Dalam perjalanan menuntut ilmu hukum, Syamsul Bahri juga menyempatkan diri untuk bergabung di beberapa media mingguan ternama terbitan Jakarta, pada tahun 2.000.

Profesionalisme serta disiplin dalam membangun berbagai wawasan sesama media. Syamsul Bahri juga akhirnya diberikan sebuah amanah agar bersedia menjadi Ketua DPD GWI Provinsi Banten.

Selain itu, pada saat pertemuan dan perbincangan oleh pihak pemangku organisasi tersebut, tentunya visi misi yang hendak dikembangkan oleh Syamsul Bahri harus sesuai dengan realita terkait surat izin dan lainnya.

Untuk itu, setelah dinilai dan dilihat oleh pemangku organisasi tersebut Syamsul Bahri memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan Dewan Pers. Maka dari itu, Syamsul Bahri dengan tangan terbuka sesuai profesinya sebagai jurnalis mulai mengembangkan organisasi yang bernama Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI).

Dalam sebuah amanah yang diberikan kepadanya, Syamsul Bahri dibantu oleh beberapa awak media lainnya untuk mengembangkan organisasi pers.

Tak hanya itu, dia (rdk- Syamsul Bahri) yang belum genap enam bulan menjalankan amanah organisasi pers tersebut, mulai dari Kabupaten, Kota, Provinsi Banten telah terisi oleh pengurus dan anggota GWI se- Provinsi Banten.

Tepatnya pada hari Jum’at 26 Januari 2024, Syamsul Bahri dikukuhkan dan dilantik secara resmi sebagai Ketua DPD GWI Provinsi Banten, berserta para pengurus dan anggota lainnya, bertempat di Villa Alodia Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

(Tim/rdk)

Baca juga: deklarasi-dan-pengukuhan-pengurus-dpd-provinsi-banten-dan-dpc-kota-kabupaten-tangerang-resmi-dilantik/

Lihat juga: adanya-ocehan-tidak-jelas-di-media-terkait-ketua-dpd-provinsi-banten-ketum-gwi-pusat-angkat-bicara/

Artikel Simak Perjalanan Syamsul Bahri Putra Terbaik Aceh Tamiang yang Kini Menjadi Ketua DPD GWI Provinsi Banten pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua Umum GWI, Morris Taosisi Giawa H. S.E, Sekretaris Umum DPP GWI, Hery Badia Raja Sitorus serta petinggi GWI pusat lainnya.

Namun sangat disayangkan, usai acara tersebut diselenggarakan, terdengar suara ‘Tong kosong nyaring bunyinya’ entah dari mana tiba-tiba muncul suara yang tidak mengenakan datang dari Makmur Napitupulu yang mengaku sebagai Wakil Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) didalam beberapa media online.

Ia mengatakan kalau Ketua DPD GWI Provinsi Banten yang dijabat oleh Syamsul Bahri tidak sah dengan alasan GWI versi Syamsul Bahri tidak mencukupi legalitas hukumnya.

Tentu saja hal ini membuat para pengurus GWI pusat maupun daerah merasa geram dalam pemberitaan yang seolah menyudutkan Ketua DPD GWI Provinsi Banten.

Perlu diketahui, legalitas Gabungnya Wartawan Indonesia yang terdaftar didalam Ditjen AHU disebutkan nama Perkumpulan: Gabungnya Wartawan Indonesia.No.SK:AHU-0008088.AH.01.07 Tahun 2017.Notaris Pembuat:Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.KN.Nomor Akta:12.Tanggal Akta:12 Mei 2017.Tanggal ditetapkan:17 Mei 2017 dan tanggal cetak:17 Mei 2017.HKI-APP-3321215 ini adalah Tipe 45 dan HKI-APP-2775362 adalah Tipe 41.

Akibat ucapan Makmur Napitupulu, Ketua Umum DPP GWI, Morris Taosisi Giawa H. S.E angkat bicara dan mengatakan bahwa Makmur Napitupulu itu tidak paham dan tidak mengetahui sejarah berdirinya GWI.

“Karena awal berdirinya GWI sendiri tahun 2004. Sebelumnya ada yang mengaku sebagai Ketua Umum dan mencuri salinan akte notaris GWI dari Notaris Sarmida Br Silaban dan membuat AHU di Kemenkumham,” tegasnya.

Sementara itu SK Silaen berposisi saat itu Ketua I GWI semasa Ketua umumnya Foa A Hiya, S.H., M.H dan Morris sebagai Wakil Ketua Umum dari Foa A Hiya S.H., M.H,” kata Morris dalam keterangan resminya.

Bahkan kata Morris, pada tahun 1.998 awalnya nama Organisasi tersebut bukan GWI melainkan GAWANI.

“Dengan nama-nama pengurus dan pendiri diantaranya Ketua Umum FOA A.Hiya S.H., M.H, Wakil Ketua Umum Morris Taosisi Giawa H. S.E, Sekretaris Umum Anton Siahaan dan, Bendahara Yeni Hutasoid. Beranggotakan yaitu Sunarno, Choki Simangunsong, Suparman Daili dan Johnson Lubis,” sambungnya.

Untuk itu, lanjutnya, atas kesepakatan tersebut kemudian selaku pengurus dan anggota menggantikan nama dari GAWANI menjadi GWI.

“Pada tahun 2.000 menotariskan GWI ke Notaris Sarmida Br Silaban disebabkan hal ini belum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Selesai kepengurusan itu semua ditahun yang sama GWI di daftarkan ke Dewan Pers, Kesbangpol dan Depdagri. Tahun 2010 Ketua Umum GWI, Foa A Hiya S.H., M.H meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Wakil Ketua GWI, Morris Taosisi Giawa H, S.E yaitu saya sendiri,” jelasnya.

Dalam keterangannya, alasan jabatan itu diserahkan kepadanya tersebut, Ketua Umum sebelumnya (Alm) tidak ingin lembaga yang dibesarkannya itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka diserahkan lah tampuk kekuasan tersebut ke tangan Wakil Ketua.

“Tahun 2010 GWI ini sempat vakum alias jalan ditempat, sehingga dari sini pula cikal bakal banyak orang-orang yang mengaku sebagai Ketua Umum dan semisalnya tanpa melalui proses berorganisasi,” tukasnya.

Akibatnya, timbulah berbagai versi diantaranya GWI kubu SK Silaen, GWI kubu Anton Siahaan, GWI kubu Morris Taosisi Giawa, GWI Kubu Sunarno dan GWI kubu Udin Walet.

“Itu semua akhirnya dipatahkan oleh Morris Taosisi Giawa karena tahun 2012 diadakan rapat kerja luar biasa di gedung kantor Golkar di Jakarta Timur guna memilih ketua umum dan pengurus lainnya, bahkan saat itu turut hadir para pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia,” paparnya.

Morris menambahkan, terpilih pada rapat kerja luar biasa tersebut Jerry Marten sebagai Ketua Umum dan Morris Taosisi Giawa sebagai Sekjen GWI. Namun usia kepengurusan yang baru itu pun hanya mampu bertahan enam bulan kemudian kembali vakum, Desember 2012 jabatan Ketua Umum kembali ke tangan Morris. Hal tersebut berdasarkan desakan seluruh pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia hingga kini.

“Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, pada tahun 2013 saat akan mengambil salinan Notaris dari Sarmida Br Silaban ternyata salinan yang dimaksud telah diambil oleh SK Silaen, namun fotokopi tetap ditangan Morris. Dari sini pula bermodalkan fotokopi notaris, kemudian dilegalisir ke PN Jakarta Timur untuk melanjutkan GWI segera akan adakan Musyawarah Nasional luar biasa,” ujarnya.

“Atas kepercayaan para rekan-rekan baik para pengurus DPD dan DPC GWI se Indonesia tahun 2015, GWI adakan Munas luar di Pekanbaru Provinsi Riau kegiatan tersebut tentunya untuk dapat kembali mendirikan Organisasi Profesi Jurnalis. Atas amanat Munaslub tersebut pula segera mengurus kelengkapan legalitas organisasi profesi jurnalis GWI,” bebernya.

Saat itu, terpilih secara aklamasi Morris menjabat sebagai Ketua Umum GWI dan pada tahun yang sama Morris mendaftarkan hak cipta GWI dengan singkatan Gabungan Wartawan Indonesia di Dirjend HAKI (Hak kekayaan Intelektual) Kemenkumham serta hak paten hukum.

“Atas hasil Munaslub tersebut tahun 2017 GWI dengan singkatan Gabungan Wartawan Indonesia, atas desakan para pengurus di daerah agar kepanjangan GWI tersebut dirubah dan oleh Morris dirubah menjadi Gabungnya Wartawan Indonesia ke notaris Sri Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn sekaligus keluar AHU dengan nomor: 00088088 dan Hak Paten dengan nomor: J002016022162 dan J002016055657. Artinya sejak hasil SK panitia Munas hingga kini secara resmi Ketua Umum GWI adalah Morris,” tandasnya.

Ia menyampaikan, sehingga terkait pemberitaan disampaikan Makmur Napitupulu bahwa Ketua DPD GWI Provinsi Banten yang diketuai Syamsul Bahri, telah mencatut nama organisasi GWI yang dipimpin Makmur itu tidak benar justru kata Morris sebaliknya.

“Kepada sejumlah Awak Media di Jakarta Timur, Morris meminta kepada Makmur dan Opan selaku Ketua Umum FWJI agar bersedia adu data mana yang benar tentang GWI ini dan siapa yang lebih dahulu mendaftar GWI tersebut Kemenkumham dan semisalnya,” ucapnya.

“Saya minta saudara Makmur dan Opan mau bersedia menarik ucapannya itu atas anggota saya di wilayah Provinsi Banten sebelum kami gugat,” jelas Ketum Morris dalam keterangannya.

Tak sampai disitu, Morris juga meminta kepada Makmur Napitupulu agar dirinya mempertemukan SK Silaen dan Andera kepada Morris. Agar semuanya terang kebenarannya pemilik sah GWI, sehingga tidak berstatmen tidak pasti di awak media.

Disela-sela ucapan Morris tersebut di Jakarta Timur, turut hadir pula Syamsul Bahri Ketua DPD GWI Gabungnya Wartawan Indonesia Provinsi Banten dan mengatakan, “Berarti dia salah makan obat ya Ketua, karena tak tau mana yang asli dan mana yang tidak asli,” tuturnya.

Ironisnya, kata Syamsul, dalam pokok masalah tersebut ada pihak lain yang terkesan memojokkan Syamsul Bahri selaku ketua DPD Provinsi Banten yang secara resmi terpilih.

“Dan seharusnya Makmur Dan Opan bertanya terlebih dahulu legalitas GWI yang dipegang Syamsul bukan asal bicara tentu nya hal ini juga kurang elok sebab lain dapur,” pungkasnya.

“Berarti, terbentuknya kepengurusan DPD GWI Provinsi Banten yang bersangkutan seolah mereka seperti ‘Kebakaran Jenggot,” tutupnya.

(Tim)

Artikel Adanya Ocehan Tidak Jelas Di Media Terkait Ketua DPD Provinsi Banten, Ketum GWI Pusat Angkat Bicara pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara tersebut bertempat di Vila Alodia Sukatani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama tiga hari mulai dari 25 sampai dengan 27 Januari 2024.

Acara deklarasi dan pengukuhan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GWI, Waketum, Sekjen, serta anggota GWI lainnya.

Turut hadir dalam acara deklarasi dan pengukuhan tersebut,
perwakilan daerah dan cabang mulai dari Kota dan Kabupaten Tangerang, juga Provinsi Banten yang dilantik sebagai pengurus Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI).

Moris Toasisi Giawa selaku
Ketua Umum (Ketum) DPP GWI secara resmi melantik seluruh pengurus DPD dan DPC dengan terlebih dahulu melakukan pembacaan surat keputusan pengangkatan keseluruhan pengurus organisasi GWI.

Dalam sambutannya, Moris Toasisi Giawa Ketum DPP GWI mengatakan, bahwa organisasi Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) sebagai tempat atau wadah untuk melatih leadership.

“Harapan kedepannya, agar organisasi GWI untuk dapat menggembleng kreatifitas, inovatif, dan selalu berkarya,” katanya.

Ia menambahkan, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang jurnalis yaitu kreatifitas, karya tulis, akurat, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi yang baik.

“Kompetensi kolaborasi dan komunikasi sangat penting bagi organisasi profesi, karena dapat saling bekerjasama dan bertukar informasi untuk mencapai tujuan bersama. Bukan hanya sekedar ekstra kurikuler, namun dibutuhkan untuk membekali kuli tinta dengan satu pena menunjang kemampuan lebih menguak fakta yang akurat,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Samsul Bahri selaku Ketua GWI DPD Provinsi Banten menyampaikan, bahwa dirinya akan mengemban amanah yang diberikan kepadanya.

Selain itu, ia juga akan mengedepankan persatuan dan kekompakan dalam berorganisasi, menjalankannya sesuai visi dan misi GWI.

“Saya berharap agar rekan-rekan sekalian dapat merangkul dan bekerjasama kepada seluruh instansi Pemerintahan, TNI-POLRI, Pengusaha maupun Swasta, sehingga di mata mereka, kita sebagai organisasi Pers yang dapat di jadikan pengayoman maupun cerminan dalam segala arah. Sebagaimana hal ini sesuai visi misi kita,” imbuhnya.

Acara diakhiri dengan doa sekaligus memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai kepada anak-anak yatim piatu.

(*)

Artikel Deklarasi dan Pengukuhan! Pengurus DPD Provinsi Banten dan DPC Kota/Kabupaten Tangerang Resmi Dilantik pertama kali tampil pada Mata Pantura.