Sebagai bentuk protes dan tuntutan keadilan, puluhan siswa-siswi SDN Salembaran 2 bersama para guru menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Raya Salembaran pada Kamis 7 November 2024.

Aksi unjuk rasa itu menyuarakan keprihatinan atas maraknya pelanggaran jam operasional mobil dump truck tambang tanah di wilayah tersebut.

Fajar yang merupakan seorang guru di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Alika dan sekaligus upaya untuk mendesak pemerintah bertindak tegas.

“Kejadian ini sangat traumatis bagi kami semua,” ujar Fajar.

Ia menambahkan bahwa siswa-siswi sering kali merasa takut dan tidak aman saat berangkat dan pulang sekolah karena lalu lalang mobil dump truck tambang tanah yang tidak terkendali.

Romli Sahib Ketua PGRI Kecamatan Kosambi mengatakan, bahwa pihaknya mengutuk keras tindakan para pengemudi mobil dump truck tambang tanah yang mengabaikan aturan dan mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak.

“Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak,” tegas Romli.

Akibat aksi protes tersebut, lalu lintas di Jalan raya Salembaran sempat mengalami kemacetan parah. Beberapa mobil dump truck tambang tanah yang melintas juga menjadi sasaran kemarahan warga.

***

Artikel Puluhan Siswa-siswi dan Guru SDN Salembaran 2 Gelar Unjuk Rasa Mengenai Jam Operasional Mobil Dump Truck Tanah pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tersebut guna menuntut Pemerintah dalam penegakan Perbup No 12 Tahun 2022 tentang jam operasional truk tambang diubah menjadi peraturan daerah.

Pada aksi unjuk rasa itu sempat terjadi dorong dengan polisi dan Satpol PP Kabupaten Tangerang. Pasalnya, sejumlah mahasiswa tersebut berusaha untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang saat pelaksanaan rapat paripurna.

“Kita ini mau masuk ke gedung rakyat kenapa dihalang-halangi. Kita mau ketemu sama wakil rakyat juga Pj Bupati,” kata Aziz salah satu mahasiswa dari perwakilan PMII.

Para pendemo terus berusaha untuk memasuki gedung DPRD Kabupaten Tangerang, namun demikian tidak berhasil.

Tak sampai disitu, pendemo pun melakukan pembakaran ban dan karangan bunga ucapan HUT Kabupaten Tangerang sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPRD dan Pj Bupati Kabupaten Tangerang.

Di lokasi unjuk rasa, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Kabupaten Tangerang M. Agus A Toib menyampaikan ada empat aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pertama, mendesak Penjabat (PJ) Bupati dan DPRD untuk segera mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 Tahun 2022 tentang jam operasional truk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Peraturan ini dianggap sangat penting untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, mengingat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan truk beroperasi di luar jam yang ditentukan.

Aspirasi kedua adalah menuntut pemerintah daerah untuk memberantas mafia tenaga kerja sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Mereka juga mendesak pencopotan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya mendesak PJ Bupati dan DPRD untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan RSUD Tigaraksa, juga menolak Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

“Aksi ini merupakan bagian dari upaya HMI untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Dengan semangat kebersamaan, HMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mendorong perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Tangerang,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Kabupaten Tangerang M. Agus A Toib.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud menyampaikan, pihaknya akan menampung aspirasi dari para mahasiswa, khususnya terkait penertiban truk tanah di Kabupaten Tangerang.

“Kita sudah bertemu dan kita tampung, untuk ditindaklanjuti aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Khususnya terkait truk tanah,” ucapnya.

Menurutnya, memang ada beberapa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan truk tanah. Maka dari itu, pihaknya akan segera membahas persoalan tersebut dan melakukan langkah kongkrit agar tidak ada lagi truk tanah yang melintas diluar jam operasional.

“Akan kita tindaklanjuti agar tidak ada lagi truk tanah yang melintas di luar jam operasional,” sambungnya.

(Tim/rdk)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa pada HUT Kabupaten Tangerang yang ke- 392 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam aksi Unras tersebut berlangsung di Jalan Cirarab, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang terkait dump truk muatan tanah yang beroperasi di siang hari.

Salah satu warga yang terlibat aksi mengatakan, bahwa dump truk muatan tanah yang beroperasi siang hari itu meresahkan dan melanggar Peraturan Bupati (Perbup).

“Kita bergerak demi keselamatan bersama. Siang hari ini kan gak boleh melintas ya secara Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembatasan jam operasional dump truk bermuatan barang tambang,” kata warga saat diwawancara wartawan matapantura.id, Senin (9/8).

Lanjutnya, ia menuturkan semakin banyak dump truk muatan tanah tersebut yang melanggar Perbup Nomor 12 Tahun 2022, sehingga dapat menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas.

“Ya harusnya pihak PT sudah tau aturannya, tapi gak tau kenapa masih dilanggar. Udah jelas kan dump truk muatan tanah itu beroperasinya mulai jam 22.00 hingga 05.00 WIB, tapi ini mah pagi, siang, sore udah berjalan tuh dump truk muatan tanah,” tuturnya.

“Kan banyak anak-anak berangkat dan pulang sekolah juga, harus sadar dengan keselamatan masyarakat lah,” sambungnya.

Ia berharap, kepada pihak PT, Pemerintah, dan Dishub Kabupaten Tangerang dapat menyerap aspirasi masyarakat yang saat ini unjuk rasa (Unras).

“Ya mudah-mudahan semuanya bisa sadar, mulai dari pihak PT, Pemerintah, dan Dishub Kabupaten Tangerang. Warga hanya ingin Perbup Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 itu diterapkan,” tukasnya.

Saat wartawan matapantura.id mencoba mengkonfirmasi pihak koordinator armada di lokasi unjuk rasa. Namun pihak koordinator armada tersebut enggan memberikan jawaban.

(Bandi/rdk)

Artikel Warga Desa Pekayon Sukadiri Lakukan Aksi Unjuk Rasa Terkait Dump Truk Muatan Tanah pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam aksinya, salah seorang buruh perempuan di atas mobil komando Federasi Serikat Buruh Merdeka (FSBM) mengatakan, buruh selalu mengerti bagaimana kondisi manajemen karena selalu dituntut mengerti kondisi manajemen.

“Manajemen selalu menyampaikan, bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Orderan sedang menurun. Tapi, kami punya mata. Tau. Gedung M dan S, sedang menerima order yang tinggi. Bahkan, ada lembur,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Arif, salah satu peserta aksi mengutarakan kepada awak media, bahwa aksi ini hanya perwakilan dari para pengurus pengurus serikat buruh mempersoalkan kenaikan upah yang tidak sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui SK Gubernur 2024 berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1,64 persen, namun masih ditawar 1 persen.

Aktivis Buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) ini, juga menyayangkan sampai bulan ke 5 ini, belum ada pelaksanaan dari kenaikan upah tersebut. Belum lagi hak-hak kesejahteraan buruh yang lain.

Diketahui, buruh yang mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari sejumlah serikat pekerja atau serikat buruh antara lain, Serikat Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Federasi Serikat Buruh Merdeka (FSBN).

Adapun tuntutan aliansi serikat pekerja atau serikat buruh tersebut meliputi:

1. Naikan upah berjalan masa kerja 1 tahun lebih sesuai SK Gubernur Banten.

2. Berikan kekurangan seragam kerja 2022-2023 sebanyak 2 seragam.

3. Ganti asuransi equty.

4. Hapus outsourcing bagian driver dan GA (General Affair) Taman.

5. Segera bentuk tim monitoring kantin.

6. Bentuk satuan tugas untuk mengganti tim PAKP.

7. Jalankan scorsing sesuai PKB (perjanjian kerja bersama).

8. Kembalikan jam istirahat 1 jam di JV B.

9. Bayarkan uang darmawisata sebesar Rp50 ribu.

Aksi Aliansi buruh para pekerja PT Victory Chingluh Indonesia mendapat pengawalan dari Polresta Tangerang dan Polsek Pasar Kemis. Jalannya aksi sempat memacetkan arus lalulintas jalan di dapan pabrik. Namun personel dari Polsek dan Polresta Tangerang dapat mengatasinya sehingga tidak menimbulkan kemacetan parah.

(***)

Artikel Sejumlah Serikat Pekerja Unjuk Rasa di Depan PT Victory Chingluh Pasar Kemis pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Asep Setiadi Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GPRUKK menyampaikan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan LSM dan Ormas lainnya sangat kecewa dengan tutur bahasa yang terucap dari Desyanti Kepala Bidang Hubungan Industri pada Disnaker Kabupaten Tangerang waktu lalu.

“Saya bersama rekan-rekan lainnya, sangat kecewa dengan statment yang terucap dari Desyanti selaku Kabid HI Disnaker Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, aksi unjuk rasa hari ini merupakan aspirasi LSM dan Ormas,” kata Asep Setiadi Ketum GPRUKK kepada wartawan.

Lanjutnya, Asep juga mengatakan bahwa Desyanti Kabid HI Disnaker Kabupaten Tangerang untuk meminta maaf secara kedinasan dan terbuka. Maka dari itu, apabila tidak dilakukan permintaan maaf, rekan-rekan LSM dan Ormas lainnya akan terus melakukan aksi unjuk rasa.

“Kami hanya ingin Desyanti meminta maaf secara kedinasan bukan pribadi, karena terlihat dan terdengar jelas di kanal YouTube CNBC memakai instansi kedinasannya buka pribadi, saat statmentnya itu tentang PHK massal karena banyaknya LSM dan Ormas. Dengan demikian, kami LSM GPRUKK menginginkan Desyanti juga pihak Disnaker Kabupaten Tangerang maupun Bupati untuk meminta maaf dan mengklarifikasi secara terbuka,” ucapnya.

Untuk itu, lanjut Asep, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta penafsiran dari semua rekan-rekan LSM dan Ormas, perlu adanya sebuah tindakan khusus dengan cara jumpa pers.

“Perlu diketahui bahwa LSM itu anaknya undang-undang, yang dilahirkan oleh undang-undang. Tak hanya itu, kami juga menjalankan tugas dan fungsi sesuai undang-undang, kami (rdk- LSM tidak ada dan tak terbentuk kalau tidak ada undang-undang yang mengatur,” paparnya.

Selain itu, pihak Disnaker Kabupaten Tangerang juga harus memberikan edukasi yang baik kepada para pengusaha, guna tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti saat ini.

“Maka dari itu, apabila ada para pengusaha yang mengungkapkan hal demikian, penjabat kedinasan harus bisa memberikan edukasi dan meluruskan, bahwa tugas dan fungsi LSM dan Ormas itu seperti itu sebagai sosial kontrol. Jangan bicara bahwa kami ini yang membuat keresahan, itu tidak benar dan harus diluruskan,” sambungnya.

Asep menambahkan, apabila para pengusaha menggunakan legalitas yang jelas, mematuhi dan mengurus administrasi yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta perda Kabupaten Tangerang, nantinya tidak muncul keresahan.

“Hal itu akan membuat Pemkab Tangerang juga untung ketika para investor mematuhi semuanya sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, akibat statmentnya yang di publikasikan melalui kanal YouTube CNBC, stigma kami semakin negatif adanya pernyataan tersebut. Apalagi YouTube kan ditonton banyak orang bahkan hingga internasional,” ujarnya.

Dengan demikian, aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini untuk menuntut dan meminta tanggung jawab dari pihak Disnaker Kabupaten Tangerang. Karena telah merusak moril LSM sebagai kontrol sosial.

“Kami bersama rekan-rekan LSM dan Ormas lainnya terus berupaya agar penjabat Disnaker Kabupaten Tangerang meminta maaf secara kedinasan dan terbuka,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usai aksi unjuk rasa yang diikuti oleh 50 orang tersebut, LSM GPRUKK diterima masuk oleh Rudi Hartono selaku Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dan Desyanti Kabid HI pada Disnaker Kabupaten Tangerang untuk berdialog bersama.

(Bandi Badut)

Artikel Akibat Statment Kabid HI Disnaker Kabupaten Tangerang, LSM GPRUKK Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tangerang pertama kali tampil pada Mata Pantura.