Dalam proses acara pelantikan tersebut, bertindak sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Penetapan Hak juga pendaftaran, serta turut hadir penjabat lainnya.

Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Tangerang Joko Susanto menyampaikan, PPAT bukan hanya sebagai mitra, melainkan saudara. Sehingga bisa saling bersinergi untuk memajukan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ucapkan selamat kepada PPAT yang baru saja dilantik, dan antara PPAT dengan BPN itu menjadi saudara yang akan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi. Semoga bisa mengemban amanah jabatannya,” ucapnya.

(Bandi)

Artikel Lantik PPAT, Ini Pesan Kakan Pertanahan Kabupaten Tangerang Joko Susanto pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Joko Susanto mengatakan, bahwa target sertipikat PTSL tahun ini akan ditingkatkan.

“Untuk saat ini pemetaannya seluas 12.000 hektar yang ke sebar ke 51 desa yang ada di Kabupaten Tangerang,” kata Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Joko susanto, Rabu 31 Januari 2024.

Sementara, kata dia, untuk target pemetaan tahun 2024 ini secara nasional seluas 9,5 juta bidang tanah yang harus dipetakan.

“Secara nasional yang harus dipetakan atau diukur itu seluas 9,5 juta bidang, untuk target tahun ini mudah-mudahan bisa terlegalisasi tahun ini,” ujarnya.

Joko berharap perangkat desa dapat bersinergi dengan Kantor Pertanahan dalam melakukan percepatan pemetaan untuk bidang tanah yang akan dilegalisasi dalam bentuk sertipikat.

“Tentunya nanti perlu bantuan masyarakat desa dan juga kepala desa sendiri tuk bisa bersinergi. Terutama untuk pengukuran tanah patok batas itu adalah pemilik-pemilik tanah itu sendiri. Karena BPN hanya mengukur saja,” terangnya.

Tambahnya, ia mengimbau kepada masyarakat atau pihak perangkat desa bahwa kantor pertanahan Kabupaten Tangerang tidak memungut pembiayaan dalam melaksanakan pemetaan.

“BPN sendiri tidak memungut biaya apapun, maka kita di setiap lapangan sudah dibekali dan tidak lagi pemungutan apapun dan itu tidak ada,” tutupnya.

(*/rdk)

Artikel BPN Kabupaten Tangerang Targetkan Ribuan Sertipikat di Tahun 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara penyembelihan hewan kurban tersebut berlangsung di belakang Kantor Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai, Jumat (30/6/2023).

“Alhamdulillah, dari para pegawai Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang telah melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi, kemudian didistribusikan 1 ekor ke kementrian ATR/BPN RI, 1 ke Kanwil BPN Provinsi Banten, 1 ke yayasan yatim piatu yang ada di wilayah Kantah Kabupaten Tangerang, 1 di desa binaan yaitu Sodong, sedangkan untuk yang 3 ekor lagi di Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang,” kata Joko Susanto selaku Kepala Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang kepada Matapantura.id, Jumat (30/6/2023).

Lanjutnya, ia juga menuturkan bahwa dengan adanya penyembelihan hewan kurban ini dapat mengingatkan kepada para pegawainya untuk berkurban setiap tahunnya.

“Alhamdulillah, acara penyembelihan hewan kurban tadi berjalan dengan lancar dan kondusif, suasana pun riang gembira dan penuh semangat dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Selain itu, kata Joko, melaksanakan sunah berkurban atau kegiatan pemotongan hewan kurban juga merupakan media untuk mempererat silahturahmi dengan para pegawai lainnya serta masyarakat setempat yang berada di lingkungan Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang.

“Ini tentu bukan hanya sekedar menunjukan bahwa kita ikut merayakan saja, namun sudah tentu hikmah berkurban yang tidak lepas dari riwayat Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah SWT. Momen ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita yaitu tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah SWT yang tidak terlepas dari keimanan dan ketaqwaan,” ucapnya.

“Mudah-mudahan dengan berkurban, kita semua senantiasa lebih meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT,” imbuhnya.

(Bandi Badut)

Artikel Hari Raya Idul Adha, Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang Melaksanakan Penyembelihan Hewan Kurban pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Saya akan menjawab terkait ada judul berita sebelumnya yaitu ‘BPN Seperti Takut Dengan Mafia Tanah’. Hal itu saya ingatkan kembali bahwa pihak BPN Kabupaten Tangerang tidak pernah takut dengan Mafia Tanah,” kata Joko Susanto Kantah ATR/BPN Kabupaten Tangerang, saat ditemui oleh awak media di Kantornya, Senin (13/6/2023).

Joko juga menyampaikan bahwa tahapan atau proses untuk pembatalan sertifikat itu ada tiga dalam prosedur yang sudah ditentukan yaitu pelepasan hak si pemilik, pembatalan cacat administrasi, putusan pengadilan.

“Jadi proses pembatalan pembuatan sertifikat itu ada tiga, tetapi sebelum dibatalkan kita telaah terlebih dahulu, jangan sekonyong-konyong dibatalkan saja,” ucap Joko.

“Maka saya perjelas lagi, dari ketiga proses pembatalan itu yang mencakup pelepasan hak dari si pemilik, pembatalan cacat administrasi yaitu ada berbagai alat hak dikatakan palsu seperti surat-surat tidak benar, tidak ditandangani dengan benar. Namun demikian, pihak BPN juga akan mengklarifikasi dan datang langsung ke pihak desa untuk menanyakan kepada Kades, apakah dia mengeluarkan surat-surat tersebut,” terangnya.

Selain itu, kata Joko, putusan pengadilan karena Tata Usaha Negara (TUN), sertifikat yang usianya diatas lima tahun. Namun sebaliknya, pihak BPN masih bisa membantu mediasi apabila sertifikat tersebut cacat dibawah lima tahun.

“Jadi kalau diatas lima tahun itu apabila sertifikat administrasi sudah cacat tidak bisa diproses harus jalur pengadilan, tetapi dibawah lima tahun masih bisa. Terlebih lagi, sebelumnya, kita sebagai pihak BPN harus memberikan jalan mediasi kepada semua pihak,” jelasnya.

Joko Susanto menambahkan, biasanya pihak tersebut ada yang tidak mau dimediasikan. Hal itu membuat pihak BPN langsung melayangkan surat untuk jalur pengadilan.

“Ya biasanya ada beberapa pihak ingin dimediasikan terlebih dahulu, tetapi ketika pihak BPN memanggil satu, dua kali tak di penuhi atau tidak datang, maka kami akan layangkan surat untuk ke ranah pengadilan untuk pembatalan sertifikat tersebut, jadi tidak sekonyong-konyong langsung dibatalin,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Joko, perihal isi pemberitaan yang beredar di media massa tersebut jejak tahun 2021.

“Ini produk tahun 2021 sebelum era saya, tetapi kita pihak BPN tetap harus bertanggung jawab dan atas apa yang sudah terjadi, serta jalurnya kan sudah ditempuh. Jalur mediasi pun sudah dijalankan dari semua pihak, dari pihak PT nya tak mau datang, tetapi ada beberapa pihak tidak mau dimediasikan juga. Hal itu kami layangkan surat, agar dipersilahkan ke jalur pengadilan,” pungkasnya.

“Harapannya sih, apabila masih dimediasikan yah kita mediasikan yang lain sih ada titik temu mereka, apabila sudah ke ranah pengadilan kan banyak memakan waktu, biaya sewa lawyer, kalau masing-masing pihak mau dimediasi pasti urusan kelar atau ada jalan,” imbuhnya.

(Bandi Badut)

Artikel Proses Pembatalan Pembuatan Sertifikat, Ini Penjelasan Joko Susanto BPN Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada Mata Pantura.