Dia menegaskan, upaya yang dilakukan Pemda ini penting karena capaian pengendalian inflasi secara nasional merupakan agregat dari langkah yang dilakukan pusat maupun daerah.

“Untuk itulah saya kira rapat kali ini terasa istimewa dibanding rapat-rapat hari Senin sebelum-sebelumnya, karena hari ini Bapak Kepala Badan Pangan ini mengundang semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pasokan & Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bertajuk ‘SPHP Aman, Ibadah Nyaman’ di Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Mendagri menjelaskan, dalam mengendalikan inflasi, Pemda didukung oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh masing-masing kepala daerah. Sementara di tingkat pusat, pemerintah juga memiliki Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Dirinya berharap, setelah mengikuti Rakor yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut, Pemda dapat segera melakukan rapat dengan semua stakeholder termasuk para pengusaha untuk memperdalam berbagai isu yang dibahas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Mendagri, inflasi pada Februari 2024 secara year on year berada di angka 2,75 persen. Menurutnya, angka ini masih terbilang baik, karena pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai seimbang karena menguntungkan produsen maupun konsumen.

“Kita harus mencari balance [harga] antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen, karena negara kita adalah negara yang juga negara memproduksi,” terang Mendagri.

Dirinya juga menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Berdasarkan indikator perkembangan harga pada minggu kelima Februari 2024, komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, dan daging ayam ras. Namun demikian, di masing-masing daerah komoditas yang mengalami kenaikan juga beragam.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi. Misalnya di tingkat provinsi, daerah tersebut di antaranya Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Bengkulu, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Lampung.

“Saya juga punya data kabupaten-kabupaten mana yang terendah dan tertinggi, untuk yang tertinggi-tertinggi ini agar koreksi, lihat apa penyebabnya, dan kemudian segera lakukan rapat-rapat dengan Forkopimda untuk menyelesaikan masalah itu,” jelasnya.

(*)

Artikel Jelang Ramadan dan Lebaran, Mendagri Imbau Daerah Pastikan Bahan Pangan Tersedia dan Harga Terjangkau pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman.

“Saya atas nama Mendagri dan juga Plt. Menko Polhukam mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders sehingga Pemilu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman,” kata Mendagri setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Meskipun Mendagri mengakui terdapat beberapa kekurangan seperti adanya daerah yang belum menggelar pemungutan suara karena banjir, dan adanya potensi konflik seperti di beberapa daerah di Papua, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemilu di Indonesia merupakan terbesar di dunia lantaran lebih dari 200 juta warga negara menggunakan hak pilihnya sekaligus dalam satu hari.

Terlebih pesta demokrasi tersebut tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat yang pelaksanaan pemilunya tidak digelar dalam sehari.

“Maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit, memobilisasi orang untuk ke TPS dan memilih, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu itu bukan pekerjaan mudah,” ujarnya.

Mendagri juga menilai tidak ada praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024. Dirinya menyarankan agar berbagai praktik yang dinilai bermasalah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. Mendagri juga meminta semua pihak dapat menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.

“Ada bukti laporkan Bawaslu, tidak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

(rdk)

Artikel Mendagri: Pelaksanaan Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Berbagai bantuan itu mulai dari bantuan pemakaman, rumah duka, hingga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang ditinggalkan, juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ditegaskan Mendagri pada awak media usai Rapat Perkembangan Kesehatan Petugas Penyelenggara Pemilu bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan penyelenggara pemilu di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Kita semua berduka karena adanya yang wafat, tapi saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan. Baik jajaran KPU penyelenggara maupun pengawas Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu,” katanya.

Mendagri dalam kesempatan itu juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses administrasi para petugas yang wafat. Salah satunya dengan memudahkan pembuatan surat kematian.

“Kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat,” tambahnya.

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, Mendagri mengungkapkan, langkah-langkah antisipasi akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah petugas pemilu yang wafat atau sakit ketika bertugas. Bersama-sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah mengantisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali.

“Oleh karena itu, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu. Di antaranya adalah mengenai persyaratan-persyaratan yang didasarkan pada masukan Menkes, idealnya manusia itu bisa bekerja terus 10 jam, idealnya,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah telah membatasi usia petugas ad hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagaimana aturan KPU, usia dibatasi antara 17 hingga 55 tahun. Para petugas itu juga melalui tahap screening untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi baik.

“Screening ini bagian dari menjadi anggota BPJS, oleh karena itulah kami mengeluarkan dari Kemendagri, mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah karena KPU tidak memiliki anggaran untuk iuran BPJS bagi anggota ad hoc ini,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Mendagri, dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah melalui Kemenkes juga telah menyiagakan fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di Kemenkes untuk membantu petugas ad hoc di TPS, mulai dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada klausul tertentu yang berhubungan dengan proses perhitungan suara agar waktunya diperpanjang untuk menghindari kelelahan petugas.

“Kita tahu ya mulai pencoblosan itu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00, dan setelah itu dilakukan perhitungan suara maksimal sampai jam 12 malam, tapi kemudian ada putusan MK boleh ditambah lagi 12 jam lagi. Artinya sampai hari berikutnya, itu totalnya lebih kurang 22 ditambah dengan 12, jadi lebih kurang 33 jam,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda harus dipahami dengan benar. Tanpa jeda yang dimaksud adalah prosesnya, agar tidak terjadi penyimpangan moral (moral hazard).

Sementara petugasnya, sebagaimana standar yang dibuat oleh Kemenkes, idealnya manusia bekerja secara terus menerus tidak lebih dari 10 jam.

“Dari KPU berpendapat bahwa kenapa tanpa jeda, supaya tidak terjadi break, kalau break perhitungan nanti ada moral hazard kerawanan. Oleh karena itulah terus menerus, tapi tidak berarti individualnya terus menerus, prosesnya tetap berjalan, ada perhitungan. Kalau dia mau ke toilet, ada yang lelah, mengantuk sekali, artinya bisa istirahat sementara temannya bisa mengerjakan,” tandasnya.

(rdk)

Artikel Mendagri Minta Pemda Berikan Bantuan bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang Wafat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sejalan dengan itu, pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diinisiasi BSKDN bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah.

Selanjutnya, pengukuran IKKD juga dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Akbar Ali mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menyampaikan sambutan dalam Workshop Pengukuran IKKD di Lumire Hotel, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dalam sambutannya, Akbar menjelaskan pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai.

Dirinya menginginkan dengan variabel yang sempurna hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Dia melanjutkan, kendati pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025.

Maka dari itu, Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

“Instrumennya ini harus kita sempurnakan, oleh karena itu kita dapatkan masukan dari Bapak/Ibu sekalian (rdk- peserta workshop) dan juga ingin menerangkan bagaimana penerapan aplikasi yang sudah disusun oleh teman-teman di tim ini (BSKDN). Jika ada kekurangan dan lainnya mohon diberikan masukan,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi yang hadir sebagai narasumber mengatakan, data menjadi salah satu kunci penting kesuksesan pengukuran IKKD.

Untuk itu, menurutnya, data yang digunakan dalam pengukuran IKKD harus mencerminkan realitas yang sebenar-benarnya mengenai kepemimpinan kepala daerah yang diukur.

Halilul menambahkan, penggunaan data yang tidak valid dapat menjadi kelemahan hasil pengukuran IKKD. Bahkan, penggunaan data yang tidak teruji dapat berakibat fatal terhadap perkembangan daerah tersebut.

Tambahnya, ia mencontohkan, berdasarkan dokumen tertulis suatu daerah mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen. Namun, hal itu berbeda dengan fakta di lapangan yang menyatakan angka kemiskinan masih mencapai 17 persen.

“Salah menggunakan data maka kesimpulannya juga salah, misal data indeksnya sudah paling tinggi, tapi nyatanya tidak, ini kan akan menggangu perkembangan suatu daerah,” pungkasnya.

(Hapip)

Artikel BSKDN Tekankan Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah, Akbar Ali: Demi Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dapat dilakukan oleh setiap stakeholder termasuk pemerintah daerah (Pemda) dengan betul-betul memantau komoditas yang harganya naik dan mendata daerah mana saja yang mengalami kenaikan.

Dia mengatakan, meski per Juni 2023 rerata angka inflasi nasional sebesar 3,5 persen, tetapi ada sejumlah daerah yang inflasinya di atas angka tersebut.

“Untuk daerah-daerah yang di atas 3,5 persen juga cukup banyak, bahkan ada yang mencapai angka 6 persen lebih,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (17/7/2023).

Mendagri menekankan, daerah yang inflasinya di atas 3,5 persen agar segera melakukan langkah penurunan seperti dengan menggali berbagai informasi terkait inflasi di daerahnya sekaligus mencari solusinya.

Selain itu, hal tersebut bisa dilakukan misalnya melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat komponen apa saja yang membuat inflasi di daerah itu tinggi.

“Masalahnya adalah suplai yang kurang atau distribusi yang macet,” ujarnya.

Lanjutnya, ia menuturkan pihaknya mengaku telah menurunkan tim ke sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi agar membantu pengendalian. Dirinya juga sempat berkomunikasi dan berdiskusi secara langsung dengan beberapa kepala daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Tak hanya itu, ia menekankan agar kepala daerah dapat mengaktifkan Satgas Pangan dan rutin mengecek komoditas di banyak pasar.

“Itu yang dimaksud oleh Beliau (rdk- Presiden) detail itu, oleh karena itulah setiap beliau berkunjung ke daerah-daerah pasti akan ke pasar, Bapak Presiden mengecek harga dan Beliau hafal betul,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengapresiasi daerah yang berhasil mengendalikan inflasi hingga di bawah rerata nasional. Daerah yang mampu mengendalikan tersebut dapat menjadi rujukan bagi daerah lainnya dalam belajar pengendalian inflasi.

Maka Presiden, kata dia, sangat gembira dengan capaian inflasi pada Juni 2023 yang mampu mencapai angka 3,5 persen. Namun, inflasi tersebut harus tetap dikendalikan hingga mencapai target sebesar 3 persen.

“Target di angka 3 persen dianggap imbang, menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen,” tandasnya.

(Hapip)

Artikel Mendagri Sampaikan Pesan Presiden Jokowi, Pemda Harus Tahu pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong percepatan pelaksanaan dan pengembangan branding dengan tujuan menjadikan kota tidak hanya sebagai lokasi, tetapi juga sebuah tujuan.

Dengan pengertian lain, mengubah kota menjadi sebuah tempat di mana manusia ingin bertempat tinggal, bekerja dan berkunjung.

Hal itu ditekankan Suhajar pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023 yang mengambil tema ‘Kota Kita Maju, Indonesia Kita Kuat’, di Hotel Upperhills Makassar, Rabu (12/7/2023).

“Kita berterima kasih pada kawan-kawan yang telah mem-branding kotanya dengan baik. Bandung mem-branding kotanya dengan sangat menarik, yang disebut dengan ‘Kecantikan yang Abadi’, luar biasa. Semarang mem-branding kotanya dengan keberagaman budaya, Jogja mengubah branding-nya menjadi ‘Jogja Istimewa’, ‘Surabaya Berkilau’,” katanya.

Suhajar menekankan, city branding adalah proses menuju kota masa depan. Branding yang tepat meliputi banyak aspek dari berbagai pemangku kepentingan, melalui visi bersama mengangkat kekhasan lokal yang menarik perhatian nasional, regional, dan global.

Selain itu, city branding mampu mengintegrasikan berbagai program sektoral menuju branding yang dituju secara terpadu dan sinergis.

“Saya yakin dan percaya, branding kawan-kawan semua menimbulkan kebanggaan yang luar biasa baik untuk warga yang Bapak/Ibu pimpin, maupun untuk orang-orang yang datang ke kota yang Bapak/Ibu pimpin,” ujarnya.

Dia melanjutkan, branding kota sejalan dengan dokumen kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional 2015-2045. Dokumen tersebut menyebutkan enam hal penting dalam membentuk kota yang berkelanjutan dan berdaya saing.

“Pertama, kota layak yang aman dan nyaman. Kedua, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Ketiga, kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi,” paparnya.

Kemudian,”Keempat membangun identitas perkotaan Indonesia berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, dan budaya lokal. Kelima, membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam sistem perkotaan nasional berbasis kewilayahan. Keenam, tata kelola kota yang berkelanjutan,” sambungnya.

Di sisi lain, Suhajar menyampaikan, kota harus dikembangkan dengan intervensi secara progresif dari kepala daerah. Dia mendorong wali kota untuk melakukan intervensi tak hanya di pusatnya saja, tetapi juga wilayah peri-urban atau daerah pinggiran/pendukung. Tanggung jawab moral kota menurut Suhajar adalah menjaga keseimbangan pusat kota dengan daerah pendukung.

“Kota adalah pusat pertumbuhan, pusat pertumbuhan ini wajib menumbuhkan peri-peri pendukungnya,” pungkasnya.

(Dani)

Artikel Sekjen Kemendagri Dorong Percepatan Pelaksanaan dan Pengembangan Branding Kota pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam upaya memperkuat desa dan mencegah urbanisasi yang berlebihan, Mendagri mengajak masyarakat untuk berpikir bersama.

Mendagri juga menyatakan program membangun dan memperkuat desa menjadi hal yang sangat vital untuk kepentingan bangsa ke depan.

“Desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota dari pada di desa, lebih kurang 51-52 persen di kota, tapi masih 40-an persen, 48-49 persen ada di desa. Itu kondisi sekarang,” katanya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Mendagri mengungkapkan, berkaca pada negara Jepang dan Korea Selatan, dua negara tersebut sebagian besar penduduknya meninggalkan desa kemudian pergi ke kota. Menurutnya, di Jepang sebagian besar warganya itu berbondong-bondong pergi ke Tokyo, Kyoto bahkan Osaka.

Tak hanya itu, lanjutnya, sementara di Korea Selatan terkonsentrasi di Seoul dan Busan. Padahal kota-kota besar tersebut memiliki iklim yang kompetitif.

“Mereka harus survive di kota, dengan segala glamor di kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik, akibatnya yang terjadi stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua mereka juga terlambat untuk menikah, bahkan ada yang mau tidak menikah,” ujarnya.

Ia menceritakan, pada tahun lalu dirinya mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia bertemu dengan para pejabat di Jepang seperti Gubernur Tokyo, Gubernur Hokkaido, Mendagri, juga Sekretaris Kabinet di sana. Mereka menyampaikan terkait masalah minimnya pertumbuhan penduduk di Jepang, jumlah yang dilahirkan lebih sedikit dari pada jumlah kematian.

“Nah di Korea juga demikian, bagaimana yang terjadi dengan desa, desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua, terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, jelas Mendagri, berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia yang mengalami bonus demografi. Hal itu memberikan peluang, sekaligus hambatan. Penduduk Indonesia banyak diisi oleh kelompok usia produktif sehingga menciptakan angkatan kerja yang besar untuk produksi.

“Kita bonus demografi, angkatan kerjanya tinggi, tapi kalau seandainya dia tidak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan tidak terlatih ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demografic bonus tapi adalah demografic disaster, bencana demografi,” tutur dia.

Guna mengatasi hal tersebut, Mendagri menegaskan pemerintah telah menggenjot upaya kemajuan di bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk generasi unggul. Bersama dengan berbagai stakeholder, program-program pemerintah seperti penurunan stunting dan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas menjadi upaya yang terus dijalankan.

“Oleh karena itu desa harus diperkuat, desa melakukan menjadi lapangan kerja yang baru, bahkan ada istilah bekerja di desa tapi rezekinya itu seperti rezeki kota, banyak yang berpendapat seperti itu,” tandasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Cegah Urbanisasi, Mendagri Tegaskan Desa Menjadi Sentra Baru Ekonomi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu disampaikannya pada launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang digelar secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/6/2023).

“Gerakan pasar murah ini adalah grant besar yang di tingkat pusat, yang dikelola oleh Bapanas. Tapi di daerah itu selama ini kami rapat dengan Bapanas dan lain-lain, itu sudah mendorong salah satu sinergi langkah adalah operasi pasar murah, menggunakan belanja tidak terduga,” katanya.

Dia menerangkan, menjelang Idul Adha, banyak komoditas yang mengalami kenaikan permintaan (Demand) sehingga menyebabkan kenaikan harga. Seperti terjadi pada komoditas telur, daging ayam ras dan jagung. Selain itu, dalam waktu dekat kenaikan harga juga terjadi karena kegiatan kenegaraan seperti 17 Agustusan dengan banyaknya kegiatan, seperti lomba-lomba. Dia menjelaskan, melalui GPM ini diharapkan akan membantu pemerintah daerah.

“Banyak hal-hal yang mereka yaitu teman-teman daerah tidak bisa lakukan penuh, karena keterbatasan fiskal kewenangan mereka dan lain-lain. Untuk itulah intervensi pemerintah diperlukan, salah satunya adalah melalui gerakan pasar murah oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia berharap, GPM ini akan tetap terus berjalan. Pemerintah akan terus melakukan intervensi jika terjadi kenaikan harga. Sebab jika tidak, maka harga komoditas di pasaran akan jatuh. Hal tersebut tentu merugikan petani juga peternak.

“Kalau kita, negara kita adalah negara konsumsi juga negara produksi, kalau seandainya konsumsi harganya jatuh sekali, yang senang konsumen, tapi produsen setengah mati. Kita harus jaga keseimbangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam sambutannya menyampaikan, Bapanas dan kementerian/lembaga (K/L) terkait hadir untuk mengurai satu per satu tantangan pangan yang menjadi urusan rakyat. Launching GPM secara serentak kali ini menjadi aksi nyata dalam menjaga inflasi pangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan, petani, dan peternak.

“GPM serentak pada hari ini dilaksanakan bersama-sama, kompak, dan serempak di 342 titik di 301 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Saya sangat mengapresiasi gelora dan semangat yang luar biasa dari seluruh Kabupaten/Kota yang turut berpartisipasi dalam acara hari ini,” tandasnya.

(Apip)

Artikel Mendagri Apresiasi Bapanas Bantu Pemerintah Pusat Kendalikan Harga Pangan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut turut mengundang perwakilan kementerian/lembaga (K/L) di antaranya Kementerian Perdagangan, Pertanian, Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia (BI), hingga para kepala daerah yang hadir secara online.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi sinergi pengendalian inflasi lintas K/L yang dilakukan setiap hari Senin di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mendagri mengatakan, pada bulan September lalu, pihaknya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan inflasi daerah. Dia menerangkan, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, presiden meminta pengendalian inflasi dilakukan sebagaimana dalam pengendalian Covid- 19. Pihaknya kemudian mengundang diskusi dengan berbagai pihak lintas K/L untuk mengawal inflasi.

“Waktu kita Covid itu, dua tahun full betul-betul saya mengikuti betul dari awal bapak Presiden itu. Kita melakukan rapat tiga kali seminggu. Hari Sabtu biasanya Menko Ekonomi Pak Airlangga yang memimpin luar Jawa-Bali, hari Minggu Pak Luhut pengendali Jawa-Bali. Hari Senin, Pak Presiden dan itu dilakukan setiap hari Senin, konsisten Bapak Presiden. Dan Beliau ingin melakukan untuk inflasi coba kendalikan seperti itu juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan, terdapat dua unsur penyumbang inflasi yaitu administered price atau harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), transportasi dan air minum. Kemudian volatile items yang harganya berubah-ubah, seperti produk makanan, minuman, dan tembakau. Dalam mengatur dua hal inilah diperlukan pentingnya kerja sama dan kekompakan antar instansi terkait pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat.

“Rakyat kita terutama middle low, terutama yang di low, yang less fortunate, grass root, itu tidak banyak mau bicara yang aneh, apalagi bicara politik dan lain-lain. Tapi lebih banyak masalah perut, itu yang paling utama, serta berbagai gejolak stabilitas keamanan Indonesia, politik keamanan Indonesia itu akan sangat rawan kalau bicara sudah mengenai masalah bahan pokok,” tuturnya.

Selain itu, dia menjelaskan kembali terkait dengan sembilan langkah pengendalian inflasi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Termasuk di antaranya melakukan gerakan tanam, operasi pasar murah, kerja sama antardaerah, hingga subsidi transportasi.

“Semua instrumen di daerah kita minta untuk bergerak, dan kita melakukan rapat setiap Senin, menampilkan data termasuk juga data daerah mana yang bekerja dan daerah mana yang tidak, daerah mana yang melakukan intervensi mana yang cuek. Kita bacakan juga daerah-daerah yang tertinggi inflasinya, dan daerah-daerah yang terendah,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Bapanas karena telah melakukan gerakan pangan murah. Menurutnya, kegiatan ini bisa memperpendek rantai distribusi pangan, sehingga rakyat bisa mendapatkan harga yang terbaik. Pihaknya sekaligus juga mendukung dan mengapresiasi berbagai upaya pengendalian inflasi.

“Saya juga berterima kasih kepada Mendagri Pak Tito, gak basa-basi, dari hati yang tulus, karena terus terang kita sangat terbantu. Pak Tito ini Menteri Dalam Negeri, mantan Kapolri, tapi ngurusin inflasi. Tiap Senin rapat,” ungkapnya.

(Apip)

Artikel Hadiri Launching Gerakan Pangan Murah Bapanas, Mendagri Apresiasi Sinergi Pengendalian Inflasi Lintas K/L pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Jumlah itu terdiri dari sepuluh Gubernur pada bulan September, dua di bulan Oktober, dan lima Gubernur pada bulan Desember 2023.

Sepuluh Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada September 2023 itu adalah Gubernur Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Kemudian untuk dua Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada bulan Oktober, yakni Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

Sementara lima Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada bulan Desember 2023, yaitu Gubernur Riau, Lampung, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Di lain sisi, Benni juga membeberkan penjabat (Pj) gubernur yang berganti maupun diperpanjang masa jabatannya pada 2023. Mereka di antaranya Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin yang berakhir pada bulan Maret 2023 dan digantikan oleh Suganda Pandapotan Pasaribu.

Kemudian pada bulan Mei terdapat empat Pj Gubernur yang masa jabatannya berakhir, yakni Pj Gubernur Banten, Pj Gubernur Papua Barat, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Pj Gubernur Gorontalo. Dari keempat tersebut, dua di antaranya diperpanjang masa jabatannya yakni Pj Gubernur Banten dan Pj Gubernur Papua Barat. Sedangkan dua lainnya diganti oleh penjabat baru.

Benni menambahkan, ada pula Pj Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun ini dan dapat diperpanjang atau dilakukan penggantian dengan penjabat baru. Mereka di antaranya Pj Gubernur Aceh yang bakal berakhir masa jabatannya pada bulan Juli 2023 dan Pj Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2023.

Ada pula Pj Gubernur Papua Selatan, Pj Gubernur Papua Tengah, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan yang berakhir pada bulan November 2023.

Di akhir penjelasannya, Benni juga mengatakan, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Gubernur Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Maluku, dan Gubernur Maluku Utara akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember 2023, meskipun mereka dilantik pada tahun 2019. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (4) dan (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 201 ayat (4) itu menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

Sementara Pasal 201 ayat (5) mengatakan bahwa Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Lebih lanjut Benni mengatakan, kepala daerah tersebut nantinya akan mendapatkan kompensasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal tersebut menjelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

(Bandi Badut)

Artikel Kemendagri Sebut 17 Gubernur Berakhir Masa Jabatannya Mulai September 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.