Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dalam pernyataan seusai rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.

“Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin,” tegas Menko Mahfud yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam konferensi pers kepada media massa.

Menko Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, pihaknya telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023 waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).

Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.

“Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024,” tambahnya.

Menko Mahfud menambahkan, belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.

Secara yuridis, sambung Menko Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tower yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun.

Menurut Menko Mahfud, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung.

“Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan perkembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan,” jelas Menko Mahfud.

“Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?” tambah Menko Mahfud.

(Bandi Badut)

Artikel Menko Mahfud Tegaskan Pengembangan Jaringan Komunikasi di PPKT Terus Dilanjutkan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Memulai rangkaian kegiatan pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, diadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon Rabu (14/6/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP menjelaskan, di Provinsi Maluku terdapat empat Kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru.

Dari dana total Rp7,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke empat Kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.

Rinciannya, sambung Tito, total alokasi untuk Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp. 316.102.204.268.00,- untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar Rp. 150.443.502.713,- untuk Maluku Tenggara sebesar Rp. 196.899.705.133.00,- dan untuk Kepulauan Aru sebesar Rp.96.981.709.186.00.

Di samping untuk empat Kabupaten tersebut, terdapat pula alokasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.

“Total anggaran yang ada di Maluku pada empat kabupaten pada kawasan perbatasan, lebih kurang Rp760 miliar,” jelas Mendagri kepada media massa seusai Rapat Forkopimda, Rabu (14/6/2023).

Mendagri menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme dua arah. Yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Ia mengutarakan, segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda) agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan.

Hal tersebut sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.

“Saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh. Sekretaris BNPP, itu uangnya ada di mana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan,” jelas Menteri Tito.

Mendagri kembali menjelaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 kilometer, dan penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter. Pendanaan pembangunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Mendagri Tito dan Menkopolhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.

Pulau Meatimiarang adalah pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Kunjungan kerja Mendagri Tito dan Mahfud MD untuk mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh.

(Bandi Badut)

Artikel Gerbangdutas 2023 Dimulai, Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Mata Pantura.