“Selama ini konsep wakaf produktif belum populer di Indonesia. Kalau di timur tengah sudah populer, bahkan ada bank wakaf. Karena itu, kita mendorong kerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mendorong pentingnya wakaf produktif ini,” kata Nusron Wahid saat berinteraksi dengan awak media, Kamis (28/11/2024) malam.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.

Dengan demikian, penghasilan dari tanah wakaf tersebut kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat.

Menteri Nusron memberikan contoh bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Arab Saudi. Tanah peninggalan Utsman bin Affan didirikan hotel megah yang kemudian membuka lapangan kerja, serta penghasilannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, Menteri Nusron mengusulkan untuk berkolaborasi dengan Bank Tanah sehingga tanah yang diwakafkan tetap terjaga. “Terkait ini bisa gandeng Bank Tanah, jadi bisa HPL-nya di bawahnya atas nama Bank Tanah, kemudian di atasnya bisa dilakukan kegiatan salah satu contohnya untuk menunjang ketahanan pangan,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah wartawan dari berbagai media nasional.

***

Artikel Menteri Nusron Kemukakan Gagasan Wakaf Produktif untuk Sejahterakan Rakyat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam diskusinya, Menteri Nusron mengaku akan melakukan penguatan kerjasama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, di antaranya pengamanan tanah aset negara serta terkait program ketahanan pangan.

“Pertama kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia, red),” ujar Nusron Wahid usai melangsungkan pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kerjasama tersebut, dikatakan Menteri Nusron menjadi salah satu prioritas karena menurut laporan Menteri Pertahanan banyak tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah.

Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait tanah aset yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

“Kita kerjasama penataan ulang sertipikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang,” tuturnya.

Program lain yang perlu disukseskan bersama adalah mengenai ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ini, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk program tersebut.

“Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertipikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Penguatan kerjasama pun akan dilakukan dalam hal penanganan sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang dapat menghambat sistem pertahanan nasional.

“Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik, ini kita diskusikan bersama dengan Pak Sjafrie,” ucap Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung Pengadaan Tanah untuk kepentingan pertahanan, seperti halnya tempat latihan hingga pangkalan TNI.

“Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya karena masalah lahan ini masalah penting terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain, beliau datang ke sini menjadi prioritas utama untuk diselamatkan,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

***

Artikel Diskusi dengan Menhan, Menteri Nusron akan Lakukan Penguatan Kerjasama dalam Pengamanan Tanah Aset Negara pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

“Kami butuh bantuan hukum dan pengamanan, terutama keamanan dalam mengeksekusi pemberantasan mafia tanah. Kami akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hak atas tanah dan kepada investor, supaya investor yang datang ke sini mau berusaha, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu adanya ulah mafia tanah,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Nusron Wahid menegaskan, kedua belah pihak sepakat tidak menoleransi keberadaan mafia tanah dan akan menambah hukuman.

“Untuk mafia tanah, kita zero toleransi, akan kita gas terus. Yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai tindak pidana pencucian uang, sampai penggunaan dan tempat penyimpanan uangnya supaya dikembalikan kepada negara ataupun rakyat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri mengapresiasi langkah strategis Menteri ATR/Kepala BPN untuk memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin. Ia menyepakati pemberian kepastian hukum kepada masyarakat dan mendukung program kerja yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yakni pemberantasan mafia tanah.

“Tentunya Polri mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap para masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak tanah, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, juga langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan Undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” papar Listyo Sigit Prabowo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ilyas Tedjo Prijono, staf khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Widodo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Pertemuan ini juga diikuti oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Wakabareskrim Polri, serta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

***

Artikel Kunjungi Kapolri, Menteri Nusron Perkuat Kerjasama untuk Berantas Mafia Tanah pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan.

“Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU.

“Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota.

(*)

Artikel 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron Sampaikan akan Ada Sanksi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri ATR/Kepala BPN menyebut kegiatan ini ialah kegiatan pertama Kabinet Merah Putih di luar Istana Negara.

“Insya Allah kesempatan ini juga kami gunakan untuk menyatukan visi agar bisa langsung bersinergi dan bekerja demi kemajuan bangsa. Mohon doa agar proses kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan, Aamiin Yaa Robbal Alamin,” kata Nusron Wahid dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Kegiatan ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diikuti oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Seluruh anggota kabinet pun berangkat menggunakan pesawat Hercules C130J dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertempat di Lembah Tidar, lokasi yang biasa difungsikan sebagai tempat pelatihan Akademi Militer, Retreat Magelang akan berlangsung hingga Minggu (27/10/2024).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai berbangsa dan bernegara,” tutur Nusron Wahid.

Adapun kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, para anggota kabinet diboyong ke Akmil untuk membentuk kerjasama tim yang baik.

“Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung, itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air,” kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.

(*)

Artikel Ikuti Retreat di Lembah Tidar Bersama Presiden Prabowo, Ini Kata Nusron Wahid pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan itu bertempat di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati mengajak pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

“Kita bisa bekerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria. Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.

Terkait ketahanan pangan, ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yaitu dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029.

“Amanat ini sangat berkaitan dengan kerangka kerja kita, yaitu Reforma Agraria. Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” ujar Dirjen Penataan Agraria.

Keberlanjutan program Reforma Agraria ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan.

“Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada jajarannya agar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga dengan pihak eksternal.

“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing. Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” ungkap Dirjen Penataan Agraria.

“Untuk itu saya berharap, ke depannya kita dapat mengajak mereka untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati.

Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia.

(*)

Artikel Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Wujudkan Amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Rapat berlangsung pada Selasa (22/10/2024), bertempat di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATRWaka BPN berkenalan dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat kementerian. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi pengarahan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron Wahid dan Ossy Dermawan berharap, pertemuan resmi pertama dengan seluruh jajaran ini bisa menjadi momentum memantapkan sinergi dan kolaborasi untuk mensukseskan target yang diberikan ke Kementerian ATR/BPN.

(*)

Artikel Menteri dan Wamen Baru Pimpin Rapim Pertama di Kementerian ATR/BPN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Puji syukur karena baru saja dinyatakan lulus dan secara resmi menjadi Doktor. Ini sebuah pencapaian akademik tapi bagi saya lebih personal karena ini merupakan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Saya mendedikasikan ini untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono,” ucap Menteri AHY dengan haru usai mendengar pernyataan kelulusan dari Pimpinan Sidang di Aula Garuda Mukti, Gedung Kantor Manajemen MERR C Mulyorejo, Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (7/10/2024).

Menteri AHY menceritakan, sebelum berpulang, almarhumah sangat berharap meskipun tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di dunia militer, dirinya bisa memiliki capaian yang bukan hanya substitusi dari pangkat formal.

“Saya yang tidak bisa menuntaskan karier dan pangkat di militer waktu itu sering diledek, dikecilkan, hanya Mayor, tentara baru kemarin, dan lain sebagainya. Tapi saya teguh dalam keputusan yang saya ambil, sebuah panggilan. Tentu sebagai orang tua, Ibu Ani ingin putranya punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat luas, dalam pengabdian dan perjuangan di wilayah politik dan kini di pemerintahan,” terang Menteri AHY.

Ia juga mendedikasikan gelar Doktornya untuk Ayahanda Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Sosok SBY menjadi inspirasi terbesar bagi dirinya.

“Beliau adalah super inspirasi bagi saya dan keluarga kecil yang tidak pernah lepas dari semangat untuk lebih baik dibanding sebelumnya,” ungkap Menteri AHY.

“Terlahir sulit, dari Pacitan, yang kemudian tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Tentu (Pak SBY, rdk) juga berharap anak-anaknya tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan tidak mudah patah ketika mendapat ujian dan tantangan,” tambah Menteri AHY.

Untuk diketahui, Menteri AHY dinyatakan lulus dalam masa studi 3,1 tahun dengan predikat Cumlaude alias Dengan Pujian. Ia juga menjadi Doktor ke-88 dari Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak. pun menyatakan Menteri AHY sebagai Doktor lulusan Universitas Airlangga yang excellence with morality.

Artikel Penuh Haru, Menteri AHY Persembahkan Gelar Doktor untuk Almarhumah Ibu Ani Yudhoyono pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Peluncuran batik tersebut bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.

“Di hari batik ini didesainkan batik khusus, yang menjadi bagian dari memori dan dedikasi Kementerian ATR/BPN terhadap hari batik. Batik ini didesain khusus oleh Annisa, yang di beri nama Batik Sekar Pace Bhumi, yang bentuknya seperti yang saya kenakan ini,” ucap Menteri AHY sembari menunjuk baju batik yang ia kenakan pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri, pada Rabu (2/10/2024).

Diterangkan Menteri AHY, makna filosofis yang terkandung dalam desain batik, yakni Sekar diambil dari beberapa motif bunga nusantara yang melambangkan keindahan dan keluhuran kehidupan yang penuh dengan keberagaman, namun saling berdampingan. Pace merupakan simbol ketulusan, kesetiaan, dan pengabdian seseorang dalam semangat persatuan dan gotong royong untuk mencapai tujuan yang mulia.

“Bhumi diambil dari logo resmi Kementerian ATR/BPN, yang menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga besar kita di mana pun berada, untuk melayani seluruh rakyat Indonesia di bidang pertanahan dan tata ruang, untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Peluncuran batik ini ditandai dengan penyerahan kain batik oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono kepada jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Untuk diketahui, sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda. Kemudian, oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 dan resmi dikeluarkan pada 17 November 2009.

Hari Batik Nasional sendiri merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian warisan budaya batik yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa.

(*)

Artikel Dedikasi untuk Hari Batik Nasional, Menteri AHY Luncurkan Batik Sekar Pace Bhumi untuk Jajaran Kementerian ATR/BPN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Jonahar pada sambutannya dalam membuka Turnamen Catur HANTARU Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024).

“Olahraga catur dapat meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Jadi diharapkan juga menghasilkan kualitas kecerdasan dan ketelitian dalam bekerja sebagai pegawai Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Dirjen PPTR juga menyebut bahwa kegiatan ini untuk menggeliatkan olahraga catur di Indonesia. Maka, pada kesempatan ini juga diresmikannya Chess Club yang diinisiasi oleh Tenaga Ahli Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra. Ditunjuk sebagai Ketua Umum, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Sontang Coin Manurung.

“Mari kita jadikan kegiatan ini
sebagai olahraga pemersatu organisasi kita. Dan mudah-mudahan kita juga bisa semakin memiliki atlet-atlet dan tim-tim yang berprestasi, tidak hanya didalam internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga di lingkup eksternal. Terakhir, saya mengajak kepada seluruh atlet dan wasit untuk menjunjung tinggi sportivitas. Bertandinglah dengan tangkas dan penuh semangat,” kata Jonahar.

Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Nugraha yang juga sebagai Ketua Pelaksana Turnamen Catur melaporkan ada sebanyak 51 peserta yang mengikuti turnamen ini. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari jajaran Kementerian ATR/BPN pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Turnamen dilaksanakan dalam satu hari dan berhasil dimenangkan oleh Risman perwakilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sebagai juara I; Deni N perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat juara II; serta Jamaludin perwakilan dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta juara III dengan skor 2-0 melawan Dava perwakilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.

Turut menyaksikan turnamen tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Ketua Pelaksana HANTARU Tahun 2024, Reny Windyawati; serta para jajaran Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

(rdk)

Artikel Adakan Turnamen Catur HANTARU 2024, Dirjen PPTR: Ini Bisa Tingkatkan Konsentrasi dalam Bekerja pertama kali tampil pada Mata Pantura.