Peninjauan tersebut merupakan rangkaian dari kunjungan kerja (Kunker) di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 18 Juni 2023.

Selama kegiatan tersebut, Wempi bersama jajaran Komisi II DPR RI meninjau kondisi lokasi lahan yang direncanakan bakal menjadi Kantor Gubernur Papua Pegunungan.

Di tempat itu, rombongan disambut oleh jajaran kepala daerah se-Papua Pegunungan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para masyarakat yang terlihat antusias.

Tak hanya itu, rombongan juga menyimak paparan master plan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kesempatan ini pula, para perwakilan dari suku-suku yang ada di Wamena turut menyampaikan aspirasinya mengenai harapan atas pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.

Wempi menuturkan, sebagaimana penjelasan para perwakilan suku yang hadir pada pertemuan tersebut, status lahan yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan telah clear. Para suku yang terdapat di kawasan itu menghibahkan lahan tersebut dengan harapan pemerintah dapat memperhatikan masa depan masyarakat dengan baik.

“Artinya juga mereka sebagai pemilik lahan ini, tetapi mereka juga mengisi pusat-pusat pemerintahan yang ada di sini. Jadi memang ada intelektual-intelektual direkrut di dalam kabinet pemerintahan di DOB (Provinsi Papua Pegunungan). Jadi baik kelompok atas dan kelompok bawah diakomodir masuk, sehingga ketika semua jalan (mereka) mengurus bersama-sama,” tambahnya.

Dengan kebijakan tersebut, lanjut Wempi, tidak ada kelompok suku yang merasa dirugikan. Wempi menyampaikan, sebagaimana keterangan para perwakilan suku yang hadir, para suku sepakat bahwa penyerahan lahan ini menjadi harapan bahwa pembangunan pusat pemerintahan itu nantinya bakal memberi manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

“Tadi Bapak-Bapak (perwakilan suku) sampaikan terima kasih untuk mewujudkan perhatian ini. Tadi Pak Ketua Komisi II dan seluruh anggota Komisi II DPR RI bisa mengunjungi di Lembah Baliem ini, harapan kita dengan kehadiran ini menambah semangat kita untuk bisa membangun masa depan di Papua Pegunungan lebih baik,” tambah Wempi.

Wempi menjelaskan, masyarakat juga memiliki harapan yang besar bahwa pembentukan Provinsi Papua Pegunungan bakal memberikan dampak pada pembangunan dan peningkatan ekonomi.

Selain itu, masyarakat juga berharap hadirnya provinsi baru ini akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua Pegunungan.

Hadir pada kunjungan kali ini, ketua beserta anggota Komisi II DPR RI, jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan perwakilan Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Selain itu, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Papua Pegunungan, serta Asosiasi Kepala Daerah Papua Pegunungan.

(Red)

Artikel Wamendagri bersama Komisi II DPR RI Tinjau Kawasan Rencana Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Rapat tersebut turut diikuti jajaran pemerintah daerah (Pemda) di empat DOB Papua, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan sejumlah pejabat Kemendagri.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengungkapkan, rakoor tersebut merupakan momentum penting dalam membahas langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di 4 DOB wilayah Papua.

Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memenuhi kewajiban yang dimandatkan dalam 4 Undang-Undang (UU) pembentukan DOB Papua.

“Melalui rapat ini, kita dapat menyatukan pemikiran dan langkah untuk membangun fondasi awal yang kokoh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada 4 DOB Papua, sekaligus langkah antisipatif pasca-pemekaran pada daerah induk,” ujar Wempi.

Adanya UU tentang pembentukan DOB Papua, terang Wempi, telah menjadi momen bersejarah yang menandai langkah signifikan dalam pendekatan layanan pemerintahan serta percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Pihaknya berharap, momentum itu juga dapat menunjang adanya pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan terdepan bagi masyarakat Papua.

Wempi menjelaskan, tujuan utama dari pembentukan 4 DOB utamanya adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan melalui kebijakan tersebut, seluruh lapisan masyarakat termasuk di tingkat distrik/kampung dapat merasakan kesejahteraan. Selain itu, percepatan pembangunan diharapkan juga dapat berjalan secara berkelanjutan serta terarah.

“Dengan terbentuknya 4 DOB ini, juga terdapat tantangan dan tanggung jawab baru yang harus kita hadapi bersama. Kita harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan,” sambung Wempi.

Oleh karena itu, lanjut Wempi, diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah di 4 DOB dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Hal ini penting mengingat 4 DOB tersebut saat ini juga perlu menjalankan sejumlah agenda prioritas yang salah satunya adalah pembangunan sarana-prasarana. Dalam konteks itu, jelas Wempi, pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana DOB Papua.

(Bandi Badut)

Artikel Ditjen Otda Kemendagri Gelar Rakoor Konsolidasi Pada Empat DOB di Wilayah Papua pertama kali tampil pada Mata Pantura.