Dalam upaya memperkuat desa dan mencegah urbanisasi yang berlebihan, Mendagri mengajak masyarakat untuk berpikir bersama.

Mendagri juga menyatakan program membangun dan memperkuat desa menjadi hal yang sangat vital untuk kepentingan bangsa ke depan.

“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota dari pada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang,” katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Mendagri mengungkapkan, berkaca pada negara Jepang dan Korea Selatan, dua negara tersebut sebagian besar penduduknya meninggalkan desa kemudian pergi ke kota. Menurutnya, di Jepang sebagian besar warganya itu berbondong-bondong pergi ke Tokyo, Kyoto bahkan Osaka.

Tak hanya itu, lanjutnya, sementara di Korea Selatan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.

“Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah,” ujarnya.

Ia menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit dari pada jumlah kematian.

“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, jelas Mendagri, berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Hal itu memberikan peluang, sekaligus hambatan. Penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.

“Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus tapi adalah demografic disaster, bencana demografi,” tutur dia.

Guna mengatasi hal tersebut, Mendagri menegaskan pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama dengan berbagai stakeholder, program-program pemerintah seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas menjadi upaya yang terus dijalankan.

“Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa melakukan menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya itu seperti rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu,” tandasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Cegah Urbanisasi, Mendagri Tegaskan Desa Menjadi Sentra Baru Ekonomi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu ditegaskan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/5/2023).

“Intinya ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian kita semua, komoditas yang relatif stabil seperti beras, daging sapi, relatif cukup stabil stok juga relatif cukup, meskipun beras medium perlu menjadi perhatian. Kemudian ada yang naik turun tapi relatif terkendali, yaitu cabai merah, cabai rawit,” katanya.

Mendagri menjelaskan, perlu kerja sama dan intervensi dari pemerintah pusat yaitu Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya dalam mendukung daerah mengendalikan inflasi.

Selain itu, Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu para pedagang, termasuk dengan memberikan subsidi transportasi dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kita perlu betul-betul bekerja baik di tingkat pusat rapat koordinasi maupun di daerah juga bisa bergerak sendiri. Khususnya untuk mengatasi kenaikan telur ayam ras, daging ayam ras, jagung, bawang merah, bawang putih,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Ismartini yang hadir secara langsung dalam Rakoor tersebut menjelaskan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu keempat bulan Mei 2023.

Data menunjukkan, secara nasional terdapat 52 persen Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH dan 35 persen lainnya mengalami penurunan. Kenaikan IPH cenderung banyak terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.

“Adapun sepuluh Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi, ini terdiri dari Pangandaran, Sigi, Nias, Gunungkidul, Magelang, Cimahi, Grobogan, Balangan, Mukomuko, dan Kulon Progo,” ujarnya.

Kemudian dia menambahkan sepuluh Kabupaten/Kota dengan penurunan IPH tertinggi, yaitu Batang Hari, Konawe, Tebo, Sungai Penuh, Kerinci, Nagekeo, Sarolangun, Aceh Barat Daya, Tapanuli Tengah, dan Sekadau.

Adapun komoditas yang memberikan andil kenaikan harga terbesar di Pulau Sumatra, yaitu daging ayam ras dan bawang putih.

Sementara di Pulau Jawa, komoditas yang mendominasi terjadinya kenaikan harga, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kemudian di luar Pulau Jawa dan Sumatra, kenaikan harga dominan terjadi pada komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Di sisi lain, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Notosusanto menyampaikan ruang lingkup kerja sama yang dilakukan Bapanas dalam pengendalian inflasi.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam hal peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu kerja sama dalam hal pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

“Kemudian peningkatan sinergi antara pusat dan daerah tentang upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. Kemudian berikutnya, kegiatan lain yang disepakati para pihak,” tandasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Mendagri Ingatkan Daerah Perhatikan Komoditas yang Mengalami Kenaikan Harga Tinggi pertama kali tampil pada Mata Pantura.