Sebagai perusahaan jasa keuangan yang telah lama hadir di tengah masyarakat, Pegadaian terus memperkuat sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan seluruh layanan berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Setiap masukan, aspirasi, maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian serius perusahaan. Pegadaian selalu mengedepankan langkah-langkah objektif, profesional, dan proporsional dalam menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang, dengan tetap mengutamakan perlindungan nasabah serta menjaga kenyamanan layanan.

Pegadaian Kantor Wilayah IX yang membawahi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Provinsi Banten, terus berupaya menghadirkan layanan keuangan yang mudah diakses, terpercaya, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui jaringan pelayanan yang luas, Pegadaian berkomitmen menjadi solusi finansial yang dekat dengan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kantor Wilayah IX, Maryono, menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama perusahaan dalam menjalankan bisnis.

“Setiap masukan dari masyarakat menjadi perhatian penting bagi kami. Pegadaian selalu terbuka untuk berbenah demi menghadirkan layanan yang semakin baik, mudah diakses, dan memberi rasa tenang kepada nasabah,” ujar Maryono.

Ke depan, Pegadaian Kantor Wilayah IX akan terus melakukan transformasi layanan, penguatan digitalisasi, serta peningkatan kualitas operasional guna menjaga reputasi perusahaan sebagai lembaga keuangan terpercaya yang senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

(Rdk)

Artikel Pegadaian Kantor Wilayah IX Jaga Amanah Publik dengan Pelayanan Terpercaya pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Divisi Layanan & Contact Center PT Pegadaian, Rinny A. Hadjoh. Ajang ini mengusung tema “Transforming for Reinventing Indonesia” sebagai bentuk apresiasi kepada institusi yang dinilai berhasil melakukan transformasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan sebuah komitmen dan pengingat bahwa di balik setiap angka dan prestasi, ada kepercayaan masyarakat yang harus kami jaga,” ujar Rinny dalam glory speech-nya.

Keberhasilan ini didukung oleh pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang solid, inovasi layanan berbasis digital, transformasi model bisnis, kompetensi Pegadaian di sektor gadai dan jasa keuangan, serta kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, turut menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Semangat Melayani Sepenuh Hati menjadi fondasi utama dalam setiap langkah operasional perusahaan. Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh insan Pegadaian di Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat nyata bagi nasabah,” ungkapnya.

Menanggapi capaian nasional tersebut, Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2, yang membawahi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Provinsi Banten, menyatakan kesiapan untuk memperkuat implementasi transformasi layanan di tingkat regional, khususnya dalam mendorong akses keuangan yang inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.

Pimpinan Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh insan Pegadaian di wilayahnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Penghargaan yang diraih Pegadaian secara nasional merupakan bukti nyata bahwa transformasi yang dijalankan berada di jalur yang tepat. Di Kantor Wilayah IX Jakarta 2, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih cepat, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta dan Banten,” ujar Maryono.

Ia menambahkan bahwa Kantor Wilayah IX Jakarta 2 akan terus memperkuat peran sebagai mitra keuangan masyarakat melalui layanan berbasis digital serta produk yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

“Kami ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku UMKM maupun generasi muda, memiliki akses ke layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan inklusif,” lanjutnya.

Dengan capaian ini, Pegadaian optimistis dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi nasional melalui visi sebagai The Leader in the Gold Ecosystem and Digital Growth Inclusion, sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

(Rdk)

Artikel Top Achievement 2026: Pegadaian Kantor Wilayah Dorong Layanan Keuangan Adaptif pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, JAM-Pidum menggarisbawahi kontribusi perempuan Indonesia dari masa ke masa, mulai dari tonggak sejarah Kongres Perempuan Pertama pada 1928 hingga peran mereka dalam mendukung stabilitas ekonomi selama krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19.

JAM-Pidum mengungkapkan bahwa Asta Cita Presiden dalam mencapai Indonesia Emas 2045 berlandaskan dengan empat pilar utama yaitu pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dalam semua aspek tersebut, perempuan memiliki peran fundamental.

“Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, melainkan optimalisasi sumber daya manusia untuk menciptakan bangsa yang tangguh. Peringatan Hari Ibu kali ini menjadi seruan dan inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk mendorong partisipasi penuh perempuan demi mewujudkan masyarakat inklusif, sejahtera, dan berkeadilan,” ujar JAM-Pidum.

Pada kesempatan tersebut, JAM-Pidum mengajak generasi muda untuk menjadikan sejarah perjuangan perempuan sebagai inspirasi menciptakan karya besar demi mengangkat harkat dan martabat bangsa.

“Perempuan Indonesia harus terus melangkah dengan semangat perjuangan para pendahulu. Jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa setiap peran dan kontribusi nyata adalah wujud bakti bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Pada kali ini petugas upacara didaulat kepada Insan Adhyaksa Wanita di Kejaksaan Agung dan turut dihadiri oleh Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta jajaran pengurus.

***

Artikel Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Pimpin Upacara Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 pertama kali tampil pada Mata Pantura.

“Selama ini konsep wakaf produktif belum populer di Indonesia. Kalau di timur tengah sudah populer, bahkan ada bank wakaf. Karena itu, kita mendorong kerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mendorong pentingnya wakaf produktif ini,” kata Nusron Wahid saat berinteraksi dengan awak media, Kamis (28/11/2024) malam.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.

Dengan demikian, penghasilan dari tanah wakaf tersebut kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat.

Menteri Nusron memberikan contoh bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Arab Saudi. Tanah peninggalan Utsman bin Affan didirikan hotel megah yang kemudian membuka lapangan kerja, serta penghasilannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, Menteri Nusron mengusulkan untuk berkolaborasi dengan Bank Tanah sehingga tanah yang diwakafkan tetap terjaga. “Terkait ini bisa gandeng Bank Tanah, jadi bisa HPL-nya di bawahnya atas nama Bank Tanah, kemudian di atasnya bisa dilakukan kegiatan salah satu contohnya untuk menunjang ketahanan pangan,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah wartawan dari berbagai media nasional.

***

Artikel Menteri Nusron Kemukakan Gagasan Wakaf Produktif untuk Sejahterakan Rakyat pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Tak hanya itu, tujuan pembentukan tim kajian kedaulatan digital Indonesia juga agar Pemerintah dapat mengetahui tentang urgensinya penyempurnaan Undang-undang terkait media dan arti pentingnya Indonesia memiliki Undang-undang kedaulatan digital.

Setelah SK Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia keluar pertanggal 9 November 2024. Tim Digital SMSI Pusat di Pimpin Prof. Rizal E. Halim, langsung menggelar diskusi pada Kamis, 14 November 2024 yang bertempat di Kopi Godog, Jakarta.

Pada pengantarnya, dipertemuan diskusi terbatas tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, ada ide agar Undang-undang penyiaran, UU Pers dan Rencana UU Kedaulatan Digital di kordinasikan dalam satu pintu dibawah naungan Komdigi.

Mengapa hal tersebut menjadi urgen, karena dimasa akan datang untuk percepatan pembangunan dan menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ketua Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia SMSI Pusat, Prof Rizal Halim mengatakan, di era digitalisasi ini, jika pemerintah akan melakukan penyempurnaan tata kelola masyarakat pers, maka banyak yang harus disinkronkan. Terkait hal tersebut, SMSI siap mendukung.

“Kita dorong agar OTT media digital ini dapat digawangi oleh Komdigi. Maka, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia di satu pintu Komdigi. Kita fokus pada domain yang dimiliki SMSI,” terangnya.

Lanjut Rizal, SMSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam meregulasi media-media digital di Indonesia. SMSI mendukung regulasi tersebut melalui satu pintu di bawah Komdigi.

Sementara itu, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar mengatakan, wacana di pemberitaan SMSI ditanggapi oleh anggota Dewan Pers.

“Ada yang nanya, apakah SMSI akan mendukung Omnibuslaw? Kita fokus pada revisi UU penyiaran dan lebih simple lagi, kita dukung Komdigi menjadi leading sector yang mengatur pertumbuhan digital di Indonesia,” serunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan SMSI Pusat, Yono Hartono menambahkan, yang terpenting, Komdigi mampu menciptakan media digital yang sehat, berkelanjutan dan terintegrasi. Kami sepakat mendukung,” ujar Yono.

“Dengan ribuan anggota SMSI yang berbadan hukum dan mematuhi kode etik, sesungguhnya SMSI telah ikut andil besar mengatasi berbagai hoaks dan lain-lain. Kedepan, penyelesaian masalah berbagai media dan platform jika terintegrasi di Komdigi, hal tersebut menunjukkan negara hadir di tengah masyarakat Pers,” imbuh Yono.

***

Artikel SMSI Bentuk Tim Kajian Kedaulatan Digital Indonesia pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Dalam diskusinya, Menteri Nusron mengaku akan melakukan penguatan kerjasama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, di antaranya pengamanan tanah aset negara serta terkait program ketahanan pangan.

“Pertama kita akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia, red),” ujar Nusron Wahid usai melangsungkan pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kerjasama tersebut, dikatakan Menteri Nusron menjadi salah satu prioritas karena menurut laporan Menteri Pertahanan banyak tanah aset TNI yang fungsinya telah berubah.

Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait tanah aset yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan.

“Kita kerjasama penataan ulang sertipikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang,” tuturnya.

Program lain yang perlu disukseskan bersama adalah mengenai ketahanan pangan dan energi. Dalam hal ini, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk program tersebut.

“Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertipikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Penguatan kerjasama pun akan dilakukan dalam hal penanganan sengketa dan konflik pertanahan, khususnya yang dapat menghambat sistem pertahanan nasional.

“Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik, ini kita diskusikan bersama dengan Pak Sjafrie,” ucap Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung Pengadaan Tanah untuk kepentingan pertahanan, seperti halnya tempat latihan hingga pangkalan TNI.

“Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya karena masalah lahan ini masalah penting terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain, beliau datang ke sini menjadi prioritas utama untuk diselamatkan,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

***

Artikel Diskusi dengan Menhan, Menteri Nusron akan Lakukan Penguatan Kerjasama dalam Pengamanan Tanah Aset Negara pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

“Kami butuh bantuan hukum dan pengamanan, terutama keamanan dalam mengeksekusi pemberantasan mafia tanah. Kami akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang hak atas tanah dan kepada investor, supaya investor yang datang ke sini mau berusaha, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu adanya ulah mafia tanah,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Nusron Wahid menegaskan, kedua belah pihak sepakat tidak menoleransi keberadaan mafia tanah dan akan menambah hukuman.

“Untuk mafia tanah, kita zero toleransi, akan kita gas terus. Yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai tindak pidana pencucian uang, sampai penggunaan dan tempat penyimpanan uangnya supaya dikembalikan kepada negara ataupun rakyat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri mengapresiasi langkah strategis Menteri ATR/Kepala BPN untuk memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin. Ia menyepakati pemberian kepastian hukum kepada masyarakat dan mendukung program kerja yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, yakni pemberantasan mafia tanah.

“Tentunya Polri mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap para masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak tanah, apakah itu antar korporasi, kemudian masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, juga langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan Undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” papar Listyo Sigit Prabowo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ilyas Tedjo Prijono, staf khusus Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Widodo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.

Pertemuan ini juga diikuti oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Kadiv Propam Polri, Kadiv Humas Polri, Wakabareskrim Polri, serta Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

***

Artikel Kunjungi Kapolri, Menteri Nusron Perkuat Kerjasama untuk Berantas Mafia Tanah pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kombes Pol M. Syahduddi dan Kasat Reskrim AKBP Andri Kurniawan ini berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 09.00 WIB.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap delapan tersangka. Mereka adalah RS (31), DAP (27), Y (44), ME (21), RF (28), RH (29), AR (22), dan RD (28).

Selama operasi, polisi menyita barang bukti seperti laptop, ponsel, kartu ATM, printer, dan bubble wrap.

Menurutnya, tersangka utama, RS menjalankan bisnis penyewaan rekening sejak 2022 dan mengirimkan paket berisi ponsel dan aplikasi e-banking ke Kamboja untuk digunakan dalam transaksi judi online.

“Selama dua setengah tahun, lebih dari 1.081 pengiriman dilakukan, dengan sekitar 4.324 rekening digunakan dan perputaran uang mencapai Rp 21 miliar per hari,” terang Kapolres.

Para tersangka dikenakan pasal terkait perjudian online dan transfer dana, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

“Selain itu, hasil tes urine menunjukkan enam dari delapan tersangka positif narkoba jenis sabu,” sambungnya.

Kapolres Syahduddi mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran penyewaan nomor rekening pribadi karena dapat terlibat dalam jaringan judi online.

“Polisi menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online sesuai dengan instruksi Presiden dan Kapolri,” tutupnya.

***

Artikel Polisi Gerebek Rumah Mewah di Cengkareng yang di Jadikan Markas Judi Online pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Kegiatan tersebut bertempat di Komplek Pemadam RT. 10/02, Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Pada kegiatan tersebut, Kapolsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Moch Taufik Iksan didampingi oleh Kanit Binmas Iptu I Wayan Sumber dan Kanit Intelkam Iptu Hery Qurniawan menyampaikan, bahwa pengecekan ini bertujuan untuk menyiapkan lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi.

Lahan itu, lanjutnya, yang nantinya akan dijadikan area pertanian dalam mendukung program percepatan 100 hari Asta Cita Presiden. Sebagaimana arahan Kapolri untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Ia mengatakan, lahan tersebut juga direncanakan untuk ditanami tanaman obat rimpang seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temukunci dan dlingo, serta berbagai sayuran seperti kacang panjang dan labu yang akan ditumpang sari.

“Metode tumpang sari akan diterapkan, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh berdampingan di lahan yang sama,” terangnya.

Tak hanya itu, dilahan tersebut terdapat kandang kambing yang nantinya kotorannya akan dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian.

“Harapannya, hasil pertanian dari lahan ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dengan menyediakan produk segar dan bergizi yang dapat diakses secara mandiri oleh warga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk bibit tanaman, pupuk, serta sumber air guna memastikan kelancaran proses pertanian.

“Dukungan ini bertujuan agar masyarakat yang terlibat dalam penggarapan lahan dapat memiliki keterampilan yang memadai dalam bertani, sekaligus terjaga kontinuitas dan keberlanjutan hasil panen,” sambungnya.

“Dukungan dari semua pihak akan menjadi kunci dalam keberhasilan program ketahanan pangan ini,” imbuhnya.

**

Artikel Polsek Kembangan Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Observasi dan Siapkan Lahan Kosong Jadi Area Pertanian pertama kali tampil pada Mata Pantura.

Maka dari itu, pihak kepolisian terus menerus melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap para remaja yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.

Dalam hal ini, pembinaan pun terus dilakukan oleh sejumlah kepolisian terhadap para remaja yang terlibat dalam aksi tawuran. Seperti halnya Kapolsek Matraman Kompol Suprasetyo, pihaknya bersama jajarannya memberikan pembinaan dan pengajian rutin terhadap anak remaja yang terlibat tawuran.

Dalam pembinaan dan pengajian rutin itu dilakukan di Mushola Polsek Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis (17/10/2024).

Kapolsek menjelaskan, kegiatan pembinaan tersebut bertujuan membuat para pelaku tawuran jera akan perbuatan yang melanggar hukum.

Tak hanya itu, diharapkan para pemuda yang ada di wilayah Matraman tidak melakukan aksi tersebut, agar tidak berurusan dengan pihak yang berwajib.

“Terhadap remaja yang terlibat tawuran ini, dilakukan pembinaan di Mushola yang diisi dengan sholat Maghrib berjamaah dilanjutkan tausiah oleh ustad Fahrurrozi,” tuturnya.

Ia mengatakan, remaja yang terlibat tawuran diberikan pembekalan dan renungan hati terkait dengan apa yang mereka lakukan yang bisa sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Pihak Kepolisian berharap pencegahan aksi tawuran di masyarakat bagi lingkungan keluarga mempunyai peran penting. Karenanya orang tua diminta untuk peduli terhadap pergaulan anaknya agar menghindari kenakalan remaja yang bisa merugikan masyarakat,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa guna memberikan efek jera kepada para remaja tersebut, pihaknya pun memanggil para orang tua dari remaja yang berhasil diamankan itu agar tidak mengulangi perbuatannya.

*

Artikel Remaja yang Terlibat Aksi Tawuran Diberikan Pembinaan dan Pengajian oleh Kapolsek Matraman pertama kali tampil pada Mata Pantura.