Melalui arahannya, Jaksa Agung juga meminta dukungan dan solidaritas dari seluruh jajaran kejaksaan untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

“Mempertahankan capaian yang telah diraih lebih sulit daripada meraihnya. Diperlukan konsistensi dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” tegasnya.

Dalam upaya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Kejaksaan RI telah menyusun Roadmap 2025-2029 yang berfokus pada misi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kejaksaan juga berkomitmen untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang mengedepankan supremasi hukum berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia.

Menyikapi tantangan di lapangan, Jaksa Agung meminta seluruh jajaran untuk tetap netral dan imparsial dalam penegakan hukum, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

“Jangan terlibat dalam politik praktis. Netralitas Kejaksaan tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Selain itu, dalam konteks penanganan perkara, Jaksa Agung menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara, serta kolaborasi dalam pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

“Setiap keputusan yang kita ambil harus mempertimbangkan keadilan dan dampak sosial bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai penutup, Jaksa Agung mengajak seluruh Insan Adhyaksa untuk terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi, agar kejaksaan tetap menjadi lembaga yang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat.

Sumber: Kapuspenkum Kejagung RI

Artikel Dalam Mendukung Program Pemerintah, Jaksa Agung Tekankan Roadmap Kejaksaan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam amanat yang dibacakan, Jaksa Agung mengajak seluruh pegawai untuk merefleksikan perjuangan para pendahulu dalam memperoleh Kemerdekaan, yang telah dilalui dengan penuh tantangan dan pengorbanan.

Jaksa Agung mengajak untuk bersama-sama merenungkan dan mensyukuri kemerdekaan ini sebagai anugerah bagi bangsa dan negara Indonesia.

Jaksa Agung juga mengungkapkan bahwa saat ini dua momen besar sedang dijalani oleh Bangsa Indonesia yaitu masa transisi untuk perpindahan ibu kota baru dan pergantian kepemimpinan. Kedua hal tersebut dilaksanakan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Seyogianya dalam masa transisi ini kita sebagai generasi penerus dapat mengawal proses penting ini, melalui kerja keras dan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia,” imbuh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selaras dengan tema besar yang diusung dalam Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini yaitu “Nusantara Baru Indonesia Maju”. Jaksa Agung mengatakan tema ini mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan, serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan penuh semangat serta saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.

“Semangat yang muncul dalam tema besar tersebut menggambarkan visi pembangunan Indonesia di masa depan yang lebih modern dan maju, namun tetap mempertahankan kekayaan budaya dan identitas bangsa Indonesia,” ujar ST Burhanuddin.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, Jaksa Agung menuturkan bahwa suasana tahun ini berbeda dengan peringatan kemerdekaan pada tahun sebelumnya, karena penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan dilaksanakan di dua tempat, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara.

“Ibu Kota Nusantara menjadi tonggak pembangunan nasional yang diwujudkan demi mencapai pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, sumber daya manusia, dan kesehatan. Seluruh harapan tersebut memerlukan dorongan, semangat, dan kemauan yang besar dengan menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan,” tuturnya.

Selain itu, momentum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini juga berdekatan dengan peralihan estafet kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Bagi Jaksa Agung, suksesi ini membawa harapan besar kepada segenap Bangsa Indonesia dalam menyukseskan Nusantara Baru untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Selaku aparatur negara dalam bidang penegakan hukum, selama ini Kejaksaan telah berkontribusi untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah melalui penegakan hukum yang adil dan humanis.

“Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan, kita harus mampu membaca dan memahami keinginan, harapan serta tuntutan masyarakat dalam mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,” imbuh ST Burhanuddin.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga menekankan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi agenda besar yang dilaksanakan pada sisa waktu tahun 2024 ini yaitu Pilkada Serentak 2024. Ini merupakan Pilkada pertama yang dilakukan serentak mulai dari ujung barat hingga timur Indonesia.

Sementara ia menambahkan, “Proses ini tentu memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, terlebih Kejaksaan yang merupakan salah satu pilar dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang bertugas untuk menyelesaikan perkara pidana pemilihan,” Tambah Jaksa Agung.

Untuk itu, Kejaksaan dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pemilihan dapat ditangani cepat dan tepat dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholders terkait.

“Di sinilah Kejaksaan memegang peranan penting dan strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengambil tindakan preventif dan represif untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional,” ujar Jaksa Agung.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini, Jaksa Agung mengingatkan kembali agar seluruh jajaran melaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

“Ingat! Kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak mana pun. Untuk itu, saya tidak akan pernah bosan menegaskan bahwa Netralitas Adhyaksa adalah Harga Mati! Penyimpangan terhadap hal ini tidak akan saya tolerir,” tegas Jaksa Agung.

Selain Pilkada Serentak, tahun ini, Bangsa Indonesia akan memasuki masa transisi kepemimpinan. Pergantian pemerintahan ini, tentu akan membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal penegakan hukum.

Menurut Jaksa Agung, suksesi kepemimpinan ini harus menjadi momentum bagi Insan Adhyaksa untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum yang telah dilakukan agar sesuai dengan harapan masyarakat untuk menghadirkan keadilan yang substantif.

Jaksa Agung juga meminta agar konsistensi dalam penegakan hukum harus tetap dijaga, agar Kejaksaan tidak mencederai kepercayaan masyarakat kepada institusi yang kita cintai ini. Kita harus terus menjaga dan meningkatkan kinerja baik dan positif yang mengantarkan kita menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.

“Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan, dengan bekerja keras dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara melalui penegakan hukum yang humanis dan kebermanfaatan. Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, integritas, dan profesionalisme, kita dapat menghadapi segala tantangan yang ada, serta mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Jaksa Agung.

(rls)

Artikel Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024, Jaksa Agung Menekankan Beberapa Hal Penting pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara tersebut bertempat di halaman Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (5/4/2024).

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa tradisi turun temurun dalam menyambut lebaran di Indonesia adalah tradisi mudik. Mudik tidak hanya sekedar momen untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk menghargai dan menghormati orang tua, saudara, dan juga kerabat di kampung halaman.

Jaksa Agung mengatakan bahwa seyogyanya momentum mudik tidak hanya sebagai tradisi semata, akan tetapi untuk mereposisi kembali hakikat hidup agar lebih bermakna. Untuk itu Jaksa Agung menekankan esensi mudik lebaran yang berpegang pada empat filsafat hidup manusia.

“Lebaran sebagai tanda ‘selesainya’ kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah puasa serta membayar zakat. Luberan sebagai tanda ‘melimpahnya’ rezeki kita untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain itu,”Leburan tanda’melebur kesalahan’ dengan cara saling bermaafan. Laburan tanda ‘memutihkan’ diri untuk senantiasa menjaga kebersihan diri lahir dan batin,” sambungnya.

Lanjutnya, Jaksa Agung mengatakan, mudik bukan hanya tradisi, tetapi momen untuk mereposisi hakikat hidup agar lebih bermakna. Mudik, kata dia, hendaknya dilandasi keikhlasan, kesabaran, dan kesederhanaan.

“Jadi mudik lebaran tentu bukan hanya sebatas hilir mudik, apalagi sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan. Justru mudik, harus dilandasi keikhlasan dan kesabaran sambil tetap menjaga kesederhanaan, agar tercipta kondisi masyarakat yang rukun, tentram, dan damai,” kata Jaksa Agung.

Mudik Bareng Jaksa Agung 2024 ditujukan untuk pegawai, pramubakti, dan masyarakat umum tanpa dipungut biaya. Sebanyak 14 bus diberangkatkan dengan tujuan Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Semarang, Kudus, Magelang, Malang, Cilacap, dan Lampung.

“Semoga perjalanan yang akan dilakukan sesaat lagi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada suatu halangan apapun, sehingga saudara sekalian dapat sampai di kampung halaman dengan selamat. Sampaikan salam hangat saya kepada keluarga saudara di kampung halaman. Selamat bersilaturahmi dan jangan lupa tetap jaga kesehatan,” kata Jaksa Agung.

Kepala Biro Kepegawaian Kejagung Hermon Dekristo selaku Ketua Pelaksana mengatakan, program ini merupakan agenda tahunan.

“Mudik Bareng Jaksa Agung 2024 ini adalah gelaran tahunan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat mudik. Hal tersebut juga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat perjalanan,” kata Hermon.

Pelepasan para pemudik pada pukul 10.00 WIB ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Jaksa Agung didampingi para pejabat eselon I dan II. Acara ini dihadiri Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Perwakilan Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI.

(Amnan/rdk)

Artikel Kajagung Buka Acara Lepas Mudik Bareng Jaksa Agung 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada acara perayaan Natal warga kristiani Kejaksaan RI, bertempat di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (16/12/2023) lalu.

Adapun perayaan natal tahun 2023 mengangkat tema ‘Natal memberikan semangat bagi kita untuk mewujudkan Kejaksaan menjadi bagian dari penegakan hukum yang humanis dengan menjadi Insan Adhyaksa sejati.’

“Tema tersebut dirasa sangat tepat dalam mencerminkan pesan Natal bagi kita sekalian, terutama dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam lingkup penegakan hukum di Indonesia,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan secara khusus bahwa semangat natal turut menjadikan perjalanan institusi kian berwarna, karena selalu menggaungkan kebaikan, solidaritas, serta gotong royong dalam melaksanakan pekerjaan.

Selain itu, nilai-nilai yang dibawa itu selaras dengan adagium institusi bahwa Jaksa adalah ‘Satu dan Tak Terpisahkan’ (een ein ondelbaarheid).

“Dalam ajaran kristiani, keadilan merupakan tumpuan takhta Tuhan, sehingga Tuhan tidak menghendaki penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Kita semua berkarya di institusi yang menjadi tumpuan masyarakat. Oleh karenanya sebagai Insan Adhyaksa yang beriman, kita tidak boleh membuat masyarakat hidup bergumul dengan ketidakadilan,” imbuh Jaksa Agung.

Untuk dapat mewujudkan cita tersebut, Jaksa Agung mengharapkan Insan Adhyaksa Kristiani dapat memahami jejak langkah Kristus yang penuh kasih terhadap manusia.

Tak hanya itu, Insan Adhyaksa juga diharapkan dapat menumbuhkan spirit humanisme dalam melaksanakan penegakan hukum. Jaksa Agung percaya bila dilandasi dengan semangat cinta, hati nurani, kebersamaan dan toleransi, Insan Adhyaksa akan mampu menjawab setiap tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks dan penuh dinamika.

Selanjutnya, Jaksa Agung menjelaskan agar warga Kristiani Kejaksaan mampu memahami kedalaman makna dan mengimplementasikan konsep yang dimaksud dengan ‘Garam dan Terang Dunia.’ Sebagaimana yang disampaikan dalam Kitab Injil, bahwa setiap kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.

“Apabila diaplikasikan ke dalam kehidupan, maka Insan Adyaksa harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan melalui kebenaran dalam pola pikir dan pola tindak. Dengan demikian, niscaya kita akan mampu menjadi garam yang memberikan kebaikan bagi sesama,” sambungnya.

Sementara itu, konsep terang dunia merujuk pada Umat Kristiani yakni harus tampak jelas dan bisa dilihat semua orang dalam konteks positif. Jaksa Agung menekankan agar Insan Adhyaksa mampu mengaplikasikan kehidupan seperti Garam dan Terang Dunia agar niscaya berpengaruh pada cara pandang masyarakat terhadap diri kita pribadi, keluarga serta Institusi Kejaksaan.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Umat Kristiani warga Adhyaksa yang telah bekerja keras secara bahu membahu untuk menghasilkan kinerja positif bagi Kejaksaan.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengucapkan “Selamat Hari Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, tetap kobarkan semangat pengabdian untuk memberikan yang terbaik bagi institusi, bangsa dan negara. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita sekalian. Semoga keluarga Kristiani Kejaksaan semakin penuh berkah dan kebahagiaan,” pungkas Jaksa Agung.

Artikel Perayaan Natal 2023, Jaksa Agung: Jadilah Garam dan Terang Dunia pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Jaksa Agung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah membantu dan mendukung pembentukan Badan Perampasan Aset.

Adapun proses penegakan hukum terkait dengan aset dimulai dari asset tracing sampai dengan recovery asset, yakni dari proses penyelidikan sampai eksekusi terutama mengenai uang pengganti atau denda.

“Pembentukan Badan Perampasan Aset ini memberikan harapan kepada kita dalam mempermudah akselerasi penegakan hukum, khususnya dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset negara,” ujar Jaksa Agung.

Menteri PAN-RB beserta jajarannya sangat mendukung langkah Kejaksaan dalam penegakan hukum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh negara dan masyarakat.

Sebagai informasi, RUU tentang Perampasan Aset saat ini sudah mulai dibahas. Oleh karenanya, Menteri PAN-RB merasa kebutuhan akan kelembagaan sudah sangat diperlukan.

“Kementerian PAN-RB harus mendukung secara kelembagaan, sehingga koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait perampasan aset dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya,” ujar Menteri PAN-RB.

Selain itu, Jaksa Agung dan Menteri PAN-RB juga berkesempatan untuk berdiskusi mengenai Reformasi Tata Laksana Manajemen Kepegawaian, yang terkait dengan Kekhususan Kelembagaan Kejaksaan.

Jaksa Agung menyampaikan yang dimaksud dengan Kekhususan Kelembagaan Kejaksaan yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan memiliki kewenangan yang bisa mewakili negara atau pemerintah dalam upaya litigasi dan non-litigasi.

Jaksa Agung menambahkan, di era Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi ini, diperlukan kerja-kerja ekstra dalam beradaptasi dengan kebutuhan hukum di masyarakat.

“Agar akselerasi Organisasi Tata Kerja dan Tata Laksana dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, kami butuh dukungan semua pihak saat ini dan di masa yang akan datang,” ujar Jaksa Agung.

Dalam kunjungan ini Jaksa Agung turut didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung.

Sementara itu, jajaran Kementerian PAN-RB yang turut hadir ialah Sekretaris Menteri PAN-RB dan seluruh Deputi pada Kementerian PAN-RB.

(Red)

Artikel Bahas Pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian, Jaksa Agung Kunjungi Menteri PAN RB pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Adapun empat Kejari yang Kunjungi tersebut yaitu Kejari Pangkep, Maros, Gowa dan Takalar, yang dilangsungkan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 di Sulawesi Selatan.

Pada kunjungan kerja tersebut dalam rangka memperhatikan fasilitas pelayanan publik dan sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja Kejari guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan keinginannya untuk bersilaturahmi dengan jajaran di daerah. Selain itu, Jaksa Agung juga memberikan motivasi ke seluruh pegawai agar dapat bekerja lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Jaksa Agung menitipkan pesan kepada jajaran Kejaksaan di daerah agar menjaga marwah penegakan hukum, tidak mempermainkan perkara dan bermain proyek, karena Jaksa Agung tidak segan-segan melakukan penindakan.

“Jaga diri, keluarga dan institusi, karena apa yang sudah diberikan negara dan pemerintah kepada kalian sudah lebih dari cukup,” ujar Jaksa Agung.

Saat ini, Kejaksaan sedang menjadi sorotan baik di mata publik, Jaksa Agung meminta agar jangan dicederai dengan hal yang merusak integritas dan profesionalitas.

“Saya senang bertemu dengan rekan-rekan Adhyaksa di daerah, bangunlah penegakan hukum humanis dan program-program humanis yang dapat dinikmati dan berdampak langsung oleh masyarakat,” sambungnya.

“Merantau itu dinikmati kultur daerahnya, tetap membumi di tempat saudara-saudara pijak, karena itu akan membuat diri anda nyaman dan aman di perantauan. Indonesia adalah negara yang luas dan indah,” pungkasnya.

Kunjungan kerja Jaksa Agung didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Biro Kepegawaian Hermon Dekristo, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Khusus Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro.

(Red)

Artikel Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungan Kerja ke Wilayah Hukum Kejati Sulawesi Selatan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jam Pidum) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) pada tanggal 05 Juli 2023.

Penetapan terhadap tersangka APG sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan/atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang terjadi di Pondok Pesantren Al- Zaytun Indramayu, Jawa Barat serta di daerah lain di wilayah hukum Republik Indonesia,” Kata Kapuspenkum, Kejagung, Ketut Sumedana, Jumat (4/8/2023).

Lanjut Kapuspenkum, adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45a Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Selanjutnya, Jam – Pidum akan menunjuk Tim Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) dalam penanganan perkara dan akan mempelajari berkas perkara yang diterima serta memberikan petunjuk lengkap atau tidaknya berkas perkara,” tukasnya.

(Red)

Artikel Kejaksaan Agung Terima Surat Penetapan Tersangka Panji Gumilang Dari Bareskrim Polri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Tiga orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan infrastruktur.

“Adapun tersangka melakukan korupsi dalam proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma tahun 2017 hingga 2018,” kata Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana, Jumat (19/5/2023).

Lanjutnya, Ketut juga menuturkan bahwa tiga orang saksi tersebut yaitu dengan inisial DS selaku Project Manager PT Malang Bumi Sentosa, SY selaku Direktur Utama PT Surya Timur Membangun, R selaku Karyawan PT Lakemba Buana Perkasa.

“Dan untuk tersangka sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, adapun nama tersangka kasus Tipikor yaitu TH, HP, JA, RB, AHP, TSL, BR,” tuturnya.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma Tahun 2017 hingga 2018,” sambungnya.

(Bandi Badut)

Artikel Sikat! Kejaksaan Agung Memeriksa Tiga Orang Saksi Terkait Perkara PT Graha Telkom Sigma pertama kali tampil pada Mata Pantura.