron Wahid.

Adapun kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerjasama tim yang baik.

“Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air,” kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.

(*)

Artikel Ikuti Retreat di Lembah Tidar Bersama Presiden Prabowo, Ini Kata Nusron Wahid pertama kali tampil pada Mata Pantura.