PSC 119 ini akan siaga 24 jam pada saat hari pencoblosan sampai dengan perhitungan rekapitulasi surat suara yang berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Muchlis mengatakan, PSC 119 bekerjasama dengan 44 Puskesmas di Kabupaten Tangerang dan siap siaga 24 jam dalam hal memberikan pelayanan medis bagi penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemilihan Suara (TPS).

Selain itu, PSC 119 juga akan membuka pelayanan rujukan kegawatdaruratan medis ke rumah sakit di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

“Untuk layanan kegawatdaruratan medis terdiri dari Rujukan Pra Rumah Sakit, Panduan dan Pelayanan gawat darurat dan pelayanan ambulans gawat darurat,” ucapnya pada Selasa (13/2/2024).

Ia juga menyampaikan, pelayanan kesehatan Tim PSC 119 ini diberikan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), saksi, serta personil pengamanan di 29 kecamatan, di Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini merupakan suatu bentuk kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlangsungan proses Pemilu Tahun 2024.

“Masyarakat bisa menghubungi ke nomor darurat 119. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Pemkab Tangerang dapat membantu menjaga kesehatan pihak-pihak yang bekerja untuk mengawal proses Pemilu,” sambungnya.

Semoga rangkaian pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, baik dan lancar hingga selesai,” ujarnya.

(*)

Artikel Dinkes Terjunkan Tim Public Safety Center 119 Dampingi KPU pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Tampungan air alami di barang bekas atau wadah yang bisa menampung air hujan di sekeliling tempat tinggal menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk DBD. Jadi, PHBS menjadi salah satu antisipasi agar tubuh kita tetap sehat, ” kata Kepala Dinas Kesehatan dr. Achmad Muchlis, MARS, Jumat (5/1/2024).

Dia menyebut, selain menerapkan PHBS, upaya pencegahan DBD bisa dilakukan dengan menerapkan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Setiap rumah dapat memeriksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk tanpa menunggu kader atau petugas yang datang.

“Kita harus memulai dari rumah sendiri untuk menjadi Jumantik, sehingga keluarga dan rumah kita aman serta lingkungan dan tetangga kita juga dapat meniru hingga menerapkan hal yang sama menjadi Jumantik,” katanya.

Muchlis meminta masyarakat mengoptimalkan kegiatan pemberantas sarang nyamuk (PSN) dengan 3M plus. Yakni menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

“Sedangkan plus yang dimaksud yaitu menggunakan lotion penolak nyamuk, menanam tanaman penolak nyamuk di sekitar rumah, serta memelihara ikan pemakan jentik di kolam. Dengan cara itu kita bisa terhindar dari penyakit Demam Berdarah,” ujarnya.

(rdk)

Artikel Waspada Penyakit DBD, Dinkes Kabupaten Tangerang Ingatkan Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat dan Bersih pertama kali tampil pada Mata Pantura.

TPA Jatiwaringin sudah ada sejak tahun 1994 dengan luas 21 hektare. Tempat tersebut menjadi perhatian Pemkab Tangerang terutama terkait kesehatan masyarakat sekitar yang terdampak.

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Budi Khumaedi menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Puskesmas Rajeg selalu melakukan pengecekan kesehatan masyarakat yang terkena dampak asap TPA Jatiwaringin setiap dua kali dalam satu pekan.

“Kami bersama Puskesmas Rajeg fokus untuk menangani permasalahan penyakit apa yang dirasakan atau yang timbul yang ada di tengah masyarakat sekitar perumahan permukiman dan kami telah menyediakan sarana air bersih bersama Bina Marga yang membantu dalam penyediaan akses tersebut,” ujarnya.

Kebakaran tersebut disebabkan oleh keadaan cuaca yang cukup panas lalu timbunan sampah yang mengandung sampah organik terurai secara anaerob dan menyebabkan timbulnya gas metana (CH4) dan berpotensi terbakarnya sampah di TPA Jatiwaringin.

Budi Khumaedi mengatakan bahwa pembakaran tersebut telah ditangani dengan pemadaman di berbagai titik asap dibantu oleh BPBD bersama UPTD TPA Jatiwaringin.

“Kami telah melakukan upaya khususnya UPTD TPA Jatiwaringin dalam memadamkan setiap titik api yang berada di TPA Jatiwaringin, bekerja sama dengan BPBD atau Pemadam Kebakaran untuk memadamkan api tersebut,” ungkapnya.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja, Pemkab Tangerang juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara ilegal, apabila terdapat masyarakat yang melakukan hal tersebut DLHK akan menindak tegas dan memberikan surat peringatan beserta sanksi berupa penutupan lapak limbah.

Selain itu, masyarakat dapat melakukan partisipasi dengan melaporkan apabila ada pembakaran sampah atau residu limbah ilegal ke website lapor.tangerangkab.go.id.

Sementara itu, Ayah dari Siti Raudhatul Janah, Daryono yang beralamat di Kampung Jungkel, Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg mengatakan bahwa Anaknya telah pulang dari Rumah Sakit usai dirawat selama 5 hari.

“Alhamdulillah kondisinya sudah membaik dan akan terus rawat jalan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah khususnya DLHK dan Kecamatan Rajeg atas perhatian dan bantuannya. Sementara kami mengungsi ke rumah kakeknya yang lebih jauh lokasinya dari TPA Jatiwaringin. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk warga sekitar yang terdampak asap dari TPA Jatiwaringin,” ungkap Daryono.

(Red)

Artikel Pemkab Tangerang Perhatikan Kesehatan Warga Terdampak TPA Jatiwaringin pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan itu diikuti sejumlah perangkat daerah dan dilakukan untuk membangun komitmen bersama serta menentukan arah pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Sri Indriastuti Widyaningsih menuturkan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan perlu komitmen dan sinergitas dari seluruh pihak terkait, agar penanganan dan program-program dapat terlaksana dengan optimal.

“Melalui kegiatan rembuk kesehatan ini, maka harus adanya persamaan persepsi serta penguatan peran lintas sektor, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan seluruh stakeholder dapat dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi serta tepat sasaran,” tuturnya.

Lanjutnya, Ia mengatakan melalui kegiatan tersebut langkah selanjutnya akan dirumuskan untuk nantinya ditindaklanjuti dengan program-program yang tepat sasaran dan terintegrasi.

“Kami berharap ke depannya pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat semakin baik serta meningkatnya derajat kesehatan, sehingga bisa mendongkrak indikator makro untuk pembangunan, yakni indeks pembangunan manusia dengan peran seluruh pihak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Muchlis, menyampaikan bahwa tahun ini ada sejumlah permasalahan yang difokuskan, di antaranya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta jumlah prevalensi stunting, serta penguatan posyandu.

“Dalam penurunan AKI/AKB dan penurunan prevalensi stunting, kami berupaya untuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak dan perangkat daerah terkait serta adanya penambahan alat ukur atau antropometri pada 2.400 posyandu,” ucapnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemkab Tangerang menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen. Sedangkan target penurunan AKI yakni pada angka 54 persen dan AKB sekitar 3 persen.

“Kami berharap program-program yang sudah berjalan, dapat diteruskan dan untuk program yang belum maksimal dapat dilakukan kolaborasi. Kami tidak pernah berhenti terus melibatkan lintas sektor untuk berupaya menurunkan angka kesakitan dan kematian guna meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Pemkab Tangerang Gelar Rembuk Kesehatan Tahun 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.