Kala itu Bendera pataka langsung diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun ke tangan Ketua PWI Banten Rian Nopandra didampingi Sekretaris Fahdi Kholid langsung disambut tepuk tangan bergemuruh dikala bendera pataka itu dikibarkan dihadapan para tamu undangan.

Acara pelantikan dan pengukuhan PWI Provinsi Banten periode 2024-2029, dihadiri oleh Plh Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kabag Prokopim Setda Provinsi Banten, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Usai acara pelantikan dan pengukuhan PWI Provinsi Banten Periode 2024-2029, Plh Gubernur Al Muktabar mengucapkan selamat, dan sukses kepada Ketua PWI Provinsi Banten yang baru dilantik.

“Selamat kepada Ketua PWI Provinsi Banten dan pengurus yang baru dilantik, semoga amanah dalam mengemban tugasnya di PWI Banten ini dapat mewujudkan pers profesional dan bermartabat,” ucap Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, keberadaan PWI sangat penting dan memiliki peran yang strategis untuk membangun bangsa dan menyuarakan suara rakyat.

Selanjutnya orang nomor satu di Provinsi Banten ini juga mengajak seluruh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten agar dapat bermitra dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun daerah melalui kritikan yang sifatnya membangun serta positif.

Al Muktabar juga berharap”Kepada pengurus PWI Provinsi Banten yang baru ini, supaya bisa mensupport program Pemerintah Daerah Provinsi Banten,” katanya.

Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun dalam sambutannya mengatakan, kepada pengurus setelah di lantik pada hari ini, segera dapat melaksanakan rapat program kerja begitu juga dalam menghadapi Pilkada anggota PWI harus menciptakan PWI Pilkada Damai.

Pelantikan/Pengukuhan Ketua PWI Provinsi Banten disaksikan langsung Plh Gubernur Banten serta dihadiri para pengurus PWI Kota/Kabupaten se-Banten.

(*)

Artikel Pengurus PWI Provinsi Banten Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dilantik pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Peluncuran PPDB ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj. Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani.

PPDB dibuka melalui jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi melalui https: ppdb.bantenprov.go.id mulai Senin (19/6/2023) Pukul 00.00 WIB.

“Menjadi hajat besar kita, penerimaan murid baru SMAN/SMKN dan SKhN yang menjadi tugas Pemprov Banten. Tugas kita bersama,” ungkap Al Muktabar dalam keterangan resminya.

Dikatakan, ada beberapa hal teknis yang berubah tapi pada dasarnya sama. Perubahan itu bagian dari proses penyempurnaan untuk mencapai asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sistem yang telah dibangun akan memandu proses penerimaan murid baru.

“Saya titip kepada Bapak/Ibu semua karena ini tanggung jawab kita bersama,” pesan Al Muktabar kepada para Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SKhN se- Provinsi Banten.

Presiden Joko Widodo, lanjut Al Muktabar, menekankan strategi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. Bangsa Indonesia yang memiliki bonus demografi harus mampu mengelola dengan benar melalui peningkatan kapasitas.

“Diantara upaya itu melalui pendidikan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka peningkatan kapasitas manusia momen seperti ini penting sekali,” ujarnya.

“Kita berharap proses penerimaan murid baru berjalan sukses dengan tenaga yang kita tingkatkan kapasitasnya. Sikap, nilai individu kita, agar amanah dalam menjalankan tugas ini,” tambah Al Muktabar.

Al Muktabar juga apresiasi kepada para Kepala Sekolah yang telah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memandu sekolahnya. Meski demikian, dirinya berharap para Kepala Sekolah tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

Para Kepala Sekolah juga dipesankan untuk merawat sekolah dengan baik. Melaksanakan dana BOS dengan baik.

Di samping memantau transformasi knowledge, Pemprov Banten juga memantau pengelolaan lingkungan sekolah. Agar penataan lingkungan sekolah turut melibatkan para siswa sehingga memiliki kepedulian lingkungan.

“Harap Bapak dan Ibu menjaga betul marwah sebagai Kepala Sekolah,” ucap Al Muktabar.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani memaparkan, PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten tahun ajaran 2023/2024 untuk pendaftaran jalur afirmasi dibuka pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023, verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 20 hingga 27 Juni 2023. Pengumuman hasil seleksi 30 Juni 2023. Daftar Ulang tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2023.

Pendaftaran jalur zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi dibuka pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi tanggal 11 Juli 2023. Daftar Ulang tanggal 12 hingga 14 Juli 2023.

(Bandi Badut)

Artikel Al Muktabar Launching PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten tahun 2023/2024, Catat Tanggalnya! pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Setibanya di Pasar Kelapa, Presiden Joko Widodo langsung mengunjungi pedagang daging, pedagang sayuran dan juga pedagang bahan-bahan sembako untuk menanyakan terkait harga-harga kebutuhan pokok.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan untuk stok ketersediaan bahan pokok saat ini berlangsung dengan baik. Akan tetapi hal yang menjadi perhatian bersama, yaitu menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Stok gak ada masalah, tapi yang paling penting kita kan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan,” katanya.

Ia juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Daerah juga sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah Daerah tahu apa yang harus dilakukan. Untuk menjaga inflasi harus intervensi, seperti apa mereka tahu semua,” imbuhnya.

Selain meninjau harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah bantuan sosial baik kepada pedagang dan juga para pembeli di Pasar Kelapa Kota Cilegon tersebut.

(Dian)

Artikel Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Harga Kebutuhan Pokok di Cilegon pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemprov Banten dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan BPK ini, bisa dijadikan  pedoman dalam melakukan kegiatan yang harus menyiapkan keuangan daerah sehingga bisa terukur dengan baik.

“Tentu saja kita bersyukur atas penerimaan buah hasil dari sinergitas kita. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh kali ini mari kita jadikan bahan evaluasi bagi Provinsi Banten untuk meningkatkan akuntabilitas pembelanjaan Provinsi Banten,” kata Al Muktabar seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. Selasa (11/4/2023).

Sebelumnya, dalam sambutannya Al Muktabar mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Daerah kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten pada tanggal 3 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Dan ini merupakan ikhtiar bagi kita dalam melaksanakan perundang-undangan dengan menyerahkan laporan keuangan,” jelas Al Muktabar.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menjelaskan dalam menindaklanjuti beberapa temuan dalam LHP BPK. Pemprov Banten telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya akan tetap dalam bimbingan BPK agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan dengan tepat waktu selama 60 hari kerja, terutama yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan administrasi pengelolaan keuangan.

“Dan beberapa diantara itu akan kita tindak lanjuti yang merupakan upaya kita untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mencapai asas efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga berharap dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan kembali mampu membangun keseriusan dalam membangun sinergitas di masa transisi ini.

“Saya harap dengan apa yang kita capai mampu menjadi pedoman untuk membangun ekosistem baru dengan mudah sebagai ikhtiar untuk perpaduan antara BPK Perwakilan  Banten dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam tugas pengawasan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Utama Anggota V Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten ini atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, termasuk kepada implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga, dalam kesempatan itu BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal.

“Dengan demikian, Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian  untuk ketujuh kalinya,” kata Ahmadi.

Selain itu, bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten, BPK menyampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana pada kesempatan itu, BPK berharap dapat menjadi acuan bagi Kepala Daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya.

“Dan saya harap kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Dalam sambutannya juga, Ahmadi Noor Supit menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi lap.

(Dian)

Artikel Pemprov Banten Tujuh Kali Berturut-turut Raih WTP pertama kali tampil pada Mata Pantura.