Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bahan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

“Tadi saya mengharapkan ada dukungan dari KPU selain kerja sama, komunikasi yang terus dijalin, sambil untuk mengupdate data [DP4] ini. Yang kedua juga adalah sistem security-nya, karena menyangkut fitur-fitur yang harus dilindungi, menyangkut data masyarakat, data rakyat. Jadi sistem security KPU kita harapkan bisa kuat,” kata Mendagri pada awak media usai penyerahan DP4 di Gedung KPU Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ada beberapa fitur yang harus mendapatkan perlindungan, salah satunya keamanan data pribadi yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Mendagri mewanti-wanti jangan sampai terjadi kebocoran data yang berisiko hukum. Oleh karena itu, sistem pengamanan terutama untuk cyber security betul-betul dijaga oleh berbagai pihak terkait, dengan mendapat dukungan dari KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Polri.

Di sisi lain, tambah Mendagri, ada dua kriteria yang digunakan dalam penyusunan DP4. Pertama, warga negara yang memiliki hak pilih berdasarkan usia 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Kedua, bukan anggota TNI/Polri, karena mereka tidak memiliki hak pilih. Sebab DP4 bersifat dinamis, pihaknya meminta KPU bekerja sama melakukan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data terbaru.

“Hari ini kita menyerahkan DP4 daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024, dan data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri dan inilah salah satu tanggung jawab tugas daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih,” ujarnya.

Sebagai informasi, DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

(Amnan)

Artikel Mendagri Atensi Keamanan Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, halal bihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP.

“Masih dalam suasana Lebaran tentunya saya mohon maaf dan keluarga kalau ada kesalahan, Minal Aidin Wal faizin mohon maaf lahir batin. Kesempatan juga bagi kita untuk saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling mendekatkan diri di antara kita sebagai sesama kolega,” katanya.

Mendagri dalam amanatnya menyampaikan, dalam teori tenda kelompok (group tent) disebutkan bahwa tenda memiliki peran sangat penting untuk melindungi anggota di dalamnya dari berbagai kesulitan, seperti panas dan hujan. Tenda bisa berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Namun, jika ada anggota yang tidak menopang kekuatan di dalam tenda, maka tenda tersebut bisa roboh.

“Saya minta semua mendorong mendukung tenda itu tetap berdiri dengan menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya, kalau ada yang mencemari nama baik. Dia akan merontoki tenda itu, dan akan merusak semuanya,” ungkapnya.

Mendagri menegaskan, tenda tersebut dalam konteks ini adalah institusi Kemendagri dan BNPP yang harus ditunjang dan didukung oleh semua anggota tanpa terkecuali, sesuai dengan peranan dan tugas di bidang masing-masing. Sebab di tenda inilah para anggota ikut berlindung, mencari makan, mendapatkan status sosial, serta dihormati oleh masyarakat, tetangga, dan keluarga.

“Sehingga kita bekerja untuk lembaga, untuk negara, jaga baik nama Kemendagri, karena Kemendagri adalah tenda untuk kita berlindung,” tegasnya.

Lebih lanjut, usai liburan Lebaran, seluruh pegawai di lingkup Kemendagri dan BNPP bisa kembali bekerja dengan semangat baru, lebih segar, dan lebih termotivasi. Selain itu, proses-proses layanan publik setelah lebaran termasuk layanan kepada pemerintahan daerah juga perlu dilaksanakan seperti biasanya. Apalagi, Kemendagri yang menjadi salah satu ujung tombak pemerintahan telah melalui berbagai masa-masa penting, seperti pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah melakukan dan melampaui masa-masa yang sangat penting yang berhubungan dengan tugas Kemendagri,” tandasnya.

(Amnan)

Artikel Kemendagri dan BNPP Gelar Acara Halal Bihalal pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Upaya tersebut seperti yang dilakukan Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan BMD dengan menggelar Rapat Asistensi Penatausahaan BMD.

Dalam sambutannya, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Yudia Ramli mengatakan, BMD merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, perlu kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

“Lemahnya penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya di The Jayakarta SP Jakarta Hotel, Kamis (22/2/2024).

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Yudia mengatakan, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) pada 8 area intervensi yang salah satunya menyangkut pengelolaan BMD.

Yudia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal itu salah satunya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang tidak dibuat oleh Pemda.

Selain itu, pencatatan BMD tidak sesuai dengan kodefikasi BMD. Kemudian ada pula BMD yang tidak diketahui keberadaannya atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

Tak hanya itu, inventarisasi yang dilakukan Pemda belum sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD. Kemudian kartu inventaris ruangan tidak diperbarui, barang rusak berat masih tercatat di Pemda dan tidak dilakukan penghapusan, serta tanah milik Pemda belum bersertifikat atas nama Pemda.

Tak hanya itu, persoalan lainnya yakni Pemda belum menyampaikan laporan BMD semesteran dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemda, dan Pemda perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendagri melalui Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda telah menyiapkan sistem aplikasi e-BMD yang nantinya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Sistem ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga Pemda lebih mudah dan cepat dalam penatausahaan BMD.

Dalam kesempatan itu, Yudia juga menyerahkan secara simbolis user id dan password sistem aplikasi e-BMD kepada 5 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, para peserta yang hadir juga dibekali pemahaman terkait sistem aplikasi e-BMD oleh narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Universitas Indonesia (UI).

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bidang Aset Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

(rdk)

Artikel Wujudkan Tata Kelola Barang Milik Daerah Berkualitas, Kemendagri Lakukan Asistensi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Rakoor tersebut dilaksanakan dalam rangka menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Ditjen Bina Keuda Hendriwan mengatakan, Rakoor ini penting dilaksanakan guna memberikan pemahaman serta penyamaan persepsi kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait penyusunan LKPD TA 2023.

Penyusunan itu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Melalui momentum Rakoor ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023,” katanya di Grand Mercure Hotel, Jakarta.

Hendriwan menyampaikan, Kemendagri bersama dengan stakeholder terkait telah melakukan penandatanganan Berita Acara tentang Pembahasan Rencana Pemeriksaan atas LKPD TA 2023, pasca-penetapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai aplikasi umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penandatanganan dilaksanakan Kemendagri bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Kemendagri dalam hal ini akan memfasilitasi koordinasi dengan Pemda dan penyedia sistem informasi lainnya di luar Financial Management Information System (FMIS) dan SIPD untuk mendukung BPK dalam melakukan pemeriksaan LKPD tahun 2023.

“Kemendagri menyediakan data SIPD untuk penyusunan LKPD tahun 2023 unaudited pada pengguna SIPD, data SIPD terkait koreksi audit dan/atau subsequent event LKPD tahun 2023, data SIPD-RI terkait Subsequent Event LKPD tahun 2023 yang merupakan transaksi LKPD tahun 2024, dan data SIPD-RI untuk periode tahun 2024 sampai dengan selesainya penyusunan LKPD tahun 2023 unaudited data SIPD untuk penyusunan LKPD tahun 2023 audited pada Pemda pengguna SIPD,” ungkap Hendriwan.

Lebih lanjut dia mengatakan, 2023 merupakan tahun kesepuluh bagi Pemda seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya,” tuturnya.

Lebih jauh, Pemda diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Melalui Rakor ini diharapkan dapat membantu Pemda untuk bisa meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan Pemda, sehingga LKPD dapat disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu, meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” tegasnya.

Sebagai informasi, Rakoor ini menghadirkan beberapa narasumber ahli, antara lain Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Anggota Kelompok Kerja KSAP, serta Senior Consultant PFM MDTF World Bank.

Di sisi lain, hadir pula dalam Rakoor ini perwakilan dari Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri maupun Pemda.

(rdk)

Artikel Wujudkan Akuntabilitas APBD, Kemendagri Gelar Rakoor Asistensi Penyusunan LKPD pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja keras untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman.

“Saya atas nama Mendagri dan juga Plt. Menko Polhukam mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholders sehingga Pemilu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman,” kata Mendagri setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Meskipun Mendagri mengakui terdapat beberapa kekurangan seperti adanya daerah yang belum menggelar pemungutan suara karena banjir, dan adanya potensi konflik seperti di beberapa daerah di Papua, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pemilu di Indonesia merupakan terbesar di dunia lantaran lebih dari 200 juta warga negara menggunakan hak pilihnya sekaligus dalam satu hari.

Terlebih pesta demokrasi tersebut tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Hal ini tidak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat yang pelaksanaan pemilunya tidak digelar dalam sehari.

“Maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit, memobilisasi orang untuk ke TPS dan memilih, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu itu bukan pekerjaan mudah,” ujarnya.

Mendagri juga menilai tidak ada praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024. Dirinya menyarankan agar berbagai praktik yang dinilai bermasalah dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sudah diatur sesuai ketentuan. Mendagri juga meminta semua pihak dapat menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.

“Ada bukti laporkan Bawaslu, tidak puas Bawaslu ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

(rdk)

Artikel Mendagri: Pelaksanaan Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memenuhi standar kompetensi pejabat fungsional PPUPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief yang mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan, PPUPD harus melihat prioritas penganggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu terutama yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

“Seorang PPUPD harus memahami perencanaan pembangunan dan skala prioritas urusan untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,” kata Indra dalam sambutannya di V Hotel and Residence, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Dengan dibukanya pelatihan tersebut, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPUPD.

Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendukung implementasi reformasi birokrasi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Ini terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Apalagi di dalam kurikulum pelatihan terdapat agenda manajemen pengawasan dan pengawasan Pemda yang mencakup kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pengelolaan keuangan desa, pengawasan pelaksanaan urusan, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan.

Sebagai informasi, pelatihan ini dihadiri oleh para pejabat struktural, tim kerja, pejabat fungsional lainnya, pelaksana, dan PPNPN di lingkungan PPSDM Regional Bandung, serta 35 peserta pelatihan dari berbagai inspektorat daerah.

(Evi Joonlim)

Artikel PPSDM Regional Bandung Buka Program Pengembangan Kompetensi Pertama Tahun 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan tersebut merupakan upaya Kemendagri dalam rangka pembinaan prestasi sekaligus menjaring potensi pegawai di bidang olahraga catur.

Turnamen ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Togap Simangunsong mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro.

Dalam sambutannya, Togap menyebutkan salah satu tujuan turnamen yang digelar Kemendagri itu memang untuk menjaring bibit-bibit atlet yang memiliki potensi di bidang olahraga catur.

“Sehingga ke depannya Kemendagri dan BNPP dapat membangun tim catur yang solid dan memiliki prestasi gemilang,” kata Togap di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Selain itu, lanjut Togap, turnamen tersebut digelar untuk memperkuat tali silaturahmi antar pegawai di lingkup Kemendagri maupun BNPP.

“Tentunya kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana silaturahim dan membangun keakraban antar pegawai Kemendagri dan BNPP,” ujarnya.

Berdasarkan catatannya, Togap mengatakan, turnamen catur kali ini diikuti oleh 70 peserta yang tergabung dalam 14 tim. Mereka akan bertanding dalam turnamen catur standar beregu.

“Kami berpesan agar tim yang akan bertanding dapat menjunjung tinggi sportivitas, sehingga pertandingan dapat berjalan lancar,” harapnya.

Dirinya menambahkan, Kemendagri telah menorehkan prestasi pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) terkait pertandingan catur untuk kategori simultan dan kategori massal yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada 2018.

Dalam pemecahan rekor tersebut, Kemendagri dan BNPP berhasil mendapatkan dua rekor sekaligus. Pertama, rekor catur kategori simultan antara grand master internasional Novendra Priasmoro melawan 100 pejabat eselon terbanyak. Kedua, kategori catur massal yang diikuti oleh 1.500 praja IPDN.

(rdk)

Artikel Kemendagri Gelar Turnamen, Jaring Potensi Pegawai di Bidang Olahraga Catur pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Berbagai bantuan itu mulai dari bantuan pemakaman, rumah duka, hingga pemberian beasiswa kepada anak-anak yang ditinggalkan, juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu ditegaskan Mendagri pada awak media usai Rapat Perkembangan Kesehatan Petugas Penyelenggara Pemilu bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan perwakilan penyelenggara pemilu di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Kita semua berduka karena adanya yang wafat, tapi saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan. Baik jajaran KPU penyelenggara maupun pengawas Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu,” katanya.

Mendagri dalam kesempatan itu juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses administrasi para petugas yang wafat. Salah satunya dengan memudahkan pembuatan surat kematian.

“Kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat,” tambahnya.

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, Mendagri mengungkapkan, langkah-langkah antisipasi akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah petugas pemilu yang wafat atau sakit ketika bertugas. Bersama-sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah mengantisipasi agar persoalan ini tidak terulang kembali.

“Oleh karena itu, beberapa langkah sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu. Di antaranya adalah mengenai persyaratan-persyaratan yang didasarkan pada masukan Menkes, idealnya manusia itu bisa bekerja terus 10 jam, idealnya,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah telah membatasi usia petugas ad hoc di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagaimana aturan KPU, usia dibatasi antara 17 hingga 55 tahun. Para petugas itu juga melalui tahap screening untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi baik.

“Screening ini bagian dari menjadi anggota BPJS, oleh karena itulah kami mengeluarkan dari Kemendagri, mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah karena KPU tidak memiliki anggaran untuk iuran BPJS bagi anggota ad hoc ini,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Mendagri, dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah melalui Kemenkes juga telah menyiagakan fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di Kemenkes untuk membantu petugas ad hoc di TPS, mulai dari Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kemudian, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada klausul tertentu yang berhubungan dengan proses perhitungan suara agar waktunya diperpanjang untuk menghindari kelelahan petugas.

“Kita tahu ya mulai pencoblosan itu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00, dan setelah itu dilakukan perhitungan suara maksimal sampai jam 12 malam, tapi kemudian ada putusan MK boleh ditambah lagi 12 jam lagi. Artinya sampai hari berikutnya, itu totalnya lebih kurang 22 ditambah dengan 12, jadi lebih kurang 33 jam,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda harus dipahami dengan benar. Tanpa jeda yang dimaksud adalah prosesnya, agar tidak terjadi penyimpangan moral (moral hazard).

Sementara petugasnya, sebagaimana standar yang dibuat oleh Kemenkes, idealnya manusia bekerja secara terus menerus tidak lebih dari 10 jam.

“Dari KPU berpendapat bahwa kenapa tanpa jeda, supaya tidak terjadi break, kalau break perhitungan nanti ada moral hazard kerawanan. Oleh karena itulah terus menerus, tapi tidak berarti individualnya terus menerus, prosesnya tetap berjalan, ada perhitungan. Kalau dia mau ke toilet, ada yang lelah, mengantuk sekali, artinya bisa istirahat sementara temannya bisa mengerjakan,” tandasnya.

(rdk)

Artikel Mendagri Minta Pemda Berikan Bantuan bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang Wafat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal ini dia ungkapkan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/2/2024).

“Kita sudah tahu penyakitnya apa, beras naik, jagung naik, tepung naik, bawang putih naik,” kata Tomsi.

Ia meminta Pemda dan stakeholder terkait untuk melakukan penanganan secara serius, agar daya beli masyarakat tidak tergerus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) secara umum komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras.

Sedangkan secara kumulatif hingga Minggu ketiga Februari 2024 terjadi kenaikan harga cabai merah di 230 kabupaten/kota. Adapun harga rata-rata cabai merah di seluruh Indonesia saat ini mencapai Rp. 55.359 per kilogram.

Sementara untuk kenaikan harga beras pada Minggu ketiga Februari 2024 terjadi di 179 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp. 14.380 per kilogram. Selanjutnya, untuk telur ayam ras juga terjadi kenaikan harga di 182 kabupaten/kota, dengan kisaran harga rata-rata nasional mencapai Rp. 30.118 per kilogram.

“Nah, ini ada kenaikan yang sudah disampaikan tadi yang harus kita waspadai,” ujar Tomsi.

Selain kenaikan harga komoditas pangan, pada rakoor tersebut Tomsi juga mencermati 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku Utara (Malut), Maluku, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Kemudian untuk 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah yaitu Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Papua Barat Daya, Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara), Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Barat (Sulbar), Riau, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Patokan kita adalah inflasi nasional. Kemudian berkaitan dengan inflasi kabupaten dan kota bisa kita lihat masing-masing yang tertera. Kami mohon untuk bisa melaksanakan rapat dan mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya.

(rdk)

Artikel Pimpin Rakor Inflasi Minggu Ketiga Februari 2024, Irjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan juga Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) di lingkungan Kemendagri.

Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Evan Nur Setya Hadi mengungkapkan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang digelar Kemendagri. Langkah ini penting karena narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) merupakan bahaya laten di lingkungan masyarakat.

“Ini terbukti tidak pernah berhenti kasus narkotika ini terjadi, bahkan berkembang modus dan variannya,” ujar Evan di Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Kondisi tersebut membuat banyak pihak merasa prihatin. Ini mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang membahayakan bagi tubuh. Karena itu, penyalahgunaan tersebut perlu dicegah agar tidak berdampak terhadap kualitas generasi bangsa.

“Apabila sudah dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan kecanduan, maka masa depannya akan suram,” ujarnya.

Lebih lanjut, Evan menegaskan, kegiatan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai. Dirinya berharap, para peserta yang hadir dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik.

“Sehingga bahaya narkoba tidak menyentuh diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita bekerja demi masa depan kita, bangsa kita yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Klinik Pratama Kantor Pusat Kemendagri Christy Helvita Manalu dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi P4GN dan PN tersebut bertujuan agar para pegawai memperoleh informasi mengenai Napza. Melalui sosialisasi ini, para peserta juga diberikan pemahaman hukum terkait pelanggaran penyalahgunaan narkoba.

Guna memberikan pemahaman kepada para peserta, Kemendagri melibatkan sejumlah narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia (RI). Mereka di antaranya Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wanda Ferdiana yang menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Narasumber lainnya yakni Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN RI Wildah Djamaludin yang memaparkan materi mengenai aspek hukum penyalahgunaan narkoba.

(Aziz)

Artikel Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Kemendagri Bekali Pegawai Soal Aturan dan Bahayanya pertama kali tampil pada Mata Pantura.