“Saya sangat kecewa dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, karena diduga telah mengabaikan berita yang beredar di salah satu media online sebelumnya terkait tumpukan sampah,” kata Muhidin Ketua LSM Seroja DPC Kabupaten Tangerang, kepada awak media, Senin (21/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa pihak pemerintah setempat dan DLHK Kabupaten Tangerang diduga tidak peduli dengan adanya sampah-sampah yang berserakan di wilayah tersebut.

“Sungguh miris, sejumlah petani disini pun mengeluhkan banyaknya sampah, sehingga mereka selalu bergotong royong untuk mengangkat sampah yang berasal dari saluran irigasi. Namun demikian, pihak pemerintah setempat dan DLHK Kabupaten Tangerang tinggal mengangkut menggunakan armada saja tidak dilaksanakan,” tuturnya.

Untuk itu, kata Muhidin, kepada pihak pemerintah setempat juga DLHK Kabupaten Tangerang harus cepat dan sigap dalam menyelesaikan masalah yang menjadi keluhan para petani.

“Selain mengganggu kenyamanan, bau yang ditimbulkan dari sampah tersebut cukup mengganggu para pengguna jalan yang melintas. Parahnya, tumpukan sampah juga menyumbat drainase atau saluran air. Tak hanya itu, sampah tersebut semakin menumpuk jatuh kembali di drainase, jadi warga yang bekerja di sawah repot juga untuk membersihkan sampah itu,” sambungnya.

Ia juga mengajak masyarakat setempat, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar tidak berdampak pada kesehatan.

“Sudah saatnya seluruh masyarakat juga sadar agar tidak membuang sampah sembarangan, karena bisa berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Saya juga berharap kepada pihak pemerintah setempat baik itu Desa, Kecamatan, bahkan DLHK Kabupaten Tangerang harus cepat dalam menangani permasalahan yang dikeluhkan warganya,” ujarnya.

“Dalam hal ini pula, saya akan menyurati pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

(Bandi Badut)

Artikel Sampah Berserakan Disepanjang Jalan Desa Buaran Mangga Pakuhaji, Muhidin: Saya Akan Menyurati DLHK Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Kegiatan tersebut patut diduga kastin yang terpasang di lokasi proyek itu, tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB),” kata Muhidin selaku Ketua LSM Seroja DPC Kabupaten Tangerang, kepada awak media, Senin (21/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menyampaikan di lokasi proyek tersebut tidak ada papan proyek, sehingga pihak pelaksana diduga telah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008.

“Seharusnya sebelum kegiatan dilaksanakan, papan proyek harus terpasang, sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran tersebut,” ucapnya.

Selain itu, kata Muhidin, para pekerja di lapangan tidak mengenakan alat pelindung diri (APD), sehingga adanya dugaan mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Perlu diketahui bersama, bahwa pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), maka dari itu sangatlah penting menggunakan APD. Namun ini merupakan sebuah kelalaian pelaksana dan pengawas ketika para pekerja tidak menggunakan APD,” sambungnya.

“Dalam hal itu, saya harap pihak pengawas bisa menegur pelaksana, bahkan saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi dengan menyurati pihak terkait,” tegasnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi pihak Ekbang Kecamatan Pakuhaji melalui WhatsApp, namun belum dapat respon.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait masih belum bisa memberikan keterangan.

(Bandi Badut)

Artikel Ketua LSM Seroja DPC Kabupaten Tangerang Angkat Bicara Terkait Proyek Kecamatan Pakuhaji pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dikatakan Muhidin selaku Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroenting Jaya Indonesia (Seroja), proyek tersebut diduga telah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Pihak pelaksana sebelum melakukan pekerjaan itu, sudah terpasangnya sebuah papan proyek. Dengan demikian, sudah seharusnya para pelaksana sadar dengan undang-undang KIP, namun masih banyak para kontraktor yang mengabaikan bahkan diduga ada unsur kesengajaan tidak dipasangnya papan proyek tersebut,” kata Muhidin Ketua DPC LSM Seroja, kepada awak media, Senin (21/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa sudah pasti masyarakat menginginkan adanya sebuah transparansi publik, agar mengetahui hasil pajak yang dibayarkan tersebut peruntukannya.

“Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan transparan. Perlu diketahui bersama, bahwa transparan atau keterbukaan informasi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, pentingnya sebuah papan nama informasi tersebut, yaitu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak, serta waktu atau lama pekerjaan proyek.

“Terlebih lagi, saat saya dan rekan-rekan media di lokasi proyek, para pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seakan-akan diduga mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3),” tukasnya

“Perlu diketahui bersama, bahwa pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), maka dari itu sangatlah penting menggunakan APD. Namun ini merupakan sebuah kelalaian pelaksana dan pengawas ketika para pekerja tidak menggunakan APD,” sambungnya.

Tak hanya itu, kata Muhidin, proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan diduga asal jadi.

“Pantauan saya bersama rekan media di lokasi proyek tersebut, saat pemasangan material u ditch itu terkesan asal jadi, karena dasar bawah tidak menggunakan hamparan pasir, juga tidak diplester, dan saat pemasangan u ditch tidak di kisdam atau bendung,” tukasnya.

“Dalam hal itu, saya harap pihak pengawas bisa menegur pihak pelaksana, bahkan saya akan menindaklanjuti temuan di lokasi dengan menyurati pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Di tempat yang berbeda, Muhtadin selaku pengawas Kecamatan Pakuhaji mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin.

“Saya sudah menegur pihak pelaksana, juga saat pemasangan u ditch itu sebelumnya sudah di bendung, namun apabila selalu dibendung namanya juga warga takutnya banjir atau luber kemana-mana,” kata Muhtadin selaku pengawas Kecamatan Pakuhaji, saat dihubungi melalui WhatsApp.

(Bandi Badut)

Artikel Proyek U-ditch di Desa Kali Baru Pakuhaji Diduga Tidak Transparan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dikatakan Muhidin ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroenting Jaya Indonesia (Seroja), proyek tersebut diduga adanya unsur kesengajaan.

“Saya bersama rekan-rekan media di lokasi proyek tersebut tidak adanya papan proyek atau keterbukaan informasi publik (KIP), sehingga hal itu pihak pelaksana diduga melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008. Seharusnya kegiatan tersebut belum dilaksanakan, papan proyek itu harus terpasang di area lokasi,” kata Muhidin, Selasa (15/8/2023).

Lanjutnya, Muhidin juga menuturkan bahwa para pekerja di lokasi proyek itu tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), diduga para pekerja mengabaikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Saya berharap kepada pihak pengawas dari dinas pendidikan kabupaten Tangerang untuk segera menegur pihak pelaksana. Karena pada saat saya bersama rekan-rekan media di lokasi menanyakan hal itu kepada para pekerja, tidak ada teguran atau imbauan dari pihak pelaksana atau pengawas dari dinas terkait,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, dirinya akan menindaklanjuti adanya dugaan temuan di lokasi proyek tersebut kepada pihak dinas terkait.

“Saya akan melayangkan surat kepada dinas pendidikan kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, salah satu pekerja di lokasi proyek tersebut, menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui pihak pengawas dari dinas pendidikan kabupaten Tangerang.

“Saya tidak tahu pak ada pengawas atau gak nya, lebih tepatnya pihak pelaksana nya itu pak Faisal, sedangkan pembangunan ini untuk perpustakaan,” ucapnya.

Matapantura.id mencoba mengkonfirmasi pihak terkait melalui WhatsApp, namun tidak ada respon.

Hingga berita ini ditayangkan, matapantura.id masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait.

(Bandi Badut)

Artikel Diduga Tidak Transparan, Proyek di SDN Sukawali Kabupaten Tangerang Disoroti Ketua DPC LSM Seroja pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dikatakan Muhidin ketua DPC LSM Seroja, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari berita yang diterbitkan media online beberapa hari yang lalu.

“Surat pertama yang kami layangkan ini merupakan bentuk dari pada hasil temuan kami di lapangan sebagai sosial kontrol,” katanya, Selasa (15/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa pihak pengawas dan ekbang Kecamatan Pakuhaji harus tegas melakukan tindakan terhadap pihak pelaksana.

“Dalam hal ini, saya harap semua pihak terkait agar segera melakukan adanya transparansi publik dalam pekerjaan tersebut, supaya kedepan nanti sebuah pekerjaan bisa terjamin kualitas dan kuantitasnya,” tukasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Camat Pakuhaji di Surati Ketua DPC LSM Seroja pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Muhidin selaku ketua DPC LSM Seroja mengatakan, proyek betonisasi tersebut diduga melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

“Pantauan kami di lokasi proyek tersebut, adanya dugaan pihak pelaksana atau pemborong di lapangan dengan sengaja menyembunyikan informasi terhadap masyarakat. Sangat kecewa dan geram dengan pelaksana yang tidak transparan seperti itu,” kata Muhidin ketua DPC LSM Seroja, kepada awak media, Minggu (13/8/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa para pekerja di lokasi proyek tersebut mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kita telah melihat bersama di lokasi proyek tersebut, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), ini seakan-akan pelaksana dan pengawas lalai dalam memberikan arahan kepada para pekerja di lapangan,” tuturnya.

Muhidin menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan di lokasi proyek tersebut, juga kepada pihak – pihak terkait untuk segera menegur pelaksana itu.

“Dalam hal ini, saya akan melayangkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, bahkan ke inspektorat, bahwa proyek tersebut diduga tidak sesuai spek dan teknis,” ujarnya.

(Bandi Badut)

Artikel Parah! Proyek Betonisasi di Desa Salembaran Jaya Kosambi Diduga Tidak Sesuai Spek dan Teknis pertama kali tampil pada Mata Pantura.