“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Surat tersebut ditandatangani di Jakarta pada Jumat (02/02) kemarin.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pihaknya belum menentukan pengganti definitif untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Presiden menekankan bahwa yang terpenting adalah organisasi bisa berjalan dengan baik.

“Ya nanti dilihat lah, kita ini yang penting organisasi berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Presiden pun menyebut bahwa penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

“Secepatnya. Dari non-(parpol),” tutupnya.

(*)

Artikel Tunjuk Mendagri Tito sebagai Plt Menko Polhukam, Presiden: Punya Pengalaman pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemilu yang damai adalah tanggung jawab bersama, karena pemilu merupakan landmark demokrasi yang melibatkan peran berbagai pihak dan ber orkestrasi secara harmonis dalam memilih wakil rakyat.

Selain itu, setidaknya ada lima elemen kunci dalam mewujudkan terlaksananya pemilu yang damai, jujur, adil dan bermartabat.

“Ada sejumlah elemen yang simultan bergerak sama-sama bertanggung jawab, satu adalah penyelenggara pemilu, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, termasuk pemerintah juga mendukung anggaran dan lain-lain,” katanya pada acara Senandung Pemilu Damai yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Mendagri melanjutkan, elemen kedua yaitu peserta pemilu yang siap menang dan siap kalah. Ketiga, media yang berperan penting dalam mempengaruhi publik.

Selanjutnya, masyarakat dan tokmas. Pada poin keempat tersebut, Mendagri menekankan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menentukan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

“Kemudian yang berikutnya lagi adalah aparat keamanan untuk menjaga situasi keamanan agar tetap terjaga baik. Jadi orkestrasi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan, pesta demokrasi bukan cuma milik pemerintah, tapi milik semua rakyat Indonesia.

“Maka, pada Acara ‘Senandung Pemilu Damai’ ini dimaksudkan untuk memanjangkan tekad dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu damai di lingkup peran masing-masing,” ucapnya.

Mahfud menambahkan, tujuan dilaksanakan pemilu salah satunya adalah agar terjadi sirkulasi kepemimpinan. Dalam prosesnya akan ada strategi hingga persaingan yang ketat, hal ini sah tetapi jangan sampai merusak tata kehidupan bernegara.

Untuk itu, kata Mahfud, pemilu yang damai perlu diwujudkan dengan membangun konsolidasi bersama semua pihak.

“Ini penting dan kedamaian bersumber dari kita,” tandasnya.

(Hapip)

Artikel Mahfud MD dan Mendagri Mengamini Pemilu Adalah Tanggung Jawab Bersama pertama kali tampil pada Mata Pantura.