Proses penutupan laporan tersebut berdasarkan data BSKDN per tanggal 27 Juli 2023, sebanyak 27.111 inovasi daerah sudah berhasil dihimpun.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, jumlah yang terhimpun itu terdiri dari berbagai inovasi yang rinciannya yaitu sebanyak 24.699 penerapan, 1.039 uji coba, dan 1.373 inisiatif. Pelaporan tersebut dilakukan oleh 521 pemerintah daerah (Pemda).

“Terima kasih kepada pemerintah kota yang sudah 100 persen melaporkan, sementara kabupaten sebesar 94,7 persen, dan provinsi masih tersisa tiga provinsi yang belum (melaporkan inovasinya) dan sudah mencapai 92,1 persen,” ujar Yusharto secara virtual saat menyampaikan arahan dalam Webinar Koordinasi Progress dan Pengayaan Pelaporan Inovasi Daerah dalam Rangka Penilaian IGA Tahun 2023 di Ruang Video Conference BSKDN, Jumat (28/7/2023).

Yusharto mengatakan, pelaporan data inovasi daerah melalui aplikasi IID semula akan ditutup pada tanggal 7 Juli 2023.

Namun, masih Yusharto karena animo pelaporan yang masih tinggi membuatnya menambah waktu pelaporan hingga Jumat 28 Juli 2023.

Adapun pelaporan tersebut berkaitan dengan gelaran Innovative Government Award (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri sebagai ajang penghargaan bagi daerah terinovatif.

Dia melanjutkan, pasca-pelaporan data inovasi 2023, BSKDN Kemendagri akan segera melakukan pengukuran meliputi kegiatan verifikasi, validasi, dan analisis laporan IID berdasarkan evidence oleh tim teknis.

Untuk itu, Yusharto mengingatkan Pemda agar segera melaporkan data inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN.

“Hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu sekalian untuk Bapak dan Ibu menginput dan ini menjadi bagian dari kegiatan penjaringan inovasi untuk tahun 2023. Kami tunggu sampai pukul 23.59 WIB,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada Pemda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Binwas tersebut menjadi bagian dari upaya memacu Pemda meningkatkan kualitas dan peringkatnya dalam gelaran IGA 2023 mendatang.

“Mudah-mudahan rentetan pembinaan dan pengawasan sepanjang 2023 ini akan meningkatkan kualitas inovasi kita dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

(Hapip)

Artikel BSKDN Tutup Pelaporan Data Inovasi 2023, Sebanyak 27.111 Inovasi Daerah Berhasil Terhimpun pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Sejalan dengan itu, pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diinisiasi BSKDN bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah.

Selanjutnya, pengukuran IKKD juga dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Akbar Ali mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menyampaikan sambutan dalam Workshop Pengukuran IKKD di Lumire Hotel, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dalam sambutannya, Akbar menjelaskan pihaknya masih terus menyempurnakan variabel dan dimensi dalam pengukuran IKKD dengan menyesuaikan ulang pembobotan nilai.

Dirinya menginginkan dengan variabel yang sempurna hasil pengukuran IKKD juga dapat sejalan dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata tetapi kualitas kepemimpinannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Dia melanjutkan, kendati pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025.

Maka dari itu, Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

“Instrumennya ini harus kita sempurnakan, oleh karena itu kita dapatkan masukan dari Bapak/Ibu sekalian (rdk- peserta workshop) dan juga ingin menerangkan bagaimana penerapan aplikasi yang sudah disusun oleh teman-teman di tim ini (BSKDN). Jika ada kekurangan dan lainnya mohon diberikan masukan,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi yang hadir sebagai narasumber mengatakan, data menjadi salah satu kunci penting kesuksesan pengukuran IKKD.

Untuk itu, menurutnya, data yang digunakan dalam pengukuran IKKD harus mencerminkan realitas yang sebenar-benarnya mengenai kepemimpinan kepala daerah yang diukur.

Halilul menambahkan, penggunaan data yang tidak valid dapat menjadi kelemahan hasil pengukuran IKKD. Bahkan, penggunaan data yang tidak teruji dapat berakibat fatal terhadap perkembangan daerah tersebut.

Tambahnya, ia mencontohkan, berdasarkan dokumen tertulis suatu daerah mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen. Namun, hal itu berbeda dengan fakta di lapangan yang menyatakan angka kemiskinan masih mencapai 17 persen.

“Salah menggunakan data maka kesimpulannya juga salah, misal data indeksnya sudah paling tinggi, tapi nyatanya tidak, ini kan akan menggangu perkembangan suatu daerah,” pungkasnya.

(Hapip)

Artikel BSKDN Tekankan Kualitas Kepemimpinan Kepala Daerah, Akbar Ali: Demi Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada Mata Pantura.