Pasalnya, proyek PJU tersebut diduga tidak sesuai bestek dan tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang.

“Pada saat pengerjaan, mulai dari menggali lubang dan pemasangan tiang pun tidak ada pengawasan dari pihak Dishub Kabupaten Tangerang. Selain itu, para pekerja pun abaikan K3 tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan dan rompi pekerja,” kata Nuryadi yang kerap disapa Dot kepada wartawan, Kamis 20 Juni 2024.

Sementara itu, matapantura.id mencoba mengkonfirmasi para pekerja di lapangan terkait pihak ketiga (rdk- pemborong) proyek pemasangan PJU. Namun demikian, para pekerja hanya memberikan keterangan singkat.

“Pemborong nya pak Charles, langsung komunikasi saja dengan nya,” ujar pekerja di lapangan.

Tak sampai disitu, matapantura.id terus berupaya untuk mengkonfirmasi pihak ketiga (rdk- pemborong) proyek pemasangan PJU, melalui WhatsApp dihari yang sama, namun tak ada jawaban.

Saat di lokasi proyek, Nuryadi menambahkan bahwa pihak ketiga (rdk- pemborong) tersebut sangat tidak transparan, sehingga banyak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat, para sosial kontrol.

“Ada yang mengaku sebagai keponakan dari Charles (rdk- pemborong), tetapi sangat disayangkan ketika ditanya terkait anggaran malah mengalihkan dan kabur seakan-akan diduga tidak ingin berkomentar,” tegas Nuryadi.

Ia berharap, pihak Dishub dan Inspektorat Kabupaten Tangerang tegas menegur pihak ketiga (rdk- pemborong) proyek pemasangan PJU tersebut.

“Saya akan layangkan surat terkait hal itu, agar para pemborong proyek pemasangan PJU lebih transparan terhadap publik. Kami akan terus pantau proyek pemasangan PJU itu, apakah berfungsi menyala atau tidak,” pungkasnya.

(Bandi/rdk)

Artikel Ketua LBH Aspirasi Rakyat Bersatu DPC Kabupaten Tangerang Soroti Proyek Pemasangan PJU di Sukadiri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Hal itu di katakan Muhidin selaku Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Seroenting Jaya Indonesia (LSM Seroja). Dalam pantauannya, terlihat dilokasi kegiatan proyek drainase U-ditch tersebut diduga tidak adanya papan keterbukaan informasi proyek (KIP).

“Terlihat jelas di lokasi, bahwa saat pekerjaan proyek tersebut dimulai, papan proyek tidak di pasang terlebih dahulu. Seharusnya saat pengerjaan dilakukan harus sudah terpasang papan KIP tersebut,” kata Ketua DPC LSM Seroja, Sabtu (5/8/2023).

Lanjutnya, Muhidin juga menuturkan bahwa oknum pelaksana sudah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP)

“Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan transparan. Dimana keterbukaan atau transparasi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik dan proyek ini juga tanpa ada pengawasan,” tuturnya.

Muhidin juga menjelaskan, bahwa pentingnya informasi papan nama tersebut yaitu memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta waktu atau lama pekerjaan proyek.

“Terlebih lagi, pada saat saya bersama rekan-rekan media ke lokasi, para pekerja di lapangan juga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seakan-akan abaikan K3,” ujarnya.

“Perlu diketahui bersama, bahwa pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), maka pentingnya menggunakan APD. Namun, Ini merupakan sebuah kelalaian dari pelaksana dan para pengawas, ketika para pekerja tidak menggunakan APD, adanya dugaan pihak terkait abaikan K3 juga meminimalisir anggaran APD,” imbuhnya.

Ketika mencoba mengkonfirmasi melalui WhatsApp kepada pihak pelaksana proyek, tidak adanya tanggapan atau respon.

Hingga berita ini ditayangkan kami masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait.

(Bandi Badut)

Artikel Waduh, Proyek U ditch di Desa Laksana Pakuhaji Mendapat Sorotan LSM Seroja pertama kali tampil pada Mata Pantura.