Kemendagri Minta Kepala Daerah dan DPRD Saling Bersinergi Jalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Avatar photo
Sekjen
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.
banner 120x600

Matapantura.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk saling bersinergi. Hal ini penting dibangun karena keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan daerah.

“Bapak Menteri menitip pesan agar sinergi antara kepala daerah dan DPRD harus terus kita upayakan dari hari ke hari, itulah takdir kita mendapat amanah sebagai DPRD, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya,” kata Suhajar pada acara Rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Workshop Nasional 2023 bertajuk ‘Peran DPRD Kabupaten dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024’ di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Suhajar menilai, terkadang terjadi perbedaan persepsi antara kepala daerah dengan DPRD. Padahal, sebagai penyelenggara pemerintahan daerah keduanya diharapkan mampu saling menguatkan jalannya pemerintahan di wilayah masing-masing.

“Memang kadang-kadang kita beda persepsi, padahal DPRD dan Bupati ini adalah sama-sama penyelenggara pemerintah daerah, nah ini yang harus terus kita sinergikan, jangan saling curiga,” ujarnya.

Suhajar menambahkan, dalam Undang- Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa posisi DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

“Karena itu, di undang-undang yang lama ini tidak sempat dipikirkan posisi DPRD, maka di UU 23 2014 posisi DPRD diclearkan dalam kerangka politik desentralisasi, maka DPRD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegasnya.

Dalam sistem desentralisasi, lanjut Suhajar, fungsi DPRD adalah membantu kepala daerah sebagai mitra yang sejajar dalam menjalankan berbagai macam fungsi pemerintahan.

Hal itu di antaranya fungsi pelayanan untuk melahirkan keadilan, fungsi pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan, fungsi pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian, dan fungsi pengaturan atau regulasi untuk melahirkan ketertiban.

“Otonomi daerah berbeda dengan dekonsentrasi, dekonsentrasi hanya mengurus, tapi otonomi daerah selain mengurus urusan pemerintahan juga adalah mengatur dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” tandas Suhajar.

Baca juga:  Pentingnya P2UPD Pahami Kewenangan Pemda, Sekjen Kemendagri: Baca lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

(Bandi Badut)