Ketiga JPT Madya yang dilantik ialah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, dan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyebut bahwa promosi JPT Madya dilalui dengan berbagai tahapan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang sesuai dengan sistem merit.

“Rekan-rekan yang dilantik ini dinilai memiliki kecakapan, kompetensi, rekam jejak, serta integritas yang baik,” ujar Menteri AHY.

Ia menekankan, integritas adalah kunci penting yang bisa menentukan bagaimana pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang yang dihadirkan menjadi bermanfaat.

“Semoga rekan-rekan dapat menunjukkan semua penilaian ini melalui kinerja kepemimpinan serta manajemen yang baik dan berintegritas. Karena itu adalah ukuran yang kita bangun bersama untuk kita dedikasikan dalam melayani masyarakat,” tegas Menteri AHY.

Menteri AHY juga mengingatkan akan tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo untuk dituntaskan bersama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Ketiga tugas tersebut, yaitu Sertipikat Tanah Elektronik lebih masif, revisi terkait peraturan pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, serta mempercepat pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Tentu arahan-arahan ini harus dijawab melalui kerja kita, tak hanya di pusat, namun juga di daerah. Saya ingin menitipkan tugas-tugas tadi kepada Saudara-saudara yang terlantik. Semoga dengan amanah dan jabatan baru ini dapat memberikan kontribusi secara penuh bagi bangsa dan negara,” pesan Menteri AHY.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. Turut menjadi saksi dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

(rdk)

Artikel Lantik Tiga JPT Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Tekankan Integritas demi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Besarnya tanggung jawab baru sebagai Menteri, mendorongnya untuk memperkuat kolaborasi serta memperdalam ilmu soal pertanahan dan tata ruang termasuk dari sudut pandang orang nomor dua di Indonesia.

Ada sejumlah pesan penting yang disampaikan Wapres RI kepada Menteri ATR/Kepala BPN dalam pertemuan tersebut.

“Beliau mengingatkan masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah,” ungkap Menteri AHY saat bertemu dengan awak media di halaman rumah Wapres RI, di Jakarta.

Langkah menyelesaikan permasalahan itulah yang ia nilai menjadi tantangan terbesar Kementerian ATR/BPN.

“Bagaimana kami bisa secara utuh, bukan juga terburu-buru atau gegabah, tapi secara utuh melihat permasalahan sengketa termasuk juga kasus-kasus yang disebabkan mafia tanah, yang merugikan rakyat,” tutur Menteri AHY.

Upaya untuk menegakkan keadilan ini akan ia jalankan dengan tegas.

“Kalau ada rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR/BPN akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan,” ucap Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan rumah dan mencapai target yang sudah dicanangkan sebelumnya. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik jika seluruh pihak terkait ikut bekerja sama dan berkolaborasi.

“Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan kementerian lain. Ada dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, sehingga Kementerian ATR/BPN ini bisa menjadi elemen yang penting yang juga bisa membantu pembangunan. Kita ingin bersinergi, berkolaborasi, ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan,” terang Menteri AHY.

“Sinergi dan kolaborasi yang harus dibangun vertikal dan horizontal ini menjadi kunci kerja pemerintahan yang sukses,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengunjungi kediaman Wapres RI dengan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri beserta jajaran.

(rdk)

Artikel Silaturahmi ke Kediaman Wapres RI, Menteri ATR/Kepala BPN Dapat Nasihat Soal Pertanahan dan Tata Ruang pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Di Kota Tangerang Selatan misalnya, pendaftaran tanah di wilayah ini telah mencapai 98,6% atau berkisar 490.205 bidang dari estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 497.075 bidang.

“Artinya apa, yang sudah selesai 98,6%, sebentar lagi seluruh wilayah Tangerang Selatan ini sudah terdaftar,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertipikat tanah PTSL secara door to door di Gang Salem, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (13/2/2024).

Adapun tujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, mengantisipasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari praktik mafia tanah.

“Kalau sudah terdaftar semua bidang tanahnya berarti di sini tidak ada lagi cekcok antar tetangga, dan tanahnya tidak bisa dicaplok oleh mafia tanah karena semua tanah sudah terdaftar,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Meningkatkan taraf ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya percepatan pendaftaran tanah.

Terbukti penambahan nilai ekonomi di Kota Tangerang Selatan mencapai Rp20,05 triliun yang didapat dari PPh, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan.

“Jadi di Tangerang Selatan ini ekonominya sangat maju sekali, masyarakatnya sejahtera,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan capaian 98,6%, Menteri ATR/Kepala BPN berharap pendaftaran tanah di Kota Tangerang Selatan terus dipercepat sehingga dapat segera dideklarasikan sebagai Kota Lengkap.

“Kita kebut hingga 2025 sudah selesai Kota Lengkap 100%,” imbuh Hadi Tjahjanto.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran.

Turut hadir, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie beserta Wakil, Pilar Saga Ichsan, serta jajaran Forkopimda setempat.

(*)

Artikel 98,6 Persen Tanah Sudah Terdaftar, Dampak Ekonomi di Kota Tangerang Selatan Mencapai Rp20,5 Triliun pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan sertipikat dilakukan secara berkumpul bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, pada Rabu (31/1/2024).

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa masyarakat telah menempati dan memanfaatkan tanah di dalam kawasan hutan tersebut rata-rata selama 40 tahun.

“Baru saja kita serahkan 17 sertipikat dari pelepasan kawasan hutan atau SK Biru. Kita bersyukur hari ini kita bisa merealisasikan sertipikat itu digunakan untuk perumahan maupun untuk perkebunan,” ujarnya.

Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 telah selesai dilaksanakan sebanyak 182 bidang, dengan jumlah penerima sertipikat sebanyak 172 KK seluas 71.660 meter persegi yang terdistribusi di 13 desa/kelurahan. Adapun masyarakat di wilayah tersebut mayoritas bermata pencarian sebagai pekebun.

“Kabupaten Madiun juga memiliki target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah selesai hampir 80% dan terjadi penambahan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 Triliun dari Hak Tanggungan. Kami harapkan sertipikat ini dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat yang rata-rata mereka hidup dengan berkebun, mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Wisnu Priyagung (30) adalah salah satu penerima sertipikat redistribusi tanah berupa rumah seluas 383 meter persegi. Dalam kesempatan ini, Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas sertipikat yang diterima. Karena kini, ia bersama istri dan anaknya merasa tenang untuk menempati rumah serta menggarap lahan di desa tersebut.

“Terima kasih untuk seluruh pihak, bapak Hadi Tjahjanto dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah memerhatikan kami, masyarakat kalangan bawah. Proses sertipikat ini tiga bulan yang lalu alhamdulillah lancar. Dalam seluruh prosesnya tidak ada biaya dan tidak ada halangan apapun,” ungkapnya.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Turut hadir, perwakilan Bupati Madiun beserta jajaran Forkopimda setempat.

(rdk)

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan kepada Masyarakat Kabupaten Madiun pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Adapun sertipikat yang diserahkan kali ini adalah 50 sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi masyarakat yang berada di atas sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Bogor, di mana tujuh sertipikat HPL tersebut juga diserahkan di waktu yang bersamaan.

“Sertipikat ini hasil kerja sama dari PTPN VIII dengan luas tanah kurang lebih 52,8 hektare dan sudah berstatus HPL Kabupaten Bogor,” kata Hadi Tjahjanto usai menyerahkan sertipikat.

Dengan diserahkannya sertipikat kepada masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN berharap sertipikat dapat dijaga dengan baik oleh para pemilik sertipikat tanah. Selain itu, ia pun berharap sertipikat yang telah diterima dapat meningkatkan taraf ekonomi dengan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimiliki masyarakat.

“Saya ingatkan juga (pengembangan, red) usaha ini untuk yang bersifat produktif sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Salah satu penerima sertipikat, Dedi Kurniawan (46) yang merupakan seorang Wiraswasta mengatakan bahwa dengan sertipikat, ia dapat mengembangkan usahanya dengan mengagunkan ke bank. Meskipun demikian, ia mengaku akan menyimpan sertipikat yang diterimanya dengan baik.

“Saat ini pakai modal yang sudah ada dulu,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai pembuatan sertipikat, pria yang akrab disapa Dedi ini menjelaskan bahwa ia sangat dipermudah oleh sejumlah pihak termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Kendati dipermudah, ia mengungkapkan bahwa selama pengurusan, tidak dipungut biaya dalam prosesnya.

“Sangat dipermudah karena kami tidak bolak balik ke BPN. Terima kasih kepada aparat setempat, pihak yang berjibaku membantu kami, terima kasih juga kepada Pak Menteri yang datang ke tempat kami, ini suatu kebanggaan bagi kami,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana, Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lampri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya beserta jajaran.

Turut hadir, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Artikel Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Tanah Hunian Tetap Korban Bencana Banjir di Kabupaten Bogor pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan sertipikat dilakukan di BOSF Office Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (16/1/2024).

Sertipikat ini merupakan perpanjangan hak dengan luas lahan 685,9 hektare di antaranya 476 hektare di Kelurahan Margomulyo dan 209,9 di Kelurahan Karya Merdeka. Tak hanya orangutan, BOSF juga melestarikan satwa beruang madu di dalam kawasan hutannya.

Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung langkah BOSF untuk memasukkan lahannya kepada Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami sangat (concern) terhadap konservasi orangutan ini apalagi kawasan ini masuk dalam kawasan IKN. Ini kami selamatkan dulu, karena kita takutkan nantinya dalam pengembangan IKN ini bisa ada masalah maka kami sudah bisa memitigasi permasalahan-permasalahan tersebut,” ujarnya.

Hadi Tjahjanto berharap dengan adanya sertipikat ini, BOSF dapat terus menjaga kelestarian kawasan yang memiliki total luas 900 hektare ini. Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian, tanah BOSF sama dengan tanah yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang subur, dapat mendatangkan air, dan menjadi rumah bagi para satwa.

“Seperti yang kita lihat, ini akan menjadi pusat bagi kehidupan satwa di sini. Kami akan terus mendukung apa yang BOSF lakukan apalagi ini termasuk kawasan IKN yang memiliki konsep (forest city), sehingga ini adalah menjadi percontohan untuk kita bisa melestarikan hutan dan habitat yang ada di kawasan hutan,” tutur Menteri ATR/BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN juga menanam bibit pohon ulin atau disebut juga sebagai pohon kayu besi. Penanaman tersebut bertujuan agar kawasan BOSF semakin subur dan nyaman bagi para satwa.

Masih di Kabupaten Kutai Kartanegara, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 10 sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sungai Merdeka. Sertipikat tanah diserahkan secara (door to door) kepada warga setempat.

Adapun dalam kunjungan kerja ini Menteri ATR/BPN didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran. Turut hadir, Camat dan Lurah serta jajaran BOSF Samboja.

Artikel Lindungi Konservasi Satwa di Kalimantan, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat kepada Borneo Orangutan Survival Foundation pertama kali tampil pada Mata Pantura.