Kota Cilegon ini adalah kota pertama di Provinsi Banten yang dideklarasikan sebagai Kota Lengkap dan menjadi Kota Lengkap ke-14 di Indonesia.

“Artinya secara spasial keseluruhan bidang tanah Kota Cilegon sudah terpetakan, ini makna dari Kota Lengkap. Definisinya adalah ketika kota/kabupaten secara keseluruhan bidang tanahnya terpetakan, didata dengan baik, artinya kota itu sudah lengkap,” kata Menteri AHY.

Keuntungan dari menjadi Kabupaten/Kota Lengkap cukup banyak. Menteri ATR/Kepala BPN menyebut sedikitnya ada tiga keuntungan, yaitu memudahkan pemerintah daerah melakukan penataan wilayah karena seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terdata dan terdaftar, memudahkan transformasi digital/penerapan sistem elektronik dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Pada tahun 2024 ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 104 kabupaten/kota bisa menjadi Kabupaten/Kota Lengkap.

“Ini pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan kerja keras dan kerja bersama. Oleh karena itu, atas nama Kementerian ATR/BPN tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota memohon dukungan dan kerja sama dari jajaran pemerintahan baik Pemprov, Pemkab maupun Pemkot serta Forkopimda setempat,” ungkap Menteri AHY.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga mendeklarasikan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Cilegon sebagai Kantor Pertanahan Elektronik. Dengan begitu, Kantah Kota Cilegon akan mulai menerbitkan seluruh produk sertipikat dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik yang mana bisa lebih terjamin keamanan datanya dan mudah akses sertipikat tanahnya.

Di momen ini, ia sekaligus menyerahkan lima sertipikat Tanah Elektronik untuk Pemerintah Kota Cilegon.

Menanggapi rencana Menteri AHY soal Kabupaten/Kota Lengkap, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah fokus mengedepankan Kota Cilegon dan tujuh kabupaten/kota lainnya agar memastikan hak atas tanahnya.

Pemprov Banten juga sedang menata pengelolaan aset-aset yang berkaitan dengan tanah. Maka itu, Al Muktabar menyambut baik kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN ini.

“Kita tahu Bapak Menteri, akses kepemilikan lahan semakin terbatas. Oleh karenanya kepastian hukum atas itu menjadi penting sekali dan kita terus menyimak langkah-langkah yang Pak Menteri telah canangkan, kita akan mengakses arah kebijakan itu,” tutur Pj. Gubernur Banten.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Sudaryanto melaporkan bahwa di Provinsi Banten secara keseluruhan terdapat lima juta bidang tanah. Telah terdaftar sebanyak 3,5 juta atau sekitar 70%. Adapun luas wilayah Kota Cilegon sendiri adalah sekitar 16 ribu hektare dengan jumlah persil 163.645 bidang.

“Dengan adanya Deklarasi Kota Lengkap dan Kantah Elektronik ini (Kota Cilegon, red), mudah-mudahan menjadi penyemangat atau pendorong Teman-teman Kantah yang lainnya. Kami akan terus mengupayakan dalam waktu dekat ini menyusul Kota atau Kabupaten Lengkap lainnya,” ujar Sudaryanto.

Turut hadir pada rangkaian kegiatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, H. Mohammad Nuh beserta jajaran pengurus BWI Pusat dan Pengurus BWI se-Provinsi Banten; Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, jajaran Forkopimda Provinsi Banten; Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dan Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Banten, Kepala Kantah se-Provinsi Banten beserta jajaran, dan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian beserta jajaran Forkopimda.

(rdk)

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Deklarasikan Kota Cilegon Jadi Kota Lengkap Pertama di Provinsi Banten pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Pembukaan agenda tahunan Kementerian ATR/BPN tersebut ditandai dengan penekanan tombol hologram oleh Menteri AHY.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024 saya nyatakan dibuka,” kata Menteri ATR/Kepala BPN pada acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 ini mengusung tema ‘Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia’. Dikatakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, tema tersebut juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

Pada tahun 2024, ada tiga hal yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Menteri AHY ketika ia dilantik Februari lalu.

Ketiga hal tersebut antara lain mendorong penerapan Sertipikat Tanah Elektronik agar lebih masif, melakukan revisi peraturan terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, serta mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah untuk tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menteri AHY lantas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk dapat merealisasikan instruksi presiden tersebut.

Selain itu, Menteri AHY turut memaparkan tujuh arah kebijakan Kementerian ATR/BPN di tahun 2024. Ketujuh poin tersebut, yakni perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah, optimalisasi Reforma Agraria, peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan, peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan, Reformasi Birokrasi berbasis merit sistem dan perbaikan SDM, serta mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan green economy.

“Saya minta para peserta Rakernas menjabarkan dengan baik tujuh penekanan arah kebijakan strategis tersebut. Tidak berhenti hanya dalam tataran konsep di Rakernas ini, saya instruksikan jabaran kebijakan strategis itu diimplementasikan di lapangan pada sisa waktu pemerintahan ini. Mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita kepada rakyat, bangsa, dan negara,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ketua Panitia Rakernas Tahun 2024, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo menyampaikan bahwa Rakernas Kementerian ATR/BPN ini sendiri diikuti 1.017 peserta.

Jumlah tersebut meliputi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat maupun daerah, serta peserta dari kementerian/lembaga lainnya. Kegiatan ini berlangsung sejak Rabu (6/3/2024) hingga Sabtu (9/3/2024) mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Menteri Pertanian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komandan Pusat Polisi Militer, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Jaksa Agung Muda Intelijen, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

(rdk)

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Buka Rakernas Tahun 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Secara bersamaan, ia juga melantik Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN periode Juni 2022 – Februari 2024 menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam keterangannya, Presiden RI menyampaikan tiga fokus yang diamanahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

“Pertama, sertipikat (tanah) elektronik harus didorong agar lebih masif. Kedua, target untuk Hak Guna Usaha (HGU) yang berkaitan dengan perusahaan (PT) harus segera diselesaikan karena ini banyak yang ingin masuk. Ketiga, target 120 juta bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus bisa kita selesaikan,” tuturnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Presiden Joko Widodo yakin Agus Harimurti Yudhoyono dapat menjalankan amanah dengan baik.

“Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat siap,” ujarnya.

Atas amanah yang diberikan kepadanya pada sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo, Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen akan memberi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanahan dan tata ruang.

“Pertama, saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah yang luar biasa dari presiden, pemerintah, dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN,” ucapnya.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang Insya Allah akan saya jalankan sekuat tenaga, walaupun kami menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, delapan bulan, tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam menjalankan tugasnya, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan tetap menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN yang menjabat sebelumnya.

“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Hadi sebagai Menkopolhukam yang baru, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih. Beliau selama ini luar biasa, telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR/BPN,” ungkapnya.

Terkait tiga amanah utama yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya, Menteri ATR/Kepala BPN yakin dengan segala daya dan upaya dapat menuntaskan tugas tersebut. Sehubungan dengan Sertipikat Tanah Elektronik, ia menyebut akan terus di masifkan karena bisa menjadi solusi berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan permainan oknum mafia tanah.

“Ini masalah keadilan bukan hanya bagi-bagi sertipikat tapi keadilan yang sangat fundamental. Kita juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak,” terang Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, jika investasi bergerak, maka akan memberi efek besar bagi bangsa, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi, ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Nanny Hadi Tjahjanto, Annisa Pohan Yudhoyono, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri. Hadir pula para Menteri, Kepala Lembaga, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju.

(rdk)

Artikel Presiden Joko Widodo Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, baik itu promosi maupun mutasi. Saya yakin bahwa pelantikan di awal tahun 2024 ini dapat memberikan dampak positif dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.

Dalam kegiatan tersebut, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah, Ana Anida, dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo.

Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan pelantikan yang berlangsung di awal tahun 2024 ini diharapkan dapat memacu seluruh jajaran dalam mencapai target Kementerian ATR/BPN di tahun ini.

“Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,” ucapnya.

Ia berkata bahwa target-target tersebut dapat dicapai apabila seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN memiliki integritas.

“Jabatan yang melekat saat ini adalah amanah dan kita menyadari bahwa sejatinya kita ini memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam bidang pertanahan dan tata ruang,” pungkasnya.

Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan, pembacaan pakta integritas, dan penandatanganan berita acara. Hadir pada kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

(rdk)

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pertama kali tampil pada Mata Pantura.