Pasalnya, pada tanggal 22 Oktober ditetapkan Hari Santri Nasional, karena merupakan hari lahir organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi santri terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

Tujuan Peringatan Hari Santri Nasional:

• Menghargai jasa-jasa para santri dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa;
• Memperkuat komitmen bangsa terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang menjadi landasan perjuangan para santri;
• Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang peran penting santri dalam memajukan bangsa;
• Memperkuat ukhuwah islamiyah dan persatuan nasional antar warga bangsa.

Pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) setiap tahunnya selalu berbeda. Berikut beberapa tema Hari Santri Nasional yang pernah diusung:

2015: “Resolusi Jihad: Santri Siaga Jadi Garda Bangsa”
2016: “Santri Hebat Berakhlak Mulia”
2017: “Wajah Pesantren Wajah Indonesia”
2018: “Bersama Santri Damailah Negeri”
2019: “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”
2020: “Santri Sehat Indonesia Kuat”
2021: “Santri Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”
2022: “Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan”
2023: “Jihad Santri Jayakan Negeri”

Namun demikian, 22 Oktober 2024 mengusung tema ‘Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan‘. Tema ini diluncurkan secara resmi oleh Kemenag bersamaan dengan logo dan theme song untuk Hari Santri 2024.

Perayaan Hari Santri Nasional:

Hari Santri Nasional dirayakan dengan berbagai kegiatan, antara lain:

• Upacara bendera di pesantren dan institusi pendidikan agama Islam;
• Seminar dan diskusi tentang peran santri dalam masyarakat;
• Lomba-lomba dan pertunjukan seni santri;
• Ziarah ke makam pahlawan santri;
• Aksi sosial santri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

(Bandi)

Artikel Peringatan Hari Santri Nasional pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Ini memang kita harus tepuk tangan untuk kerja keras PPATK dan kementerian lembaga karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima, karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ujar Presiden dalam pengarahannya pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada Rabu, 17 April 2024, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden pun berharap keanggotaan penuh tersebut dapat menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk terus meningkatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, kredibilitas ekonomi nasional juga semakin meningkat dan persepsi mengenai sistem keuangan semakin baik serta positif.

“Akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting,” ungkap Presiden.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 FATF pada akhir Sidang Pleno FATF di Paris, Prancis, tanggal 27 Oktober 2023. Sebelumnya memiliki 39 anggota, yang terdiri atas 37 yurisdiksi dan dua organisasi internasional.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Jaksa Agung St. Burhanuddin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Selain itu, turut hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha M. Afif Hasbullah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Marthinus Hukom.

(1st)

Artikel Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia dalam FATF pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam pertemuan dengan Direktorat Penuntutan Umum Hongkong, membahas mengenai peluang kerjasama penegakan hukum secara informal guna percepatan langkah-langkah serta pemulihan aset lintas negara.

Untuk diketahui, sebelumnya Indonesia dengan Hongkong telah memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yakni mekanisme bantuan hukum timbal balik.

Kemudian, Delegasi Kejaksaan RI juga mengunjungi Perpustakaan Pusat Hongkong untuk meninjau pengelolaannya yang modern dan lengkap guna peningkatan sarana dan prasarana dokumentasi hukum Kejaksaan Agung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka studi tiru terhadap Perpustakaan Hongkong.

Selanjutnya dalam pertemuan dengan Komisi Anti Korupsi Macau (CCIC), Delegasi Kejaksaan RI melakukan diskusi mendalam terkait Best Practices Pemberantasan Korupsi di Macau dan Indonesia, pertukaran data & informasi pemberantasan korupsi lintas negara termasuk pelacakan koruptor serta aset-aset hasil korupsi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum kedua institusi.

Pada rangkaian kunjungan tersebut, Delegasi Kejaksaan RI juga melakukan Courtesy Call ke Konsulat Jenderal RI di Hongkong dalam rangka melakukan monitoring evaluasi tugas dan fungsi atase Kejaksaan RI pada Konsulat Jenderal RI di Hongkong.

Delegasi Kejaksaan RI pada kunjungan kali ini dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Bernadeta Maria Erna Elastiyani, didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, serta dua orang Kepala Sub Bagian pada Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri. Rangkaian kunjungan ini difasilitasi oleh Atase Kejaksaan pada Konsulat Jenderal RI di Hongkong.

Sumber: Kapuspenkum

Artikel Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung Lakukan Kunjungan ke Hongkong pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam penurunan angka prevalensi stunting.

Menurut dia, keluarga merupakan tonggak pertama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.

“Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai tonggak pertama untuk mencegah terjadinya stunting, melalui pencegahan sejak dini yaitu sebelum perkawinan, dan anak baru lahir sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan,” ungkapnya saat membuka acara Harganas ke-30 Tingkat Kabupaten Tangerang di Halaman Kantor Kecamatan Sukadiri, Senin (28/8/2023).

Dia berharap momentum Harganas menjadi ajang sosialisasi keluarga untuk membantu percepatan penurunan stunting khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

Lanjutnya, Zaki juga menuturkan bahwa program stunting adalah program jangka panjang yang harus dipahami dan dimengerti oleh semua elemen masyarakat. Kolaborasi serta sinergitas semua stakeholder sangat diperlukan demi mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“Jangan kita saling menyalahkan nantinya. Kita berharap seluruh stakeholder juga mitra pemerintah daerah terutama para organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan dan kesehatan yang bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan edukasi kepada semuanya secara umum begitu juga dinas pendidikan,” katanya.

Sementara itu Kepala DPPKB Hendra Tarmizi mengungkapkan tujuan dari digelarnya peringatan Harganas adalah meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat kemudian tokoh agama juga tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi serta pentingnya delapan fungsi keluarga secara optimal dalam rangka pembentukan karakter sejak dini untuk mewujudkan kelembagaan keluarga kecil sehat, bahagia, terus sejahtera.

“Peringatan Harganas ini mengambil tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju. Ini juga adalah salah satu wujud dukungan program prioritas nasional pengentasan stunting. Mencintai keluarga berarti kita merencanakan keluarga yang bahagia dan sejahtera,” pungkasnya.

(Bandi Badut)

Artikel Bupati Zaki Hadiri Peringatan Harganas ke- 30 di Kecamatan Sukadiri pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara pengukuhan peserta Paskibraka tingkat pusat tersebut, dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Pembina Upacara, Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, para anggota Paskibraka 2023 mengucapkan Ikrar Pemuda Indonesia yang dipandu oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Sementara itu, Kachina Ozora, Paskibraka putri asal Palangka Raya ditunjuk sebagai pemimpin upacara pengukuhan Paskibraka Nasional tahun 2023.

Kemudian, Presiden Joko Widodo melanjutkan dengan penyampaian pernyataan pengukuhan Paskibraka Nasional tahun 2023.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini, saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” kata Presiden Joko Widodo.

Usai memberikan pernyataan pengukuhan, Presiden Joko Widodo memberikan penyematan lencana kepada pemimpin upacara. Penyematan ini dilakukan secara simbolis sebagai tanda pengukuhan Paskibraka tingkat Nasional Tahun 2023.

Usai pengukuhan, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin diikuti Menpora Dito, Kepala BPIP dan para tamu undangan memberikan ucapan selamat, tampak Presiden berbincang dan sekilas memberikan arahan.

Turut hadir pada kesempatan ini, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sesmenpora Gunawan Suswantoro dan Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Ni’am Sholeh, serta para menteri dan tamu undangan lainnya.

(Aziz)

Artikel Menpora Dito Dampingi Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka Tahun 2023 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) itu diikuti oleh sebanyak 15.110 pemain angklung yang bermain selama 7 menit tanpa henti dengan nada dan musik yang padu.

Para pemain tersebut memainkan lagu nasional ‘Berkibarlah Benderaku’ dan lagu ‘Wind of Change‘.

Kegiatan pemecahan rekor tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

“Pergelaran angklung ini terselenggara atas gagasan dan arahan Ibu Negara Iriana Joko Widodo selaku pembina OASE, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, yaitu perhimpunan istri-istri anggota kabinet,” terang Tri Tito Karnavian selaku koordinator acara.

Sebelumnya, lanjut Tri, upaya pemecahan rekor dunia dalam permainan angklung pernah dilakukan oleh berbagai pihak.

“Misalnya, pada tahun 2011 sebanyak 5.182 peserta memainkan angklung secara bersamaan di Monumen Washington DC, Amerika Serikat. Acara yang diselenggarakan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) itu memainkan lagu ‘We Are the World’ dengan percobaan selama 6 menit dan dipimpin seorang konduktor,” jelasnya.

Tak hanya itu, kata Tri, masyarakat Indonesia juga berhasil menyelenggarakan ansembel permainan angklung di sebuah gedung olahraga di Beijing, China pada Juni 2013.

“Sebanyak 5.393 peserta turut berpartisipasi main angklung dalam gelaran tersebut,” ujarnya.

Pada kesempatan lain, masyarakat Indonesia di Adelaide, Australia, memainkan angklung terbanyak dalam Royal Adelaide Show 2014, yaitu pameran tahunan pertanian terbesar di Australia Selatan.

“Tercatat 6.358 angklung dimainkan oleh pengunjung Royal Adelaide Show 2014 dari berbagai usia. Jumlah angklung ini melampaui pagelaran pada 2011 di Monumen Washington DC, Amerika Serikat,” bebernya.

Kemudian dalam konferensi Asia-Afrika pada April 2015 sebanyak 20.704 orang berkumpul di Stadion Siliwangi Bandung memainkan lagu ‘I Will Survive’ dan ‘We Are The World’ dengan menggunakan alat musik angklung.

“Dari jumlah itu sebanyak 4.117 di antaranya ialah anak-anak berkebutuhan khusus,” sambungnya.

Selain itu, pada November 2018, Keluarga Besar Bumi Siliwangi (Kabumi), unit kegiatan mahasiswa seni tradisional Universitas Pendidikan Indonesia melalui acara bertajuk Angklung’s Day memainkan angklung yang diikuti 5.500 pelajar. Rekor dicatatkan lembaga rekor dunia versi Record Holders Republic (RHR).

Lebih jauh Tri menjelaskan, pergelaran angklung tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sekaligus mendukung pelestarian budaya bangsa Indonesia. Seperti diketahui, angklung merupakan warisan budaya tak benda dari Indonesia yang ditetapkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada November 2010.

Untuk itu, melalui pergelaran ini, angklung diharapkan tetap lestari di dalam negeri maupun luar negeri, serta dapat memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa lain agar mengenali dan menghargai keunikan budaya Indonesia.

“Keberhasilan pemecahan rekor dunia ini menjadi salah satu kado terindah bagi peringatan HUT ke-78 RI,” ujar Tri dengan suka cita.

Diketahui pemecahan rekor ini merupakan hasil kerjasama yang melibatkan banyak pihak, di antaranya OASE KIM, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri, Kemensetneg, Kemendikbud, Kementerian PAN RB, ESDM, PUPR, BUMN, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, juga dilibatkan Praja IPDN, Taruna dan Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Mabes Polri dan DWP Polri, Persit, berbagai organisasi perempuan, pelajar SMP, SMA, TP PKK Pusat, TP PKK Daerah, serta berbagai pihak terkait lainnya.

(Hapip)

Artikel Peringati HUT RI ke- 78, OASE Kabinet Indonesia Maju Pecahkan Rekor Dunia Bermain Angklung pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX di Auditorium BPSDM Kemendagri Gedung F, Rabu (2/8/2023).

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, pelatihan tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir peserta pada tingkat yang lebih tinggi.

Kemudian yang ke kedua, untuk meningkatkan sikap, afeksi, dan kecerdasan emosional peserta agar menjadi pemimpin yang melihat sisi positif, menciptakan optimisme, dan semangat bagi lingkungan sekitar.

“Selanjutnya ketiga, untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan operasional yang diperlukan para pemimpin,” sambungnya.

Menurutnya, kegiatan PKN tersebut telah digelar secara rutin oleh BPSDM Kemendagri. Sugeng juga menyampaikan terima kasih kepada jajarannya atas kepercayaan dan komitmen serius dalam menggelar pelatihan tersebut sebaik-baiknya.

Dia menambahkan, selama ini BPSDM Kemendagri telah terbukti dalam menyelenggarakan pelatihan dengan mengundang para narasumber kompeten di bidangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal berharap, pelatihan tersebut mampu mengembangkan kompetensi manajerial bagi para peserta untuk mewujudkan kepemimpinan strategis.

“Pelatihan itu digelar dengan metode blended learning,” ujarnya.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN Basseng berharap, kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga angkatan-angkatan berikutnya.

“Diharapkan pelatihan ini dapat mencetak pemimpin yang cerdas dalam merealisasikan program di daerah dengan kepemimpinan kuat, berani, pandai mencari solusi, dan memiliki nyali,” imbuhnya.

(Hapip)

Artikel BPSDM Kemendagri Terus Mendorong Peningkatan Ketrampilan Kepemimpinan ASN pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI).

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih merupakan program nasional dari pemerintah yang sudah memasuki tahun kedua.

Pada tahun lalu, gerakan serupa telah dilaksanakan di seluruh daerah Indonesia dan telah berhasil mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).

“Jadi terbanyak dalam sebuah negara dari 200 negara di dunia ini yang membagikan bendera pada warganya atau saling membagi dari masyarakatnya lebih dari 10 juta, itu dalam sejarah dunia ini hanya Indonesia. Tahun lalu sudah kita lakukan itu di HUT kemerdekaan Indonesia 77 tahun,” katanya di Stadion Wombik Kilometer 16 Kota Sorong.

Bahtiar menjelaskan, program yang digerakkan oleh Kemendagri ini merupakan bagian dari upaya memeriahkan HUT RI dan sudah dimulai sejak bulan Juni lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan meneguhkan kebangsaan. Apalagi tahun ini mendekati tahun politik, dia mengingatkan meskipun banyak bendera partai yang berkibar, tetapi hanya bendera merah putih yang mengikat rakyat Indonesia.

“Nanti masyarakat disuguhkan banyak sekali bendera, di pohon-pohon, tapi ada satu bendera yang mempersatukan kita semua. Ada bendera daerah, bendera ormas, ada bendera partai, mungkin bendera teman-teman pers juga nanti ada, tetapi kita jangan lupa bahwa ada satu bendera yang mengikat kita semua namanya merah putih,” tegasnya.

Dia menambahkan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara yang memerintahkan seluruh pimpinan lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di tingkat pusat dan daerah untuk menaikkan dan mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2023.

“Ini adalah satu-satunya program memeriahkan HUT RI yang dilakukan bersama seluruh instansi, masyarakat boleh, sekolah boleh. Biasanya sendiri-sendiri itu, ini semuanya boleh berpartisipasi untuk kegiatan ini. Kegiatan ini Alhamdulillah berlangsung semarak seluruh Indonesia,” tandasnya.

(Hapip)

Artikel Sambut HUT ke-78 RI, Kemendagri Lakukan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera di Kota Sorong pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Penghargaan itu diberikan pada acara penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori kinerja pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (31/7/2023).

Pada kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah.

“Kita hari ini melaksanakan Rakor yang sedikit agak luar biasa, karena tadi baru saja penyerahan atau pemberian dulu namanya dana insentif daerah (atau) DID, sekarang namanya insentif fiskal kinerja dari Kemenkeu,” ujar Mendagri.

Atas nama seluruh kepala daerah, Kemendagri, dan kementerian/lembaga terkait, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Menkeu yang telah memberikan dukungan berupa pemberian insentif.

“Mudah-mudahan dengan adanya insentif reward ini akan memberikan semangat bagi kita untuk terus mampu mengendalikan inflasi di Indonesia,” harap Mendagri.

Dia mengatakan, inflasi Indonesia pada akhir tahun lalu hampir mencapai 6 persen, yaitu 5,9 persen. Namun, berkat berbagai upaya yang dilakukan tercatat pada Juni 2023 angka inflasi itu turun menjadi 3,52 persen. Upaya tersebut seperti koordinasi bersama baik tim pengendalian inflasi tingkat pusat dan daerah, Rakor tiap minggu, serta langkah konkret di lapangan.

“Mudah-mudahan ini akan bisa terus kita kendalikan,” sambung Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalam mengendalikan inflasi di daerah. Kedua, memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, serta memacu daerah lain agar semakin meningkatkan kinerjanya.

“Pemerintah memberikan insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah kepada Pemda yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di daerah sehingga inflasi daerah pun dapat terkendali,” ujarnya.

Dia menambahkan, melalui Keputusan Menteri Keuangan, alokasi insentif fiskal diberikan kepada 33 daerah untuk kinerja kategori pengendalian inflasi daerah periode satu atau triwulan I. Jumlah tersebut terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten.

Luky menuturkan, kinerja Pemda dalam pengendalian inflasi dinilai berdasarkan empat hal. Pertama, pelaksanaan 9 upaya pengendalian inflasi pangan yang dilakukan Pemda. Kedua, kepatuhan Pemda dalam menyampaikan laporan kepada Mendagri terkait pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota. Ketiga, peringkat inflasi masing-masing daerah. Keempat, rasio realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.

Dia menekankan, pemberian insentif fiskal ini diarahkan untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima atau dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, juga untuk mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Kami berharap dengan adanya pemberian insentif fiskal ini khususnya untuk kinerja pengendalian inflasi seluruh daerah akan termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, 33 daerah yang menerima penghargaan itu di antaranya untuk tingkat kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues, Indragiri Hilir, Bungo, Merangin, Banyuasin, Ogan Ilir, Bengkulu Utara, Bekasi, Garut, Pangandaran, Jepara, Sleman, Banyuwangi, Sintang, Kayong Utara, Sukamara, Minahasa Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Bangka Tengah, dan Pohuwato.

Kemudian pemerintah kota yang menerima penghargaan yakni Langsa, Gunungsitoli, Payakumbuh, Dumai, Bitung, dan Serang. Sementara untuk pemerintah provinsi yang menerima penghargaan yakni DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

(Hapip)

Artikel Kemendagri dan Kemenkeu Beri Penghargaan Insentif Fiskal kepada 33 Daerah yang Mampu Kendalikan Inflasi pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Rakoor tersebut antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI
Nomor: 56 Tahun 2023 dan Nomor: B-1/F/FJP/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang koordinasi dan supervisi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Rakoor tersebut yang dilaksanakan di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 26 Juli 2023.

Adapun rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi serta menyamakan persepsi tentang komunikasi dan informasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal penanganan perkara, sehingga outcome diperoleh optimalisasi dan akselerasi hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui koordinasi dan supervisi yang berkesinambungan.

Salah satu outcome tersebut adalah perkembangan pelaksanaan integrasi data tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan dan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada sistem Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) online KPK RI dengan data Case Management System Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI.

Dalam sambutannya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa acara tersebut memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka terjalinnya koordinasi yang membentuk sinergi serta kolaborasi antara Kejaksaan RI dan KPK RI dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Wakil Jaksa Agung berharap melalui kegiatan tersebut akan tercipta percepatan atau akselerasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik oleh Kejaksaan RI maupun oleh KPK RI.

“Belajar dari pengalaman dan sejarah, perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi salah satu bentuknya adalah ‘membenturkan’ antara aparat penegak hukum. When The Corruptors Strike sebagai sebuah istilah dari para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyerang aparat penegak hukum dari berbagai lini,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa perlawanan pelaku tindak pidana korupsi saat ini, akan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan melalui berbagai akses yang dimiliki, baik akses politik, ekonomi, maupun akses lain.

Tak hanya itu, mereka menggunakan segenap kekuatan dan segala cara termasuk melalui jaringannya untuk melemahkan bahkan menihilkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Membaca realitas tersebut, Wakil Jaksa Agung mengatakan tidak ada pilihan lain selain bersikap profesional, proporsional serta membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baginya, adalah pilihan yang tepat saat ini dengan sinergi yang kontinyu antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi, akan membentuk kekuatan baru bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

“Dalam sistem demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, mengadu domba antara para pemberantas korupsi dengan rakyat jauh lebih susah. Sampai saat ini dukungan rakyat terhadap pemberantasan korupsi sangat kuat. Rakyat sudah sangat paham akibat dari korupsi,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Menurutnya, dukungan rakyat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dijawab dengan sinergitas yang cerdas antara penegak hukum serta stakeholder dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Wakil Jaksa Agung berpesan harus ada komunikasi dan interaksi yang sinergis dari tiap aparat penegak hukum.

Komunikasi dan interaksi yang sinergis dapat membuat penegakan hukum berjalan efisien, efektif dan dapat memecahkan segala masalah yang ditemukan.

“Dengan kerjasama yang sinergis, membuka ruang bagi terciptanya komunikasi yang intensif dan produktif bagi percepatan indonesia yang bebas korupsi,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Selanjutnya, Wakil Jaksa Agung menyampaikan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi idealnya diperlukan konsolidasi dan kerjasama antar lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) secara bersama-sama tanpa ego-sektoral ataupun hambatan-hambatan lainnya.

Terakhir, Wakil Jaksa Aging berharap agar dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada melalui kesamaan pola gerak dan langkah.

“Pasca pelaksanaan rapat koordinasi ini, jajaran Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus diharapkan dapat melakukan kerja yang terarah, terukur dan maksimal dan optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi dapat menjadi lebih baik sebagaimana yang kita harapkan,” pungkas Wakil.

Turut hadir Jaksa Agung, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andi Herman dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko.

(Bandi Badut)

Artikel Berantas Korupsi! Wakil Jaksa Agung Hadiri Rakoor Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama pertama kali tampil pada Mata Pantura.