“Pihak PPK dan PPS Kecamatan Sukadiri seharusnya lebih paham dan mengerti kondisi para anggota KPPS yang bertugas dimasing-masing TPS nya. Biaya operasional peruntukan TPS tersebut tidak sesuai harapan dan diduga banyak pemotongan,” kata Nuryadi Dot Ketua DPC LSM GPBB kepada matapantura.id, Senin (12/2/2024).

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengontrol dan mengawal Pemilu 2024 agar terciptanya sebuah kedamaian, ketentraman, serta kejujuran.

“Kami selaku kontrol sosial akan terus mengawasi dan mengawal Pemilu 2024 ini. Terlebih lagi terkait anggaran biaya operasional KPPS yang diduga banyak pemotongan oleh oknum-oknum yang tega mengambil hak-hak para anggota KPPS,” katanya.

Selain itu, ia akan menyurati beberapa pihak terkait yang berkecimpung dengan biaya operasional KPPS di wilayah Kecamatan Sukadiri.

“Saya akan melaporkan dan menyurati kinerja PPK dan PPS Kecamatan Sukadiri yang diduga memotong biaya operasional KPPS,” tegasnya.

Sementara itu, matapantura.id mengkonfirmasi melalui WhatsApp kepada PPK Sukadiri berinisial CK terkait dugaan pemotongan biaya operasional KPPS. Namun demikian pihak PPK menjawab dengan singkat.

“Maaf coba komunikasi sama kawan-kawan di desa, sebab anggaran gak turun di Kecamatan,” ucapnya.

Di tempat yang berbeda, salah satu ketua PPS Desa berinisial Y menyampaikan, bahwa benar adanya pemotongan biaya operasional KPPS tersebut.

“Jadi memang benar adanya pemotongan biaya operasional, itupun sudah disampaikan kepada KPPS tersebut. Maka ada beberapa hal yang kami hendle dan akomodir seperti SPJ, penggandaan, logistik, inipun sudah disampaikan kepada KPPS bahkan ada berita acaranya juga,” tukasnya.

Ia menambahkan, bahwa terkait adanya dugaan pemotongan biaya operasional KPPS yang tidak sesuai berita acara tersebut pihaknya tidak mengetahuinya.

“Untuk perihal pemotongan lainnya saya tidak tahu,” tutupnya.

(Bandi/rdk)

Artikel Nuryadi Dot Ketua DPC LSM GPBB Angkat Bicara Terkait Biaya Operasional KPPS di Wilayah Kecamatan Sukadiri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu dikatakan oleh salah satu anggota KPPS di Kecamatan Sukadiri yang tidak disebutkan identitasnya menyampaikan, bahwa hari Minggu (11/2/24) pihaknya menerima biaya operasional KPPS untuk perihal penataan logistik dan kebutuhan anggaran di TPS dalam Pemilu 2024.

“Ya bener tadi cair BOP KPPS untuk kebutuhan anggaran di TPS dalam Pemilu 2024, tapi tidak sesuai harapan,” ucapnya, saat dimintai keterangan melalui WhatsApp, pada Minggu (11/2/2024).

Sementara itu, matapantura.id mencoba mengkonfirmasi Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar melalui WhatsApp terkait besaran BOP KPPS.

Namun demikian, ia (rdk- Umar) pun langsung memberikan foto rincian BOP KPPS untuk kebutuhan TPS.

Adapun besaran honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yaitu Ketua KPPS Rp. 1.200.000, anggota Rp. 1.100.000, petugas ketertiban Rp. 700.000.

Sedangkan besaran operasional KPPS seperti pembuatan TPS Rp. 2.000.000, alat penggandaan dokumen atau printer Rp. 500.000, kebutuhan paket data Sirekap Rp. 100.000, ATK (kertas, tinta, steples, lem, cutter, dan lainnya) Rp. 200.000, suplemen daya tahan tubuh Rp. 200.000, bantuan transpot Rp. 500.000, serta makan dan minum Rp. 1.314.000.

Maka dari itu, total keseluruhan anggaran BOP KPPS sebesar Rp 4.814.000. Kendati demikian, untuk alat penggandaan serta makan dan minum tersebut dikenakan pajak PPh 23 sejumlah 2 persen.

Umar juga mengatakan bahwa terkait biaya scrining kesehatan tersebut tidak ada.

“Tidak ada,” singkatnya.

(Bandi/rdk)

Artikel Biaya Operasional KPPS di Wilayah Kecamatan Sukadiri Tangerang Cair, Anggota KPPS: Tidak Sesuai Harapan pertama kali tampil pada Mata Pantura.