“Pihak PPK dan PPS Kecamatan Sukadiri seharusnya lebih paham dan mengerti kondisi para anggota KPPS yang bertugas dimasing-masing TPS nya. Biaya operasional peruntukan TPS tersebut tidak sesuai harapan dan diduga banyak pemotongan,” kata Nuryadi Dot Ketua DPC LSM GPBB kepada matapantura.id, Senin (12/2/2024).

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengontrol dan mengawal Pemilu 2024 agar terciptanya sebuah kedamaian, ketentraman, serta kejujuran.

“Kami selaku kontrol sosial akan terus mengawasi dan mengawal Pemilu 2024 ini. Terlebih lagi terkait anggaran biaya operasional KPPS yang diduga banyak pemotongan oleh oknum-oknum yang tega mengambil hak-hak para anggota KPPS,” katanya.

Selain itu, ia akan menyurati beberapa pihak terkait yang berkecimpung dengan biaya operasional KPPS di wilayah Kecamatan Sukadiri.

“Saya akan melaporkan dan menyurati kinerja PPK dan PPS Kecamatan Sukadiri yang diduga memotong biaya operasional KPPS,” tegasnya.

Sementara itu, matapantura.id mengkonfirmasi melalui WhatsApp kepada PPK Sukadiri berinisial CK terkait dugaan pemotongan biaya operasional KPPS. Namun demikian pihak PPK menjawab dengan singkat.

“Maaf coba komunikasi sama kawan-kawan di desa, sebab anggaran gak turun di Kecamatan,” ucapnya.

Di tempat yang berbeda, salah satu ketua PPS Desa berinisial Y menyampaikan, bahwa benar adanya pemotongan biaya operasional KPPS tersebut.

“Jadi memang benar adanya pemotongan biaya operasional, itupun sudah disampaikan kepada KPPS tersebut. Maka ada beberapa hal yang kami hendle dan akomodir seperti SPJ, penggandaan, logistik, inipun sudah disampaikan kepada KPPS bahkan ada berita acaranya juga,” tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa terkait adanya dugaan pemotongan biaya operasional KPPS yang tidak sesuai berita acara tersebut pihaknya tidak mengetahuinya.

“Untuk perihal pemotongan lainnya saya tidak tahu,” tutupnya.

(Bandi/rdk)

Artikel Nuryadi Dot Ketua DPC LSM GPBB Angkat Bicara Terkait Biaya Operasional KPPS di Wilayah Kecamatan Sukadiri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Kita meminta kepada KPU Kabupaten Tangerang untuk memberikan transparansi terkait anggaran pelantikan KPPS,” kata Ahmad Saepul Bahri Koordinator aksi kepada awak media, di Gedung KPK Kabupaten Tangerang.

Ia juga meminta KPU Pusat segara mencopot sekretaris KPU Kabupaten Tangerang yang menyebabkan kerugian dalam pengelolaan makanan ringan.

“Kita melihat adanya kinerja dari sekretaris KPU Kabupaten Tangerang yang diduga mark- up pengelolaan makanan ringan,” sambungnya.

Ia menuturkan, bahwa pihak KPU Kabupaten Tangerang untuk netral, sehingga terciptanya fakta integritas yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, KPU Kabupaten Tangerang tidak berafiliasi kepada salah satu pasangan calon (Paslon) manapun.

“Kita meminta KPU tidak berafiliasi kepada salah satu Paslon atau peserta pemilu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Kuswanto mengatakan, pihaknya merasa kaget usai dituduh kongkalikong dengan vendor. Maka dari itu, hal tersebut dirinya akan menelusuri dan baru mengenali vendor itu.

“Soal kongkalikong saya juga kaget, saya baru kenal dengan vendor ini ketika adanya kekisruhan yang terjadi di lapangan, maka saya menulusuri,” katanya.

Dalam hal tersebut, Kuswanto mengaku tidak ada komunikasi lebih jauh tentang penyediaan makanan ringan itu. Dikarenakan pijakan menunjuk Agung menjadi pejabat pembuat komitmen.

“Tidak ada komunikasi saya dengan penyedia makanan, tugas saya hanya memerintahkan Agung menjadi pejabat pembuat komitmen,” pungkasnya.

(*)

Artikel Diduga Adanya Pemotongan Anggaran Mamin, Aliansi Mahasiswa Datangi Kantor KPU Kabupaten Tangerang pertama kali tampil pada Mata Pantura.