Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan sertifikasi, dapat melengkapi pemahaman terkait substansi di bidang pertanahan dan tata ruang bagi para hakim.

“Masih ada perbedaan pemahaman, pendefinisian, persepsi terkait sejumlah isu termasuk bagaimana kita memaknai tanah milik negara, ada regulasi-regulasi yang masih tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan program ini ke depan kita lebih kompak, lebih solid, terutama dalam melihat permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita,” ujar Menteri AHY dalam Pembukaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, Rabu (2/10/2024).

Kegiatan ini juga bertujuan agar para hakim dapat memberikan putusan yang tepat terhadap kasus-kasus sengketa dan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Menteri AHY berharap tata kelola pertanahan yang semakin baik dalam rangka mendukung pembangunan bangsa. Selain itu, juga menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pencari keadilan pertanahan.

“Kita selalu bisa hadir di tengah-tengah rakyat yang membutuhkan perlindungan dan pembelaan dalam menghadapi berbagai situasi yang membuat mereka sulit, penyerobotan oleh mafia tanah, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya masyarakat akan sangat mengapresiasi pemerintah dan negara kita. Kita mewujudkan tata kelola pertanahan, keadilan untuk semua dan tanah untuk semua,” papar Menteri AHY.

Sebanyak 80 hakim yang berasal dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara mengikuti sertifikasi ini secara blended learning atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran. Menteri AHY berharap, pembelajaran dapat tepat sasaran serta dapat diimplementasikan oleh para hakim.

“Mudah-mudahan dengan metodologi blended learning, silabus dan kurikulum yang dibuat ini benar-benar bisa tepat sasaran, bukan hanya serba teoritis tetapi yang paling penting adalah aplikatif, pendekatannya kasus. Karena memang berbagai isu pertanahan ada yang spesifik tapi juga tentu ada yang bisa ditarik secara universal, isu maupun cara-cara penanganannya,” tuturnya.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kolaborasi yang baik dengan Mahkamah Agung (MA). Hadir membuka kegiatan, Ketua MA, Muhammad Syarifuddin.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suharto, para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang.

(rdk)

Artikel Kementerian ATR/BPN Bersama Mahkamah Agung Selenggarakan Sertifikasi Hakim pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2024, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Joko Susanto pun berakhir masa baktinya oleh karena memasuki batas usia pensiun.

Serah Terima Jabatan Pejabat Administrator yang baru dilantik dan Pejabat Administrator yang memasuki batas usia pensiun digelar bersamaan pada Selasa (1/10/2024) di Aula Baduy Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

“Dari 8 kantor pertanahan yang berubah itu 6 (kepala kantor pertanahan-red), kemudian yang tidak berubah Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak,” ujar Sudaryanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten mengawali sambutannya.

Ia pun meminta agar Pejabat Administrator yang menjadi bagian dari BPN Banten menjelang akhir tahun ini segera menyusun strategi menyelesaikan target kinerja program strategis pertanahan dan layanan pertanahan sehingga diharapkan mampu mencapai 100%.

“Temen-temen yang sudah luar biasa mendukung kinerja Provinsi Banten, kita terus pupuk kebersamaan dalam Ikatan Sapu Lidi yang merupakan sebuah ikatan kekeluargaan BPN Provinsi Banten dan juga semboyan Menanjak (Melayani, Amanah, Jujur dan Akuntabel-red) mudah-mudahan betul-betul bisa kita wujudkan di akhir Desember tahun 2024,” tandasnya.

Sudaryanto juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang telah memasuki batas usia pensiun, pejabat yang beralih tugas dan pejabat pelaksana tugas atas dedikasi serta kerja kerasnya yang turut mewarnai prestasi dan kebersamaan di Provinsi Banten.

Berikut tujuh pejabat administrator di Provinsi Banten yang berganti:

1) Kepala Bagian Tata Usaha dari Osman Affan, S.Sos., M.M kepada Maria Iriana Puji Lestari, S.Sos;

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dari Yayat Ahadiat Awaludin, S.SiT., M.H (Plt. Kepala Kantor Pertanahan) kepada Elfidian Iskariza, S.T., M.H;

3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dari Suwandi Prasetyo, S.T. (Plt Kepala Kantor Pertanahan) kepada Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M;

4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dari Joko Susanto, A.Ptnh., M.Si kepada Yayat Ahadiat Awaludin, S.SiT., M.H (Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang);

5) Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon dari Elfidian Iskariza, S.T., M.H. kepada Osman Affan, S.Sos., M.M;

6) Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dari Osman Affan, S.Sos., M.M (Plt Kepala Kantor Pertanahan) kepada Heri Mulianto, S.ST., M.Si;

7) Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang dari Ir. Trias Wiriahadi kepada Taufik Rokhman, S.Kom., M.T.

(*)

Artikel Serah Terima Jabatan Pejabat Administrator, Berikut Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Banten yang Berganti pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili masyarakat hukum adatnya menerima sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa.

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami masyarakat hukum adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang ditempati masyarakat adatnya bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan.

“Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat macam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang.

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara diantaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos;

Selain itu, hadir juga perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand, perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia, peserta dari Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari kementerian terkait, para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia.

(*)

Artikel Kades Batu Lintang Hadiri Penyerahan Sertipikat Tanah Ulayat pada Acara Konferensi Internasional pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam kunjungannya, ia akan melakukan sejumlah agenda, mulai dari meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) hingga mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/8/2024).

“Secara khusus, besok kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah,” ujar Menteri AHY setibanya di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan.

Keikutsertaannya selaku Menteri ATR/Kepala BPN juga untuk memastikan hadirnya solusi permasalahan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghadirkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi komitmen kita ingin terus menjadi responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga,” tutur Menteri AHY.

Ia berharap, dengan pertemuan esok, persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang juga bisa berjalan baik. Setelah sidang kabinet, Menteri AHY juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran dan perwakilan Forkopimda setempat.

(*)

Artikel Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Tak hanya itu, ia juga memastikan terkait implementasi sertipikat tanah elektronik.

“Kita akan menuntaskan target-target sertifikasi, termasuk sertipikat tanah elektronik,” terang Menteri AHY usai membuka dan mengikuti eL Run 2024 7 kilometer yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/6/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah.

“Yang jelas kita akan makin serius untuk memberantas mafia tanah. termasuk Jawa Barat tentunya,” ujarnya.

Kehadirannya di Kota Bandung juga untuk memastikan kerja Kementerian ATR/BPN terus terealisasi dengan baik.

“Mengingat urusan pertanahan kompleks, sehingga saya cukup sering sebetulnya ke Jawa Barat untuk meyakinkan agar kerja-kerja Kementerian ATR/BPN di Provinsi Jawa Barat maupun di 27 kabupaten/kota bisa dicarikan solusinya dan bisa dipercepat segala target-targetnya,” ucap Menteri AHY.

Untuk diketahui, pada 10 Juni 2024 lalu, Menteri AHY juga telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 11 Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian ia berharap target Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Barat bisa tercapai.

“Termasuk kita ingin mengejar semakin banyak Kabupaten/Kota lengkap di Jawa Barat, sedang berproses,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri AHY pada Sabtu (29/6/2024) siang baru tiba dari Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung untuk membuka eL Run 2024. Hal itu dijelaskan oleh Owner eL Group yang juga merupakan Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita.

“Kita mendapatkan kehormatan. Pak AHY berada di tengah-tengah kita untuk ikut lari bersama, yang kalau hanya 7 kilometer sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi beliau di tengah-tengah kelelahannya, tadi malam baru kembali dari Palangka Raya memenuhi permohonan kami untuk bisa bersama sama dengan Ibu/Bapak dan saudara sekalian,” terang Enggartiasto Lukita.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.

(*)

Artikel Di eL Run 2024 Bandung, Menteri AHY Pastikan Pendaftaran Tanah Sesuai Target pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Ini kali pertama kita lakukan Sosialisasi Layanan Elektronik dan Sertipikat Elektronik Hak atas Tanah di luar pemerintahan, ini menjadi hal yang baru karena sosialisasi tidak harus 1 arah jadi bisa 2 arah dan merupakan bentuk komunikasi, kerjasama yang sangat baik,” ujar Sudaryanto mengawali sambutannya.

Sudaryanto menjabarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tujuan mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia dengan melakukan inovasi mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dan menyelenggarakan layanan pertanahan elektronik.

“Target tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-red) adalah agar seluruh bidang tanah di Republik Indonesia terpetakan dan agar seluruhnya memiliki Nomor Induk Bidang (NIB),” tandasnya.

Ia menganalogikan NIB seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), “Jika 1 penduduk memiliki 1 NIK maka 1 bidang tanah memiliki 1 NIB dan nanti dalam NIB tersebut akan muncul keterangan riwayat, asal bidang-bidang tanahnya, luas, milik siapa hingga batas tanahnya,” jelasnya.

Disamping itu, Kementerian ATR/BPN juga mengimplementasikan layanan elektronik dan sertipikat elektronik yang bertujuan agar layanan lebih efektif dan lebih transparan.

“Kita sudah melakukan studi banding ke berbagai negara yang lebih maju seperti Belanda, Spanyol, Australia yang sudah menerapkannya termasuk di negara-negara di Asia,” ujarnya lagi.

Diakuinya mempersiapkan perangkat menuju pelayanan elektronik memang tidak mudah karena perlu upaya mengalihkan mediakan sertipikat analog yang semula berupa dokumen fisik menjadi digital, namun menurut Sudaryanto upaya ini dilakukan agar kedepannya pelayanan pertanahan elektronik bisa berjalan.

Untuk membentengi kerawanan terhadap pembobolan data digital pihaknya menjelaskan, “Kita sudah menyiapkan pager-pagernya seperti untuk warkah, ketika dialih mediakan warkah fisik masih ada tidak kita musnahkan sehingga data tidak hanya mengandalkan data digitalnya saja, namun warkah fisik masih tersimpan, ketika ada serangan siber, riwayat tanah masih bisa lihat, masih bisa kita trace dan ini menjawab kehawatiran masyarakat,” tandas Sudaryanto.

Acara berlangsung di Auditorium Gedung Green Office Park 6 di BSD City, dihadiri oleh Dony Martadisata, Managing Director President office Sinarmas Land, jajaran Pegawai serta Mitra Sinarmas Land yakni PPAT, Perbankan dan Agent serta narasumber Suwandi Prasetyo, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Banten dan Joko Susanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

(rdk)

Artikel Layanan Elektronik Pertanahan, Mudahkan Layanan dan Aman pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Salah satu keberhasilan tersebut adalah dalam akselerasi pemetaan serta pendaftaran bidang tanah yang saat ini mencapai kurang lebih 112 juta bidang tanah. Angka tersebut merupakan salah satu capaian yang terbesar di dunia.

Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendaftaran bidang tanah baru mencapai sekitar 500.000 bidang tanah per tahun. Dengan percepatan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berhasil memetakan serta mendaftarkan bidang tanah rata-rata mencapai 10 juta bidang per tahunnya.

Percepatan ini akan terus berlangsung hingga target memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terealisasikan pada tahun 2025.

Selain itu, Menteri AHY juga akan menyuarakan mengenai transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang. Salah satu wujudnya, Indonesia pada saat ini berhasil mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menteri AHY akan menyuarakan semua itu saat menjadi narasumber dalam Global Policy Forum yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Ia akan mengisi Panel I pada bahasan Global Land Agenda: Global Land Policy Forum dengan tema “Strategies for Success by Government Champions”.

Menteri AHY menjadi narasumber bersama menteri dan petinggi dari sejumlah negara lainnya seperti Minister of Agriculture and Rural Development of Colombia, Jhenifer Mojica Florez, First Deputy Minister of Justice of Georgia, Tamar Tkeshelashvili, dan Minister of Land Housing and Country Planning of Sierra Leone, Dr. Turad Senesie.

Di Amerika Serikat Menteri AHY juga akan melakukan sejumlah pertemuan lain, termasuk dengan The Netherlands Cadastre. Selain itu, ia akan melakukan pertemuan dengan Persatuan atau Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (PERMIAS) New York City dan Washington DC, beberapa lembaga negara di Amerika Serikat, serta melakukan dialog dengan sejumlah diaspora di Amerika Serikat.

Menteri AHY dan rombongan dijadwalkan berangkat ke Amerika Serikat pada hari Rabu (8/5) dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Adapun selama kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN akan didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.

(*)

Artikel Dinilai Berhasil Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan sertifikasi wakaf se-Provinsi Banten, yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Selasa 27 Maret 2024.

Selain itu, dalam acara penyerahan tersebut dihadiri pula oleh ketua Badan Wakaf Nasional, M. Nuh, Plt. Gubernur Banten, dan pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN. Penyerahan tersebut digelar di Pendopo Provinsi Banten.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa kementerian ATR/BPN akan terus menjalankan gerakan nasional tersebut dengan menyasar masjid, musala, pura, kelenteng, vihara, dan gereja yang belum memiliki sertifikat wakaf.

“Kami akan fokus juga mensertifikatkan tanah-tanah wakaf. Karena kita menjalankan program nasional,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN.

Sementara di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Joko Susanto mengatakan, sertifikat tanah wakaf yang dibagikan tersebut meliputi sertifikat pesantren, madrasah, rumah ibadah, dan tempat pemakaman umum. Pasalnya, masih banyak fasilitas umum itu belum memiliki sertifikat tanah.

“Semua tanah wakaf ini sebelumnya belum bersertifikat. Kami melakukan sertifikasi tanah-tanah tersebut, dan itu tanah wakaf yang diperuntukan untuk fasilitas masyarakat seperti tempat ibadah, madrasah dan TPU,” kata Kepala Kantor Pertanahan, Joko Susanto, Rabu, 29 Maret 2024.

Dalam pen sertifikasi program tanah wakaf tersebut, BPN Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan sebanyak 26 sertipikat tanah wakaf.

“Ada 26 tanah wakaf yang sudah di sertifikat kan, dan ini kami serahkan nanti ke para pemohon nadzir tanah wakaf,” terangnya.

Joko berharap, dengan adanya program nasional sertifikasi tanah wakaf ini bisa mempercepat target.

Ia menambahkan, mendaftarkan tanah wakaf seperti melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dilakukan untuk menghindari aksi penyerobotan tanah wakaf dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai tanah-tanah wakaf ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini juga jadi komitmen kami dari BPN Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.

(Bas/rdk)

Artikel BPN Kabupaten Tangerang dan Kementerian ATR/BPN Serahkan 26 Sertifikasi Tanah Wakaf pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Ia mengawali agenda di Kota Pahlawan ini dengan mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) untuk bersilaturahmi dengan pimpinan dan civitas academica Pascasarjana Unair.

Di universitas ini pula Menteri AHY tercatat sebagai mahasiswa dalam Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri AHY berbicara terkait tugas yang diemban saat ini. Menurutnya, tanah merupakan urusan rakyat yang fundamental tanpa melihat status ekonomi dan sosial tertentu, baik masyarakat secara individu maupun yang bergerak di bidang usaha.

“Pertahanan dan pertanahan tidak terlepas karena setiap jengkal tanah harus kita pertahankan,” ujarnya.

Mempertahankan tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sertipikasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mewujudkan keadilan dengan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

“Inilah kenapa kita gencar untuk melakukan sertipikasi dan mudah-mudahan semakin masif secara digital, sehingga semuanya tertib administrasi dan pada akhirnya masyarakat dapat mendapatkan haknya dengan baik,” ungkap Menteri AHY.

Sertipikasi tanah, lanjut Menteri ATR/Kepala BPN, dilaksanakan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, sejak PTSL diluncurkan pada 2017 lalu, telah terjadi penambahan nilai ekonomi yang besar.

“Upaya sertipikasi ini real dari tahun 2017 sampai 2023 itu diperkirakan Rp. 6.000 triliun beredar di masyarakat,” tambahnya.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, sertipikat tanah yang diterima masyarakat dapat memberikan kesejahteraan, salah satunya dengan memanfaatkan sertipikat itu untuk diagunkan ke bank. Ke depannya, sertipikat tanah juga menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi.

“Jika memiliki sertipikat tanah, yang jelas ini bisa mendapatkan kesempatan pinjaman ke bank untuk usaha. Dan kita semua berharap dapat menghadirkan iklim investasi yang semakin baik, investor nyaman, dan tentunya punya kepastian, sehingga dapat menanamkan uangnya dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya bisa menghasilkan kesejahteraan rakyat,” tutur Menteri AHY.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri dan Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. Kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi momen buka puasa bersama Rektor Unair, Mohammad Nasih, Ketua Program Doktor PSDM Unair, Fendy Suhariadi, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, serta jajaran dosen dan mahasiswa Unair.

(rls)

Artikel Momen Silaturahmi dengan Civitas Academica Unair, Menteri AHY: Setiap Jengkal Tanah Harus Kita Pertahankan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam momen tersebut, Menteri AHY menyampaikan bahwa pertanahan, tata ruang, dan pertahanan adalah unsur yang saling berkesinambungan, termasuk dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Bicara pertanahan dan tata ruang ini juga sangat relevan dengan konsepsi besar untuk membangun pertahanan yang kapabel,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN dan kebijakan pertahanan mempunyai peran bersama untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

“Kita harus semakin merapihkan di mana saja yang harus kita perkuat sebagai lokasi infrastruktur pertahanan, pos-pos militer, wilayah perbatasan, serta Ibu Kota Nusantara (IKN). Kita punya sekian ribu kilometer wilayah perbatasan yang harus diawasi dan kita ingin bekerjasama dengan negara sahabat agar sama-sama saling menghormati patok wilayah perbatasan,” terang Menteri AHY.

Selain dari aspek pertanahan, dari tata ruang Kementerian ATR/BPN juga ingin meyakinkan sumber daya yang ada terlindungi.

“Kita ikut dilindungi karena itu semua (rdk- sumber daya Indonesia) mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang juga bisa nantinya digunakan untuk membangun pertahanan kita,” ujar Menteri AHY.

Salah satu pendukung ekonomi di Indonesia yang terus perkuat ialah dari segi pangan. Terkait dengan hal ini, Menteri AHY melalui kewenangannya di bidang agraria, petanahan, dan tata ruang mendukung terwujudnya kemandirian Indonesia di bidang pangan.

“Dan yang terakhir terkait dengan ketahanan pangan kita, kita tahu penduduk Indonesia semakin banyak, kebutuhan akan pangan juga semakin tinggi, kita tidak ingin terlalu bergantung pada negara-negara produsen yang biasa kita mengimpor bahan-bahan pangan tersebut. Kita juga ingin punya ketahanan, kemandirian di bidang pangan, juga ekonomi karena kita ingin menjadi bangsa yang berdiri sendiri,” ucap Menteri AHY.

(rdk)

Artikel Kontribusi Pertanahan dan Tata Ruang dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia pertama kali tampil pada Mata Pantura.